Kelangkaan minyak tanah masih saja terjadi. Ironisnya, PT Pertamina sudah menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis ini sebanyak 300 ton selama Agustus.
Kelangkaan itu menyebabkan legislator di Komisi II DPRD Maluku, juga bertanya-tanya saat rapat bersama PT Pertamina Maluku dan Maluku Utara, Kamis 1 September 2022.
“Tadi anda mengatakan, Pertamina menambah pasokan minyak tanah melalui ekstra dropping untuk Kota Ambon. Tapi faktanya warga masih kesulitan untuk mendapatkan Mitan. Ini harus diperjelas,” tanya Ketua Komisi II, John Lewerissa yang ditujukan kepada Sales Manager PT. Pertamina Patra Niaga, Wahyu, pada pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi II yang ikut dihadiri Dinas ESDM Maluku.
Lewerissa menegaskan adanya ketidakberesan atas kelangkaan BBM ini. Dia menduga ada penimbunan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. “Kuota untuk Kota Ambon normal. Bahkan Pertamina menambah lagi 300 ton di Agustus. Tapi lagi-lagi minyak tanah sulit diperoleh warga, warga pun resah,” tegas Lewerissa.
Halimun Saulatu, anggota Komisi II ikut mempertanyakan mekanisme distribusi kuota BBM itu. Sebab, kuotanya tersedia, namun langka di masyarakat. “Harus diperjelas juga bagaimana mekanisme penyalurannya. Biar jelas. Sebab, ada yang janggal dalam distribusi BBM ini,” tandas Saulatu.
Politisi Demokrat itu mengatakan, kelangkaan minyak tanah sudah diantisipasi bersama. Bahkan Komisinya kerap berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjamin ketersediaan pasokan Mitan bagi warga Maluku dan khususnya warga Kota Ambon.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Temy Oersipuny mengatakan, setiap hari masyarakat selalu berbondong-bondong menenteng gen 5 liter mencari Mitan untuk beli. “Toh, ada pangkalan jual Mitan, pasti hari itu juga laku terjual. Ketika saya tanya pangkalan apakah kuota dikurangi mereka sampaikan bahwa tidak ada pengurangan,” kata Oersipuny.
Menyikapi kejanggalan atas kelangkaan BBM ditengah-tengah ketersediaan stok Mitan itu, Komisi II lantas mendesak segera dilakukan pengawasan bersama antara pihak-pihak terkait. Harus ada pengawasan yang intensif untuk menjaga kelancaran pasokan Mitan bagi kebutuhan warga. Pengawasan harus dilakukan mulai dari agen hingga pangkalan-pangkalan Mitan. “Kami minta agar segera dibuatkan jadwalnya untuk bersama-sama DPRD, Pertamina, ESDM, Dinas Perindag dan intansi terkait untuk melakukan pengawasan sekaligus kroscek ke lapangan,” pinta John Lewerissa.
Branch Manajer Pertamina Maluku, Maluku Utara, dan Papua, Wilson menjelaskan, kelangkaan minyak tanah sudah diantisipasi dengan berkoordinasi dengan kabupaten dan kota. “Jadi kita sangat setuju kalau ada usulan pembentukan satuan tugas atau (Satgas) agar melakukan pengawasan Mitan,” kata Wilson.
Meski begitu, dia mengaku, kebutuhan minyak tanah di daerah ini terus mengalami peningkatan setiap tahun. ”Terkait kuota minyak ini, bahwa tahun ini memang kebutuhan di Maluku, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 lalu kebutuhan Mitan mengalami penurunan. Tapi 2021 kembali mengalami peningkatan kebutuhan 6,6 persen. Jadi memang kebutuhan meningkat,” jelasnya.
Wilson juga mengatakan ada rasa kekhawatiran yang besar di tengah-tengah masyarakat atas naiknya harga BBM. Sehingga warga berbondong-bondong membeli minyak tanah dengan jumlah yang banyak. “Ya ini mungkin menjadi salah satu faktornya,” tutur Wilson.
BBM Naik
Rencana pemerintah menaikkan
harga BBM jenis pertalite dan solar, akhirnya disikapi puluhan mahasiswa dari Himpun Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon.
Mereka mendatangi gedung DPRD Maluku untuk menyampaikan aspirasi menolak dinaikan harga BBM tersebut.
Mereka berharap agar aspirasi yang disampaikan mewakili masyarakat Maluku itu dapat ditindaklanjuti DPRD Maluku ke Pemerintah Pusat. “Bapak ibu tolong sampaikan aspirasi kami atas rencana kenaikan BBM ini,” teriak pendemo.
Para mahasiswa itu mengatakan, meski masih sebatas wacana, namun perlu diantisipasi sesegera mungkin. Sebab, kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap krisis ekonomi di tengah masyarakat.
Para pendemo, kemudian ditemui sejumlah anggota dewan. Wakil rakyat yang menerima para pendemo, yakni Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, Wakil Ketua Komisi II Temy Oersipuny, Wakil Ketua Komisi II, Turaya Samal, anggota Komisi II, Halimun Saulatu, Sekretaris Komisi IV, Rovik Afifudin, anggota Komisi I, Mumin Refra, dan Sekretaris DPRD Maluku yang juga Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena.(CIK)
