RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon untuk secepatnya menginventaris angka atau data honorer di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Pasalnya, data yang dimasukan oleh BKD ke Komisi II pada April dan Mei 2022, tercatat resmi jumlah honorer/kontrak hanya sebanyak 1.603 pegawai. Padahal, sesuai penjelasan Dinas Pendidikan Ambon, tenaga honorer untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP, totalnya 1.595.
“Jika digabungkan berarti ada sekitar dua ribuan honorer di Ambon. Jadi cepat inventarisasi data non ASN dengan benar. Jangan sampai ketika seleksi PPPK dimulai, ada data yang kurang valid,” kata Laturiuw kepada wartawan di Gedung DPRD Ambon, Senin 26 September 2022.
Kata Laturiuw, ada pihak sekolah baik di jenjang PAUD, SD hingga SMP yang merekrut pegawai honorer. Total seluruhnya kurang lebih 1.500 tenaga. Tentunya sebagian besar dari mereka yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK.
“Yang hanya memenuhi persyaratan yang diwajibkan untuk mengikuti seleksi tersebut. Salah satunya yaitu honorer yang digaji dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon,” ujarnya.
Dijelaskan, honorer ada yang dibayar dengan dana BOS, anggaran komite dan lainnya. Mereka ini yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK.
“Makanya kami minta BKD untuk benarkan data yang ada,” jelasnya.
Ditambahkan, dengan data yang akurat agar daerah bisa mengetahui tentang kekuatan keuangannya terkait dengan agenda pengawasan atau penetapan anggaran perubahan di tahun 2022.
“Soal kuota untuk jenjang bidang lainnya, Pemkot Ambon melalui BKD masih mengkonfirmasinya ke pusat. Yang baru jelas hanya untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Untuk jenjang di bidang lain itu belum,” pungkasnya.
Diketahui, pemerintah pusat lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan kuota formasi untuk Kota Ambon pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.152 orang.
Rinciannya, untuk tenaga guru sebanyak 942 orang dan 210 merupakan tenaga kesehatan. (MON)
