RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON — Persaudaraan Maluku Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) atau PMJ Beta Maluku menolak dengan keras calon caretaker kepala daerah yang berasal dari luar daerah Provinsi Maluku untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan walikota di bumi para raja ini.
Koordinator PMJ Beta Maluku, Tomy Arianto Leleulya, SH.,MH, mengatakan, penolakan tersebut mengingat beredar informasi di media massa bahwa dipastikan Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI, Amino Setia Budi, yang saat ini mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Riau, akan dilantik sebagai caretaker Walikota Ambon.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka dengan pribadi calon caretaker yang ditunjuk Presiden RI Joko Widodo. Hanya saja kami heran kok hanya Ambon saja yang sentral sekali, sementara kabupaten/ kota lainnya sama sekali tidak disinggung,” tegas Tomy, kepada koran ini via selulernya, Selasa, 17 Mei 2022.
Menurut Tomy, empat kepala daerah di Maluku yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 22 Mei 2022 mendatang, yakni Walikota dan Wakil Walikota Ambon, Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Bupati dan Wakil Bupati Buru, serta Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, harus diganti oleh putera-puteri Maluku.
Sebab, calon caretaker bupati dan walikota yang berasal dari luar daerah Maluku atas usulan Presiden RI, Joko Widodo, dinilai akan sulit untuk memahami kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan serta karakteristik orang Maluku itu sendiri.
“Terlepas dari kepentingan politik dari pemerintah serta tujuan kedepan, namun baiknya Presiden Jokowi menunjuk anak daerah Maluku untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan walikota,” pinta Tomy.
Dikatakan Tomy, sangat banyak anak daerah Maluku yang memiliki kapasitas dan golongan serta layak untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan walikota. Seperti di antaranya nama-nama yang dikirim Gubernur Maluku kepada pemerintah pusat (Pempus) namun di tolak dengan alasan keterlambatan waktu.
“Minimal Pempus punya data terkait dengan posisi jabatan atau golongan tingkatan ASN di Maluku. Kalaupun dari pihak birokrasi pemerintah tidak bisa, ya mungkin dari akademisi atau dari TNI/ Polri, atau misalkan dia di Jakarta tapi anak daerah Maluku juga tidak masalah, yang penting anak Maluku,” ungkap Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Jakarta Timur itu.
Untuk menyampaikan aspirasi PMJ Beta Maluku kepada Pempus, Tomy kembali menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi di Gedung Istana Negara dan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada 25 Mei 2022.
“Rencana nanti kami akan demo penolakan sekaligus lanjutkan ANP dan LIN, termasuk pengaduan beberapa proyek jembatan mangkrak di Maluku. Dalam kesempatan itu baru kita serahkan bersamaan dengan tuntutan aksi demo Beta Maluku,” tandasnya. (RIO)
