RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Paguyuban Masyarakat Papua (PMP) Kota Ambon dan Forum Damai Cinta Indonesia (FORDACI) Maluku mengancam akan terus menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi sampai pemerintah pusat merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua.
Demikian disampaikan Ketua PMP Kota Ambon, Mathias Andarek, kepada RakyatMaluku.com, usai melaksanakan aksi unjuk rasa oleh puluhan masyarakat dan mahasiswa Papua dan Maluku yang tergabung dalam PMP Ambon dan FORDACI Maluku, di depan Gong Perdamaian, Kota Ambon, Selasa, 28 Juni 2022.
Menurut Mathias, pembentukan DOB di Papua sangat penting karena diyakini akan menjadi suatu cara untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, antara lain sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan perekonomian masyarakat maupun daerah.
“Ini adalah aksi lanjutan, dan aksi unjuk rasa ini akan terus kita lakukan sampai dengan pembangunan DOB di tanah Papua direalisasikan.
Sebab, aksi ini sangat penting untuk menyuarakan aspirasi guna kelancaran Otsus Jilid II Papua dan kesejahteraan masyarakat Papua kedepannya,” tegasnya.
Selain melalui cara aksi unjuk rasa, Mathias mengaku terdapat beberapa orang lainnya yang ikut berperan menyampaikan aspirasi di pemerintahan untuk percepatan pembangunan DOB di tanah Papua.
“Sudah ada teman-teman kami yang ikut berjuang di pemerintahan. Kalau kami masyarakat khususnya mahasiswa Papua di Kota Ambon, selain unjuk rasa, kita juga buat audiens-audiens,” tuturnya.
Dia menjelaskan, jika hanya memiliki dua provinsi, maka kendala pembangunan di Papua ada pada masalah geografisnya yang masih tertutup hutan primer, dan kondisi topografinya yang memiliki pegunungan tinggi di bagian utara dan tanah rendah di bagian selatan.
“Terlebih lagi dengan persebaran penduduk yang terpisah-pisah dengan kondisi masyarakat yang majemuk menjadikan pembangunan akan semakin sulit dilakukan.
Olehnya itu, dengan dibentuknya DOB di Papua, kesulitan pembangunan yang timbul karena faktor-faktor tersebut dapat teratasi,” jelasnya.
Dikatakan Mathias, pembangunan fisik seperti akses yang sulit dari kantor-kantor pemerintahan daerah dengan pemukiman masyarakat dapat dipangkas dengan pembangunan di lokasi baru yang lebih menjangkau banyak masyarakat.
Pembangunan nantinya juga menyesuaikan dengan kemajemukan masyarakat setempat.
“Jadi, pembentukan DOB di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menjadi lima provinsi akan disesuaikan dengan wilayah adat yang ada di Papua, yaitu Mamta, Saerari, Anim Ha, Meepago, La Pago, Domberay, dan Bomberay.
Sehingga, pembentukan provinsi dengan kesamaan kultur akan memudahkan pendekatan kultural kepada masyarakat, yang nantinya akan membantu suksesnya pembangunan di tanah Papua,” paparnya.(RIO)
