RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Banyaknya peristiwa laka laut di perairan Kesui memaksa anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Abdul Gafar Wara bersuara.
Menurutnya, musibah tersebut bisa diminimalisir bila pemerintah membangun akses jalan di pulau tersebut.
Politisi Partai Kebangkitan Bangs (PKB) ini menjelaskan, satu-satunya moda transportasi yang bisa digunakan warga adalah angkutan laut, berupa longboat. Oleh karena itu, ia berharap, dari rentetan musibah yang terjadi sudah seharusnya pemerintah segera menyelesaikan pembangunan Jalan Lingkar Kesui.
“Persoalan laka laut di Kecamatan Kesui Watubela dan Teor ini terjadi karena akses jalan yang minim, harusnya pemerintah daerah menjadikan ini sebagai skala prioritas, menjadi perhatian pemerintah kabupaten maupun pemerintah Provinsi Maluku, karena ini tanggung jawab bersama,” katanya.
Bila akses jalan lingkar Kesui sudah di bangun, kata dia, otomatis akan mengurangi musibah laka laut yang di sering dialami warga Kesui.
“Transportasi darat tidak ada karena jalan lingkar Kesui belum selesai dibangun. Akhirnya warga dari desa A mau ke desa B terpaksa harus lewat laut,” sebut Gafar.
Pembangunan jalan lingkar Kesui sebetulnya sudah di mulai tahun 2003 di masa pemerintahan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu. Anggaran pembangunannya bersumber dari dana Inpres nomor 6 tahun 2003. Ruas pertama yang dibuka adalah akses dari wilayah barat menuju timur. Dimulai dari Sumelang sampai ke Tamher Timur. Namun pembangunannya mandek.
Setelah itu, ditahun 2015 pemerintah Provinsi Maluku kembali menganggarkan dana senilai Rp.7 miliar untuk melanjutkan pembangunan jalan tersebut. Akibat dana yang dialokasikan terlalu kecil pembangunan jalan tersebut tidak rampung.
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dibawah kepemimpinan Bupati Abdul Mukti Keliobas lalu mengambil alih pembangunan jalan lingkar Kesui. Mereka kemudian mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 untuk membangun jalan tersebut.
Ruas yang dikerjakan meliputi wilayah timur. Mulai dari desa Tamher Timur sampai ke Desa Amarlaut.
“Tapi kita belum bisa bangun banyak, kita bangun bertahap, sedikit-sedikit dulu yang penting ada sentuhan pembangunan, “ ungkap
Bupati saat melakukan pertemuan dengan warga Kesui pada 2017 silam.
Meski mulai dibangun dari tahun 2018 hingga kini pembangunan jalan lingkar Kesui belum selesai. Anggaran yang dialokasikan dari tahun ke tahun tidak sampai Rp.10 Miliar. Hal ini mengingat porsi APBD SBT yang minim. Bila ingin menyelesaikan pembangunan seluruh jalan dibutuhkan anggaran hampir Rp. 100 miliar.
“Kalau berharap bangun banyak tidak mungkin paling tidak 4 sampai 5 miliar, “ katanya.
Namun Bupati mengaku, pembangunan jalan sepanjang 27 kilo meter itu akan terus dianggarkan dalam APBD ditahun-tahun mendatang. Bila dikalkulasikan, pembangunan jalan lingkar Kesui dengan metode konstruksi Lapen membutuhkan anggaran sekitar Rp. 50 miliar.
“Kita tidak mungkin menyelesaikan semua, tapi komitmen Pemerintah daerah untuk setiap tahun kita akan terus anggarkan untuk pembangunannya. Paling tidak kita gusur dulu untuk mempermudah akses masyarakat dari kampung ke kampung,“ jelas Bupati.
Menurut Bupati, pembangunan jalan yang akan menghubungkan sejumlah desa itu, akan dibangun di pesisir timur Pulau Kesui yakni dari Desa Tanah Baru hingga Desa Utta. Sementara pesisir barat, dari Tanah Baru hingga desa Sumelang telah dibangun pada tahun 2015 lalu menggunakan dana hibah Pemerintah Provinsi Maluku.
Sebelumnya polemik status jalan lingkar Kesui sempat menjadi perdebatan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten SBT lantaran keduanya menolak bertangggungjawab menyelesaikan proyek pembangunan jalan yang pernah dikerjakan dengan dana Inpres tahun 2003 yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur pasca konflik sosial.
Polemik ini berakhir setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) SBT dimasa pemerintahan Mukti-Fachri mengakui status jalan sepanjang 27 kilo meter itu sebagai jalan kabupaten. (RIO)
