RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — BULA, —Kecurigaan tentang adanya praktek mafia minyak di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara saat aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Selasa, 6 September 2022 kemarin mendapat tanggapan bupati Abdul Mukti Keliobas.
Saat menerima para demonstran orang nomor satu di kabupaten berjuluk “Ita Wotu Nusa” ini berjanji akan segera membentuk tim investigasi sekaligus membuka posko bagi warga didaerah itu yang ingin menyampaikan informasi tersebut.
Perintah membentuk posko keluhan informasi mafia minyak tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Jafar Kwairumaratu dihadapan pendemo. Ia meminta, masyarakat harus menyampaikan informasi tersebut supaya bisa ditindaklanjuti oleh tim yang nanti dibentuk.
“Kalau adik-adik mahasiswa punya data soal itu (penyalahgunaan BBM) silahkan bawa ke kita, Pak sekda saya minta buat satu posko pengaduan untuk dan masyarakat terkait kondisi ini,”kata bupati.
Keliobas berharap, posko pengaduan masyarakat tersebut sudah bisa dibentuk pada Rabu, 7 September 2022. Oleh karena itu, ia meminta sekda untuk segera berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyiapkan lokasi maupun bangunan yang bisa dipakai untuk posko.
“Saya pak sekda besok (hari ini) sudah bisa tentukan satu tempat, tempat dimana segera di kroscek dan disampaikan ke saya. Jadi pak sekda besok siang saya harap sudah ada laporan soal itu (posko),”harapnya.
Ditempat yang sama bupati dua periode ini berjanji, bila terbukti ada praktek mafia minyak yang sengaja dijalankan oleh pihak tertentu apalagi agen penyalur BBM bersubsidi di daerah itu maka aka segera ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Kalau ada tempatnya dimana segera dikroscek kebenarannya segera kita akan berikan sanksi, bila perlu ditutup dan tidak boleh berjualan lagi di seluruh wilayah Kabupaten SBT ini,”tegas bupati. (RIF)