RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — BULA, — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kisman Kilian melantik 75 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Pemilihan umum legislatif tahun 2024 mendatang. Seremoni pelantikan anggota PPK ini dilakukan digedung serbaguna dinas kesehatan SBT pada Rabu, 4 Januari 2023.
Sebanyak 75 anggota PPK ini berasal dari 15 kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dengan rincian setiap kecamatan diisi 5 orang anggota PPK.
Ketua KPU SBT, Kisman Kilian dalam arahan meminta, anggota PPK yang baru dilantik untuk melaksanakan tugas menyukseskan pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Menurutnya, tugas PPK yang paling penting adalah memastikan pesta demokrasi tahun 2024 mendatang berjalan dengan aman, lancar, jujur dan adil.
“Pembacaan pakta Integritas itu bagian dari menunjukkan eksistensi saudara-saudara yang bergabung dengan komisi pemilihan umum Kabupaten Seram Bagian Timur. Tentu dari berbagai konsederan yang telah dibacakan tadi menjadi tanggungjawab moral kita bersama untuk menyukseskan pemilu 2024 berjalan dengan baik,”ucap Kisman.
Menurut dia, usai proses pelantikan PPK, KPU kemudian akan membentuk badan ad hoc lainnya yakni panitia pemungutan suara atau PPS. PPS akan dibentuk di 198 desa di kabupaten SBT.
“Tahapannya adalah kita masih dalam pembentukan badan ad hoc. Jadi di tahapan berikut, KPU Seram Bagian Timur akan membentukan PPS di 198 negeri dan negeri administratif yang belum terselesaikan. Pasca pelantikan PPK ini kita akan lanjutkan itu,”katanya.
Dia mengaku, pembentukan PPS akan dilakukan seleksi di masing-masing kecamatan. Meski demikian, ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam tahapan seleksi PPS. Salah satunya dalam proses pendaftaran yang dilakukan secara online. Akibatnya, hingga menjelang penutupan pendaftaran sejumlah desa masih kosong.
“Tentunya langkah-langkah KPU untuk mengantisipasi panitia pemungutan suara yang belum terisi ini itu kita sudah lakukan perpanjangan. Pertama di 5 hari di masa pembukaan dan kedua di 5 hari perpanjangan kedua,”ujarnya.
Selain itu, langkah lain yang dilakukan oleh KPU, kata Kisman, adalah pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa agar desa yang masih kosong untuk segera dibentuk PPS.
“KPU secara kelembagaan akan membentuk tim dan turun berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa agar di desa-desa yang masih kosong itu harus ada PPS,”ungkap dia.
Dari jumlah 15 kecamatan di Kabupaten SBT, hanya Kecamatan Teor yang kini masih sepi peminat pendaftar anggota PPS. Penyebabnya adalah wilayah paling ujung SBT itu masih minim infrastruktur jaringan telekomunikasi berbasis internet.
“Kita tersisa di kecamatan Teor, ada sejumlah desa yang masih kosong. Didalamnya ada Ker-ker, Kartutin, Karlokin dan Rumalusi itu yang masih kosong. Kendalanya desa-desa itu daerah blank spot (tidak ada jaringan internet),”ujar Kisman. (RIF)
