Jelang Rapimnas, Demokrat Maluku Gelar Rakorda

RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Menjelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang bakal digelar secara akbar di Jakarta pada 15 September 2022, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di Maluku akan menggelar Rapat Kordinasi Daerah dengan melibatkan 11 DPC dan anggota-anggota fraksi baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Kepada media ini, Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Elwen Roy Pattiasina menegaskan, Rakorda yang akan digelar 13 September 2022 di Manise Hotel ini, digelar dalam rangka menyatukan visi Demokrat Maluku dan hasilnya akan dibawa ke Rapimnas di Jakarta.
”Dalam Rakorda akan diputuskan juga rekomendasi dari Partai Demokrat Maluku, apakah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan maju sebagai calon presiden ataukah calon wakil presiden,” kata Roy kepada wartawan, Kamis, 8 September 2022.
Lebih jauh ditambahkan, ivent keorganisasian saat ini benar-benar dimanfaatkan untuk terus meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat.
”Saat ini dalam rangka ulang tahun ke-21 Partai Demokrat, di seluruh Indonesia termasuk di Maluku sedang dilaksanakan berbagai lomba, mulai dari lomba voli ball dan bola kaki dalam rangka memperebutkan AHY Cup 2022, lomba catur, lomba tiktok bertemakan demokrat dan berbagai lomba lainnya,” beber Elwen Roy.
Sementara untuk hari ulang tahun Partai Demokrat yang tajuh pada Jumat, 9 September 2022 -hari ini-Red, khusus untuk DPD Maluku, syukurannya dilaksanakan pada Sabtu, 10 September 2022 di kantor sementara DPD Partai Demokrat dan diidi dengan bhakti sosial berupa berbagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.
Partai Demokrat, lanjutnya, tetap akan peduli dan barbagi, termasuk terus menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah karena dinilai menyengsarakan masyarakat yang masih terpuruk akibat pandemi Covid-19.
”Menaikan BBM di kondisi saat ini bisa diibaratkan masyarakat sudah jatuh, lalu ditimpai tangga lagi oleh pemerintah. Karena itu Partai Demokrat akan terus menyuarakan penolakan,” demikian Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku ini. (NAM)