AMBON – Isu dua Program Strategis Nasional (PSN), yakni Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port yang dijanjikan akan dibangun di Maluku hingga kini belum menuai kepastian.
Pasalnya, meski disebutkan telah masuk dalam program strategis nasional (PSN), namun sampai dengan saat ini belum ada regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum penyelenggaraan dua mega proyek tersebut.
Di level pemerintah pusat, masih terjadi tarik ulur. Realisasi dua mega proyek itu terus dipressure dan diperjuangkan oleh 8 anggota DPR dan DPD asal Maluku di senayan. Masyarakat pun terus menagih janji Presiden Jokowi atas pembangunan PSN itu.
Belum ada kepastian realisasi proyek tersebut, berpengaruh terhadap opini sejumlah kalangan di masyarakat yang kemudian memberikan cap gagal kepada pemerintahan Murad Ismail yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Maluku.
Bahkan, ada sebagian yang menilai, masalah dua proyek itu bisa berdampak buruk terhadap citra PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pada Pemilu nanti, bahkan juga dinilai bisa berdampak pada tingkat keterpilihan MI di Pilkada Maluku Tahun 2024 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, akademisi Politik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Johan Tehuayo kepada Rakyat Maluku mengatakan, isu MLIN dan ANP tidak akan terlalu berdampak pada elektoral politik PDIP di Maluku.
Kata dia, meski dua PSN itu merupakan janji pemerintah pusat lewat Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun tidak bisa berdampak langsung terhadap PDIP di Pemilu mendatang.
“LIN dan ANP itu program nasional, jadi segala peraturan perencanaan dan penganggaran itu ada pada pemerintah pusat. Setelah itu ditetapkan, baru implementasinya dikembalikan ke daerah. Jadi tidak terlalu pengaruh terhadap kepentingan politik bagi PDIP di Pemilu mendatang,” kata Tehuayo, Rabu 13 April 2022.
Menurutnya, isu MLIN dan ANP yang saat ini masih menuai perdebatan belum bisa dikatakan gagal. Hanya saja masih mengalami keterlambatan lantaran kondisi keuangan negara yang dikatakan minim.
Kegiatan itu masih mungkin dilaksanakan, namun tidak dalam waktu yang singkat. Masalah ini tengah diperjuangkan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk 8 anggota DPR dan DPD RI di senayan.
“Kalau ada yang bilang bahwa MI gagal dalam kepemimpinannya sebagai Gubernur Maluku karena dua mega proyek itu terancam gagal, saya kira keliru. Sebab itu proyek nasional yang dijanjikan pemerintah pusat. Bahwasannya gagal dan tidak seorang pemimpin itu dinilai pada akhir masa jabatannya,” terang dia.
Tehuayo menyebut, jika masalah tersebut disangkut pautkan dengan kepentingan politik Pilkada Maluku 2024 mendatang, tidak terlalu berpengaruh terhadap elektoral politik MI.
Sebab, banyak faktor yang lain yang bisa mempengaruhi pilihan politik masyarakat di Maluku pada Pilkada 2024. Sehingga persepsi publik bahwa itu gagal dan akan berpengaruh terhadap pemilih di Maluku pada 2024 mendatang, itu tidak juga.
“Keberhasilan seseorang itu dilihat dari kinerja pemerintahan selama 5 Tahun masa periodesasi. Memang itu bisa menjadi salah satu isu yang bisa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap MI, tapi itu sangat kecil sekali,” tandasnya. (SAH)
