RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Berada di kota yang dikenal lebih maju dari 10 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku, ternyata Ambon masih saja memiliki kekurangan. Lihat saja, di era modern seperti ini, masih saja ada wilayah di kota berjuluk “Manise” ini yang belum tersentuh jaringan Telkomsel. Seperti di kawasan Tuni dan Seri yang berada di Kecamatan Leitimur Selatan dan Taeno di Kecamatan Teluk Ambon.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally, mengaku miris dengan kondisi jaringan Telkomsel di ibukota Provinsi Maluku yang belum terpasang pembangunan Base Transceier Station (BTS) di tiga lokasi tersebut.
“Kita ini ibukota provinsi, maka sangat miris kalau masih ada daerah yang belum dialiri jaringan Telkomsel,” katanya kepada wartawan di Kantor DPDR Kota Ambon, Rabu 14 September 2022.
Menurut Wally, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menganjurkan untuk pengelolaan Base Transceier Station (BTS) atau pemancar milik Telkomsel harus dikelola Diskominfo di daerah. Faktanya di Kota Ambon, pengelolaan BTS dikelola oleh Dinas Perhubungan. Hal ini kemudian berdampak pada tidak optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut.
“Anjuran dari kementerian itu kan ke Diskominfo, tapi disini malah kewenangannya berada di Dishub. Nah, inilah yang membuat penarikan retribusi dari menara telkomsel tidak optimal,” ujarnya.
Olehnya itu, anggota Komisi II DPRD Kota Ambon itu meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dalam hal ini Penjabat Walikota Bodewin Wattimena, agar dapat menaruh perhatian akan masalah ini. Bila perlu, mengembalikan kewenangan pengelolaan BTS ke Diskominfo.
“Artinya, penjabat perlu upayakan agar pengelolaan BTS bisa berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi, yang mana itu berada di Diskominfo. Kalaupun itu telah menjadi kewenangan Diskominfo, maka pendapatan daerah pun akan lebih optimal. Beda jika ini dikendalikan oleh Dishub,” harapnya. (MON)
