RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Dalam rangka Bulan Mutu Karantina Tahun 2022, Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian dan Mutu (BKIPM) Ambon, Muhammad Hatta Arsandi, bersama Anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, melepas ekspor Tuna Loin sebanyak 81 kilogram (Kg) ke Negara Jepang melalui eksportir Maluku PT.Kreasi Himono Indonesia, bertempat di Aula Kantor BKIPM Ambon, Kamis, 2 Juni 2022.
Penyerahan ikan sehat bermutu oleh BKIPM Ambon dan Komisi IV DPR RI itu, sebagai upaya membangun membangun sektor perikanan di Maluku, sinergi bersama-sama masyarakat dan stakeholder, serta mendukung pengembangan, kolaborasi dan transformasi untuk memberikan pelayanan publik terbaik.
Kepala BKIPM Ambon, Muhammad Hatta Arsandi, dalam sambutannya mengatakan, BKIPM Peduli Sosial kali ini bukan saja ekspor Tuna Loin ke Jepang, tetapi juga dilakukan pendistribusian ikan bermutu bagi penerima manfaat dan membantu pemenuhan protein kepada masyarakat.
“Ekspor perdana Tuna Loin kali ini ke Jepang berkat kerjasama dan sinergi dengan beberapa stakeholder, seperti Dinas Perikanan Maluku dan Kantor Pelayanan Bea Cukai Ambon,” kata Hatta, kepada koran ini.
Menurutnya, dalam semangat Bulan Mutu Karantina ini juga pihaknya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang cepat tanpa ada kendala walaupun di hari libur.
“Bahkan urusan dokumen untuk ekspor Tuna Loin ke Jepang kali ini selesai hanya dalam jangka waktu tiga hari,” tutur Hatta.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, mengaku bangga dengan adanya ekspor, khususnya hasil perikanan yang mulai bergeliat lagi setelah beberapa waktu lalu sempat turun.
Dia berharap, dapat menjadikan Maluku menjadi subjek atau pelaku industri perikanan bukan objek. Sebab, Propinsi Maluku terkenal kaya akan hasil laut perikanan. Apalagi, dari produksi ikan nasional 12 juta ton per tahun, Propinsi Maluku menyumbang hasil perikanan nasional sebanyak 4,6 juta ton.
“Jika dinilai dengan angka nominalnya adalah sekitar 224 triliun, tetapi yang didapatkan Maluku masih jauh dari yang di harapkan. Maka itu, saya harap agar ekspor ikan Maluku mutunya harus terjaga, dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam menuntaskan beberapa masalah yang ada, baik di masyarakat maupun eksportir itu sendiri,” harap Saadiah.
Beberapa masalah yang harus diperhatikan itu, kata Saadiah, misalnya Supplay Change, kemudian sarana prasarana, surat perizinan, serta urusan logistik untuk di tingkatkan lagi perhatiannya.
“Kalau berbicara Maluku tentang desain pembangunannya, harusnya Pemerintah Daerah Maluku lebih serius lagi membuat blue print pembangunan Maluku, harus merujuk dari sektor kelautan. Penyediaan Sumber Daya Maluku (SDM) juga harus di tingkatkan lagi karena daerah lain di Indonesia bergerak lebih cepat dari Maluku,” ungkapnya.
Ditanya soal Lumbung Ikan Nasional (LIN), Syaadiah menegaskan sudah harus dilakukan langkah yang cepat. Karena LIN tidak termasuk dalam Nomenklatur Pembangunan 2023.
“Kita harus mengambil langkah cepat karena soal LIN yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR RI dengan Pemerintah Pusat, tidak termasuk dalam Nomenklatur Pembangunan 2023,” pungkasnya. (RIO)
