RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Beredar isu bahwa Jeffry Apoly Rahawarin (JR) diangkat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) lantaran Pemerintah Pusat tidak merestuinya maju sebagai calon Gubernur pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Menangapi hal ini, pengamat politik Maluku, Edison Lapalelo mengatakan, isu tersebut belum bisa dibuktikan lewat pernyataan yang mengikat.
”JR tak lagi maju Pilgub? Itu hanya isu. Lagi pula belum ada pernyataan yang mengikat bahwa JR tidak mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku,” kata Lapalelo kepada Rakyat Maluku, Senin 14 Juni 2022.
Menurutnya, sebagai seseorang yang pernah menjabat unsur pimpinan di TNI, kepatuhan dan kepatutan seperti apapun, JR tidak akan mengambil keputusan yang tidak masuk akal.
“Apalagi identitas beliau sebagai tentara dan anak asli Maluku yang punya kapasitas tiga bintang lantas hanya dengan jabatan Deputi membatasinya untuk maju di Pilgub. Saya kira tidak seperti itu, itu isu tidak jelas,” kata Lapalelo
Kata dia, isu yang dimainkan itu tidak jelas sumbernya dan juga tidak masuk akal. Itu hanya asumsi publik saja, sebab proses politik masih kurang lebih 2 Tahun.
Lapalelo katakan, kenyataannya bisa jadi terbalik, jangan sampai kedepan JR diberikan jabatan sebagai carateker di Maluku, baik di Kabupaten maupun di Provinsi.
Sebab, ada juga isu yang berkembang bahwa JR diangkat untuk persiapan sebagai carateker di salah satu Kabupaten di Maluku.
“Sekali lagi bahwa isu yah tetap isu saja. Karena kami juga mendengar isu lain, bahwa karena sudah mau pensiun jadi dia dilantik agar menjadi carateker di salah satu kabupaten atau bisa jadi karateker Gubernur Maluku,” ujarnya.
Soal jabatan yang diemban JR, Lapalelo justeru menilai sangat meguntungkan dalam kepentingannya untuk maju di Pilgub Maluku dalam prespektif kepentingan politik.
Sebab, itu lebih membuka ruang untuk lebih giat turun di masyarakat, karena jabatannya itu berkaitan dengan wilayah perbatasan.
”Dia dilantik pada jabatan tersebut karena dianggap sangat mengerti soal wilayah perbatasan. Jadi jabatan itu, bisa memberikan manfaat bagi JR secara politik. Dia bisa turun kapan saja dengan memanfaatkan program pemerintah pada wilayah perbatasan di Maluku. Karena Maluku adalah salah satu provinsi yang instrumental pembangunannya soal wilayah perbatasan,” ungkapnya.
JR dengan jabatan tersebut, tambah dia, bisa leluasa berjumpa dengan masyarakat, terutama pada wilayah-wilayah perbatasan di Maluku untuk mengkonsolidasi diri di Maluku. Sama halnya yang dilakukan seorang Febry Calvin Tetelepta (FCT) yang saat ini menjabat sebagai Deputi 1 Staf Presiden.
”FCT dalam beberapa kesempatan memanfaatkan program nasional untuk turun ke wilayah-wilayah di Maluku. Itu tidak masalah, karena yang disampaikan adalah program nasional sehingga tidak melanggar aturan.
Pastinya, JR juga demikian, tidak ada salah kalau pada jabatan yang ada dia terus menjumpai masyarakat di Maluku dengan membawa program pemerintah. Jadi saya kira dari aspek politik, bisa membantu JR untuk sosialisasi dan konsolidasi diri sebagai salah satu figur di Pilkada Maluku,” tandasnya. (SAH)
