RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Meski momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024 masih terbilang lama, namun sejumlah partai politik (Parpol) mulai gencar membangun koalisi untuk mengusung figur calon presiden maupun calon wakil presiden.
Seperti yang terlihat belakangan ini, dimana Partai Nasdem belakangan semakin berkomunikasi intensif dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga Demokrat.
Ketiga partai tersebut berpotensi membangun poros koalisi ditingkat pusat menuju Pilpres 2024.
Lantas bagaimana koalisi tersebut ditingkat daerah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya di Maluku, apakah peluang itu dapat terbangun?.
Akademisi Politik Universitas Pattimura, Amir Kotarumalos mengatakan, jika koalisi di tingkat pusat itu betul-betul terjadi untuk kepentingan Pilpres, namun tidak serta-merta berlaku permanen ke Pilkada.
Sebab, koalisi di tingkat pusat hanya berlaku pada kontestasi Pilpres.
Sementara untuk Pilkada, tergantung daripada kepentingan visi dan misi dari masing-masing partai politik.
“Koalisi di pusat tidak tentu berbanding lurus dengan koalisi di Pilkada,” kata Kotarumalos kepada Rakyat Maluku, Selasa 28 Juni 2022.
Menurutnya, masing-masing partai saat ini telah berfikir bagaimana membangun kekuatan politiknya di daerah. Siapa yang berkuasa di daerah, dialah yang memegang hak otoritas, dengan kata lain siapa yang memegang ujung pena maka dia memegang setumpuk kekayaan negara yang bisa digunakan untuk pilar kekuatan politik, kemudian untuk survivability atau kemampuan bertahan serta membangun kekuatan mengantisipasi masa depan.
Kata dia, jabatan Gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah. Jadi ada benang merah yang bisa berbanding lurus.
Namun bicara soal kepentingan Pilkada, tidak hanya dua partai yang berhadapan, ada banyak partai lain juga.
“Jadi tergantung kepentingan politiknya, ada yang lurus ada juga yang tidak,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Maluku, Azis Sangkala saat dikonfirmasi terkait peluang koalisi di pusat ke daerah mengaku, memang jika dilihat perkembangan politik di tingkat pusat itu ada peluang koalisi PKS dengan beberapa partai untuk membentuk poros baru untuk Pilpres, namun sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk koalisi pilpres.
Yang ada saat ini adalah tahapan komunikasi. Menurut Majelis Syuro pada prinsipnya PKS bisa berkoalisi dengan semua partai, karena semua partai punya visi dan misi yang sama untuk membangun Negara Indonesia, sehingga koalisi yang sementara dijajaki di pusat hanya untuk kepentingan Pilpres.
“Adapun di daerah, tentu kita menunggu arahan dari DPP PKS tentang bagaimana format koalisi di daerah. Jadi menurut pandangan kami, potensi koalisi di pusat hanya untuk kepentingan Pilpres saja,” kata Azis.
Dia menjelaskan, selama ini terbukti bahwa koalisi PKS itu sangat cair, jangankan koalisi yang baru digagas, koalisi pemerintahan yang sudah berjalan selama ini pun tidak mengikat anggota-anggotanya untuk harus sejalan di Pilkada.
“Artinya bahwa PKS bisa bekerjasama dengan partai mana saja yang ada di pemerintahan untuk kepentingan pemenangan Pilkada dengan kandidat yang diusung bersama,” terangnya.
Menyinggung soal pernyataan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menegaskan partainya sulit untuk menjalin kerja sama atau koalisi dengan PKS dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024, kata Azis, Majelis Syuro telah menegaskan bahwa PKS siap bekerjasama dengan partai apa saja, baik dalam konteks Pilpres maupun di Pilkada.
“Kami rasa ini masih terlalu dini lah. Kami PKS tetap terbuka untuk membangun koalisi dengan partai apa saja di Pilkada,” cetusnya.
Apalagi di Maluku, lanjut dia, selama ini hubungan PKS dengan PDIP di Maluku terjalin baik.
Bahkan di beberapa momentum Pilkada, PKS saling memberikan dukungan, dan Ketua DPD PDIP, Murad Ismail yang adalah Gubernur Maluku juga selalu menghadiri undangan-undangan kegiatan PKS.
“Bahkan kita juga saling mendukung kader-kader kita yang maju di Pilkada kabupaten tahun 2020 lalu,” tandasnya.
Senada dengan PKS, Sekretaris DPD Demokrat Maluku, Latif Lahane menegaskan, sampai saat ini belum ada petunjuk soal koalisi yang terbangun di tingkat pusat untuk Pilpres, karena koalisi itu belum mengkristal, artinya masih sebatas komunikasi.
“Biasanya di waktu terakhir baru kelihatan. Tapi memang Demokrat pada prinsipnya membangun komunikasi dengan semua partai.
Ketua umum kita pernah datang ke Airlangga Hartarto, juga ke Prabowo dan Surya Paloh. Jadi kami terbuka untuk semua partai,” kata Latif.
Menyangkut dengan koalisi di tingkat daerah, lanjut dia, pihaknya pun belum ada petunjuk untuk memastikan Demokrat akan berkoalisi dengan partai apa nanti di Pilkada.
DPD sebagai perpanjangan tangan di daerah harus menunggu petunjuk dari DPP Partai Demokrat, baik melalui Petunjuk Pelaksana atau peraturan Partai.
“Kita tunggu saja petunjuk partai nanti seperti apa, karena memang prinsipnya bahwa Demokrat terbuka bagi partai lain,” tandasnya. (SAH)
