RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Maluku, optimis akan mengusung Murad Ismail (MI) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 mendatang. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya kabar MI mulai merangkul sejumlah partai religius, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangun (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketegasan dukungan kendati pemilu masih menyisahkan dua tahun itu disampaikan Sekretaris DPD PDIP Maluku, Benhur Watubun kepada Rakyat Maluku.
“Tidak ada alasan untuk tidak dukung Gubernur (MI-red) yang juga adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku,” tegas Benhur.
Menurutnya, tidak ada masalah jika MI mulai membangun komunikasi politik dengan partai lain, termasuk bersama partai dengan faham Islam, seperti PKS, PAN dan lainnya.
Kata dia, komunikasi itu wajar dilakukan oleh MI apalagi untuk kepentingan pembangunan di Maluku. Sebab sebagai seorang kepala daerah, komunikasi seperti itu penting dilakukan dalam mengambil suatu kebijakan.
“Membangun hubungan dan komunikasi dengan semua partai di daerah itu hal yang wajar, apalagi untuk kepentingan pembangunan. Karena dukungan politik sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu kebijakan sebagai kepala daerah,” jelasnya.
Anggota DPRD provinsi itu mengungkapkan, di Pilgub sebelumnya, pun MI didukung oleh partai nasionalis dan juga partai religius. Artinya koalisi antara partai bercorak nasionalis dan religius di Maluku bukan hal yang tabu.
Bahwa eskalasi politik di Maluku selama ini tidak membatasi ruang antara partai nasionalis dan partai Islam dalam upaya membangun koalisi.
“Coba lihat dari sejarahnya berapa partai yang mendukung beliau saat Pilgub kemarin. Ada partai bercorak nasionalis dan ada juga yang religius kan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Provinsi Maluku, Abdullah Azis Sangkala mengatakan, komunikasi politik antara PKS dengan Gubernur Murad Ismail hingga saat ini sangat baik, dan itu bukan baru terbangun sekarang saat wacana politik 2024 mulai menguat.
Bahkan, MI juga mendukung pencalonan kader PKS di Pemilukada Seram Bagian Timur (SBT). “Jadi tidak ada masalah, sampai sekarang pun kita tetap menjaga komunikasi itu. Komunikasi kita mesra dari dulu, bukan baru soal pilkada lagi,” jelasnya.
Kata Azis, komunikasi MI dengan PKS bukan hanya soal politik Pilkada saja, namun soal bagaimana mendorong pembangunan di Maluku, dimana PKS selalu mensuport perjuangan pemerintah daerah, termasuk soal bagaimana menekan angka kemiskinan di Maluku seperti saat ini yang mulai menurun.
Hubungan PKS dengan MI tidak hanya ngomong soal Pilkada yang akan datang, tetapi juga soal kepentingan masyarakat Maluku yang harus dijaga. Kalau soal Pilkada, prinsipnya bahwa selama belum ada keputusan dari DPP, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa siapa calon dari PKS.
“Jadi, kita tetap membuka dengan siapa saja bakal calon kepala daerah selama belum ada keputusan DPP. Karena ada mekanisme partai yang akan mengatur itu. Jadi saya berharap semua pihak menghormati mekanisme partai,” ujar Azis. (SAH)
