RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Tim Komisi V DPR RI dipimpin Roberth Rouw dan didampingi Sudewo, Willem Wandik, Harvei Malaiholo dan Sarce Bandaso Tandiasik melakukan kunjungan kerja ke Maluku meninjau sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.
“Selain mendatangi sejumlah lokasi di Pulau Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, komisi V juga melakukan rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota untuk mendapatkan masukan berbagai kebutuhan infrastruktur daerah,” kata wakil ketua komisi III DPRD Maluku, Saudah Tathol di Ambon, Selasa.
Kebutuhan infrastruktur di berbagai daerah ini umumnya mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti gempa bumi tektonik maupun hujan badai dan tanah longsor.
Dia mengatakan, rombongan komisi V mendatangi Negeri di Tulehu, Kecamatan Salahutu (Pulau ambon) Kabupaten Maluku Tengah dan mendapati ada ratusan rumah penduduk tidak layak huni.
Karena mereka juga merupakan korban bencana gempa bumi tektonik 2019 serta hujan dan badai 2022.
Komisi V DPR RI juga mengunjungi dua Pelabuhan Tulehu yakni untuk kapal motor penyeberangan kapal feri serta pelabuhan kapal cepat yang melayari rute Tulehu, Pulau Haruku, dan Pulau Seram khususnya di Kabupaten Maluku Tengah.
Selanjutnya dalam pertemuan komisi V dengan para bupati dan wali kota se-Maluku termasuk Balai Jalan dan Balai Sungai dan instansi terkait, para kepala daerah memaparkan berbagai kebutuhan infrastruktur di daerah masing-masing.
Berbagai kebutuhan infrastruktur daerah yang dipaparkan kepada komisi V DPR RI ini akan masuk dalam perencanaan tahun 2024 dan menjadi prioritas sebab tahun anggaran 2023 sudah ditetapkan.
Perencanaan programnya di tahun 2023 untuk diperjuangkan pada tahun anggaran 2024, karena mekanisme perencanaan dimulai dari Januari-Juni hingga ditetapkan pada Septemmber 2023.
“Makanya Komisi III DPRD Maluku memberikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI bahwa mereka mau datang ke sini melihat secara langsung kondisi Maluku yang APBD 2023 Rp3,02 triliun tidak mampu untuk membangun daerah dengan letak geografis seperti ini,” tandas Saudah.
Apalagi Maluku merupakan daerah kepulauan dengan kondisi keuangan yang relatif kecil sehingga tidak mampu membangun dengan APBD yang kecil kalau tidak dibarengi dengan menerima bantuan pemerintah. (ANT)
