JAKARTA – Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat (PD) Kamhar Lakumani menyebut kritik Amien Rais kepada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mewakili aspirasi publik.
“Termasuk aspirasi emak-emak yang ikut melakukan unjuk rasa pada tanggal 11 April yang lalu,” kata Kamhar melalui layanan pesan, Senin (18/4).
Menurut mantan aktivis HMI itu, Jokowi memang sudah sepantasnya bertindak tegas kepada menteri yang bermanuver di luar tugas pokok.
Semisal, Jokowi bisa menindak Luhut yang diduga menjadi otak dari gerakan menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
“Pak Jokowi semestinya mengambil tindakan tegas. Tak bisa melakukan pembiaran begitu saja sekalipun operasi politik ini telah gagal,” kata Kamhar.
Mantan Wasekjen Dewan Pimpinan Nasional HKTI itu menyebut publik saat ini menantikan sikap tegas Jokowi memecat menteri yang bergerak di luar konstitusi.
“Sekali lagi, Pak Jokowi tak bisa melakukan pembiaran kepada pembantunya yang melakukan gerakan makar dan terorisme konstitusi,” tutur Kamhar.
Sebelumnya, Ketua Dewan Syuro Partai Ummat Amien Rais menyampaikan pesan dan kritik tajam kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia menyarankan Luhut segera mengundurkan diri dari jabatan di kabinet Indonesia Maju.
Amien menilai sebagian besar masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan Luhut. Terlebih, Luhut terus menghidupkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.
“Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better,” kata Amien saat menyampaikan pidato dalam acara Milad 1 Tahun Partai Ummat pada Minggu (17/4).
Dia menduga Luhut tidak mau mundur sebagai menteri karena menderita narcissistic megalomania atau gangguan kepribadian berupa merasa diri sangat penting.
Amien Rais menyarankan Jokowi berani bersikap kepada Luhut. Pria kelahiran Surakarta itu mengeluarkan kalimat keras buat Luhut.
“Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi aset bangsa, dia telah menjadi liability, menjadi national burden atau beban nasional,” tutur mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. (jpnn/fajar)
