Wawancara Menyambut Tahun 2023 Bersama Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, SH, M.Hum
| Ahmad Ibrahim | Komisaris Rakyat Maluku
Tinggal dua hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Menanti pergantian tahun kali ini saya menurunkan wawancara dengan Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, SH, M.Hum.
Tepat setahun sejak ia dilantik oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolda Maluku, Rabu, (29/12/21), beragam persoalan kerab dihadapi oleh mantan Kapolda NTT itu. Dan, semua persoalan dari masalah batas tanah hingga konflik antarkampung di Maluku berhasil diredam dengan tenang tanpa gejolak lebih luas. Lalu apa kata Kapolda Maluku memasuki tahun 2023 yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai tahun politik?
Berikut petikan wawancaranya, Kamis, (29/12/22).
Memasuki setahun tugas sebagai Kapolda Maluku apa suka dukanya terutama dalam mengatasi konflik antarkampung dan batas tanah yang kerab terjadi?
Dalam tugas dan pengabdian Polri selalu ada dinamika situasi di lapangan. Dan saya merasa nyaman di Maluku dengan segala keberagamannya. Konflik batas tanah dan antarkampung merupakan persoalan yang cukup lama terjadi di Maluku. Kita sudah mapping terdapat 52 titik konflik dan sudah menjadi tugas kita untuk menyelesaikan secara bertahap agar mendapat kepastian hukum. Selama tahun 2022 ada beberapa kejadian yang terjadi dan bisa kita tangani bersama stakeholder terkait secara terpadu berdasarkan UU Penanganan Konflik Sosial Nomor 7 Tahun 2012. Role model inilah yang saya terapkan bersama pemerintah untuk menyelesaikan setiap persoalan di masyarakat.
Apa kiat Pak Kapolda di tengah begitu banyak persoalan yang dihadapi namun semuanya bisa diatasinya dengan begitu baik tanpa gejolak?
Kuncinya adalah kita laksanakan tugas dengan hati yang bersih dan tidak berpihak. Semua hanya untuk kebaikan bangsa dan tegaknya NKRI. Kita juga terus bersinergi bersama instansi, baik itu pemerintah daerah, TNI-Polri juga bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan juga tokoh pemuda. Karena persoalan-persoalan itu biasanya diawali oleh persoalan kecil tetapi karena tidak ditangani dengan baik akhirnya meluas maka kita mengedepankan para Bhabinkamtibmas, Babinsa dan aparat desa. Bila ada persoalan yang kaitannya dengan masalah pribadi agar segera diselesaikan tanpa perlu menarik masalah menjadi persoalan desa/negeri dan persoalan yang lebih besar. Gejolak pasti ada, namun semangat damai untuk menyelesaikan permasalahan merupakan kata kunci untuk mewujudkan perdamaian permanen.
Bagaimana pola pendekatan yang dilakukan baik dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh politik, dan para stakeholder selama ini?
Ketika saya menjadi Kapolda Maluku saya datang dan silaturahmi ke semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, melakukan mapping potensi kerawanan dan gangguan-gangguan yang terjadi kemudian saya mengambil langkah membuat Program Basudara Manise dimana program ini selaras dengan Program Presisi Kapolri dalam rangka menjaga Kamtibmas dan menegakkan hukum. Pola penegakan yaitu preemtif, preventif dan juga diikuti oleh penegakan hukum serta melakukan langkah-langkah yang sifatnya langsung terjun ke lapangan untuk mengatasi persoalan yang ada. Program Basudara Manise ini memang mengandung kearifan lokal. Saya melihat di Maluku budaya Pela-Gandong sangat kuat sehingga saya optimistis bahwa sebetulnya setiap persoalan itu dapat kita selesaikan sehingga tidak meluas dan tentunya ini merupakan peran serta dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan juga tokoh pemuda memiliki peran penting. Sejauh ini Program Basudara Manise bisa menyelesaikan titik konflik yang ada di Maluku Tenggara dan juga Pulau Haruku yang sementara berproses. Kita berharap semua kejadian yang sifatnya konflik, pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk menetapkan sesuai dengan UU Penanganan Konflik Sosial sebagai payung hukum kita untuk melangkah bersama-sama bersinergi menyelesaikan sehingga semua menjadi tanggung jawab kita bersama.
Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 apa tanggapannya terkait potensi konflik ini memasuki tahun 2023? Apakah bisa menjadi trigger?
Polda Maluku akan menindaklanjuti Program Mabes Polri dalam kesiapan memasuki tahun 2023 ini yakni adanya potensi-potensi konflik terus kita lakukan di seluruh Polres Jajaran dengan mengutamakan Program Basudara Manise. Evaluasi di tahun 2022 memiliki catatan-catatan banyak persoalan kaitannya dengan penegasan batas desa dan juga konflik perorangan yang terbawa menjadi konflik antar kampung. Harapan kita evaluasi di tahun 2022 para Kapolres bersama Bupati/Walikota juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih kepada sentuhan-sentuhan kepada masyarakat dan tentunya juga adanya kegiatan membangun nilai spiritual, nilai mental dan pembangunan fisik sehingga membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi potensi gangguan Kamtibmas.
Untuk menghindari adanya upaya “penyusupan” menjadikan konflik antarkampung, konflik batas tanah, dan juga konflik kekerasan lainnya ke dalam kepentingan oleh elite-elite politik baik lokal atau pusat apa yang perlu kita antisipasi baik dari sisi keamanan maupun kesiapan masyarakat?
Polda Maluku melakukan kegiatan koordinatif baik terbuka maupun tertutup dan kita berharap masyarakat yang berada diluar Maluku bila ada persoalan jangan kemudian memanasi melalui medsos dan bahkan kemudian memviralkan hal-hal yang mereka sendiri tidak tahu persis kejadian yang terjadi di sini. Kita berharap bahwa setiap persoalan yang terjadi di Maluku kita lakukan penanganan internal di Ambon maupun daerah-daerah lain. Begitu juga elite-elite politik yang lokal maupun pusat jangan memanfaatkan untuk kepentingan kelompok maupun pribadi karena kita mengutamakan Maluku aman, damai dan sejahtera pasca konflik Maluku tahun 1999.
Tahun 2023 banyak kalangan menyebutkan sebagai tahun politik karena kita akan memasuki Pilpres, Pileg, dan Pilkada tahun 2024. Apa imbauan yang perlu disampaikan kepada masyarakat menyambut tahun politik 2023-2024?
Tentu saja tahun politik ini bukan yang pertama kita laksanakan karena sebelumnya kita sudah lakukan rangkaian kegiatan yang sama seperti ini dan mari kita evaluasi kekurangan-kekurangannya kemudian kita antisipasi dengan baik. Polri berharap bahwa kita berdemokrasi harus selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta tegaknya NKRI. Saya juga berharap pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia untukmemberikan hasil terbaik terpilihnya wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang baik.
Memasuki setahun tugas sebagai Kapolda di Maluku apa yang paling berkesan dengan daerah ini? Baik manusianya? Alamnya? Juga kotanya (Ambon)?
Saya tentu punya kesan yang luar biasa untuk Maluku. Sebelumnya saya bertugas di Polda NTT dan masing-masing punya karakteristik tersendiri dan saya optimis Maluku ini provinsi yang hebat. Provinsi yang kuat. Daerah yang punya potensi yang luar biasa dengan sumber daya alamnya. Mari kita kelola dengan baik. Maluku juga punya banyak orang hebat. Dan dari Maluku bisa menghasilkan sosok orang hebat baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ini semua merupakan potensi yang positif. Saya berharap di Maluku ini kita bisa menjaga perdamaian, mewujudkan kesejahteraan. Mari hentikan konflik-konflik pertikaian. Mari kita fokus membangun Maluku ini karena daerah-dearah lain sudah melejit membangun daerahnya masing-masing. Mari kita bergandengan tangan menjaga Kamtibmas sehingga semua potensi dan investasi dari luar semakin meningkat di Maluku. Saya juga cinta Maluku. Mari kita jaga persaudaraan, persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan Maluku yang aman, damai dan sejahtera.(***)
