RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON — Gubernur Maluku, Murad Ismail, dijadwalkan akan melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap empat penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan Walikota Ambon, Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Bupati Buru, dan Bupati Kepulauan Tanimbar, yang
dirangkai dengan acara Halal Bi Halal antara pemerintah provinsi (Pemprov), TNI/Polri, dan masyarakat, bertempat di Tribun Lapangan Merdeka, Selasa, 24 Mei 2022 hari ini.
Empat penjabat yang akan dilantik itu yakni, Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Drs. Bodewin M Wattimena, M.Si, sebagai Penjabat Walikota Ambon berdasarkan Petikan Keputusan Mendagri Nomor 131.81-1165 Tahun 2022, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah (Sulteng), Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin SE. MH, sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) berdasarkan Petikan Keputusan Mendagri Nomor 131.81-1164 Tahun 2022.
Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku, Daniel E. Indey, S.Sos, M.Si, sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar berdasarkan Petikan Keputusan Mendagri Nomor 131.81-1211 Tahun 2022 mengangkat, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampessy, sebagai Penjabat Bupati Buru berdasarkan Petikan Keputusan Mendagri Nomor 131.81-1212 Tahun 2022.
Praktisi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Dr. Nasaruddin Umar,S.H.,M.H, berharap, empat pejabat kepala daerah yang dilantik nanti dapat membangun daerah di wilayah tugas masing-masing dengan berbagai terobosan demi kesejahteraan rakyat, serta dapat menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang.
“Ini peluang besar bagi para penjabat yang dilantik besok (hari ini) untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama menjaga netralitas ASN dalam pilkada serentak nanti,” harap Nasaruddin, kepada koran ini via selulernya, Senin, 23 Mei 2024.
Menurut Nasaruddin, para penjabat kepala daerah yang dilantik itu diyakini mampu menjalankan tugas dengan baik, mengingat mereka tidak memiliki beban politik, dan tidak tersangkut juga dengan pilkada sebelumnya.
“Tentu dalam menjalankan kewenangannya sebagai penjabat kepala daerah, selain ada peluang untuk bekerja secara profesional, yang paling penting adalah memfasilitasi jalannya pilkada atau pemilu serentak,” ungkapnya.
“Saya kira penjabat kepala daerah ini punya kebebasan untuk merencanakan pembangunan yang lebih baik, tanpa harus tersandera oleh kepala daerah yang lama. Dan dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, mereka harus bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk kepentingan daerah,” tambah Nasaruddin.
Hal sama juga disampaikan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu. Menurutnya, terlepas dari suasana ‘”drama” ketika Kemendagri menerbitkan SK caretaker penjabat bupati/ walikota, penunjukan terhadap mereka dinilai sangatlah tepat.
“Beliau-beliau ini menurut saya pribadi sangatlah tepat karena kompleksitas persoalan yang tidak mudah di masing-masing daerah yang dipimpin memang membutuhkan figur-figur pejabat yang mempunyai kemampuan leadership, profesional dan berprestasi,” ungkap Halimun.
“Kita semua berharap semoga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk itu, mari kita ucapkan selamat dan sukses atas tugas atau amanah yang di emban,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku, M. Faisal Saihitua, juga berharap kepada para penjabat kepala daerah yang dilantik agar dapat merangkul seluruh elemen pemuda dalam mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Atas nama pemuda, seyogyanya harapan kami adalah ingin dilibatkan bersama pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam membangun daerah. Karena pembangunan daerah juga bagian dari kesejahteraan rakyat. Dan tentunya mereka harus lebih baik dari kepala daerah sebelumnya,” harap Faisal. (RIO)
