RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Kecamatan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe masih terus digulirkan tokoh agama. Pasalnya, Lukas Enembe belum juga memenuhi panggilan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Padahal, KPK sudah melayangkan surat panggilan kedua kepadanya. Tokoh agama minta agar Enembe jujur.
“Kasus korupsi Lukas Enembe sudah terdapat bukti yang cukup, oleh karena itu dia harus menyampaikan secara jujur kepada KPK,” pinta Pdt Yones Wenda, Rabu, 5 Oktober 2022.
Sekretaris Sinode Gereja KINGMI di Papua ini mengungkapkan bahwa semua masalah apapun yang terjadi, negara pasti tahu, termasuk yang dialami gubernur.
‘’Kami dari para pemuka gereja mau, bapak Lukas Enembe harus jujur. Kalau dia tidak jujur kepada KPK ujung-ujungnya nanti masyarakat yang tidak bermasalah di Papua ini, mereka bisa kena terlibat oleh karena masalah Lukas Enembe,” pintanya.
Yones Wenda juga meminta kepada penasihat hukum LE agar menyampaikan yang sebenarnya buat kliennya dan komisi antirasuah itu.
“Kalau Pak Lukas tidak jujur, berarti dia masih mempertahankan terus, nanti Papua ke depan ini bagaimana. Ini yang kami para tokoh agama ini khawatir, karena sekarang banyak dari masyarakat Papua yang melindungi pak Lukas Enembe. ini bisa menimbulkan konflik,” katanya.
Papua sebenarnya telah mendapatkan dukungan dana yang besar dari pemerintah. Faktanya masih ditemukan jalan utama di Papua yang rusak. Oleh karena itu dana yang besar tersebut harus dilacak ke seluruh pejabat di daerah, sehingga pengelolaannya bisa memajukan dan menyejahterakan Papua.
“Kami hanya dengar nilainya triliunan, tetapi di kemanakan kami tidak tahu. KPK perlu melacak semua dana ini, supaya Papua ke depan bisa semakin maju,” ujarnya.
Yones mengakui bahwa LE adalah seorang tokoh teladan orang Papua. Olehnya itu, sebagai seorang pemimpin dia harus memberi teladan kepada masyarakat.
“Kami para tokoh agama Papua mohon kepada kuasa hukum, tolong kasih tahu Pak Lukas, sebagai pemimpin dia bisa arahkan masyarakat supaya Papua ini tidak konflik lagi, supaya bisa aman, damai. Semua itu ada di tangan gubernur,’’ jelasnya.
Kepada masyarakat Papua, baik yang ada di pantai maupun di pegununangan untuk memahami secara masalah ini.
“Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak benar, atau yang menghalang-halangi KPK,” pungkasnya. (AAN)
