RAKYATMALUKU.COM — AMBON, — Ketua Umum BPD HIPMI Maluku, Azis Tunny, mengapresiasi keberhasilan Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam menurunkan angka kemiskinan di Maluku.
Gubernur pun dinilainya berhasil memperbaiki indikator pelayanan publik, dari yang sebelumnya Maluku adalah zona merah dan masuk lima besar pelayanan publik terburuk di Indonesia, saat ini berhasil meraih zona hijau dengan kepatuhan tertinggi di bidang pelayanan publik.
Azis mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berdasarkan data BPS, Maluku termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang mencatat tingkat pertumbuhan kumulatif paling tertinggi di banding daerah lain di Indonesia.
“Komitmen Bapak Gubernur sesuai dengan Visi-Misi dan RPJMD Maluku perlahan menunjukkan keberhasilan dan progres yang positif,” kata Azis melalui releasenya, Kamis (14/4).
Dikatakannya, penurunan angka kemiskinan ini terjadi sangat signifikan dari angka sebelumnya yakni 17,99 persen, turun menjadi 16,30 persen.
“Presentasi penurunan angka kemiskinan ini paling tertinggi selama 10 tahun terakhir. Ini capaian yang sangat positif di masa pemerintahan Gubernur Bapak Murad Ismail,” kata Azis.
Dikatakannya, indikator pembangunan di Maluku juga menunjukkan perbaikan ekonomi yang tumbuh positif yakni sebesar 5,33 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan penurunan angka pengangguran terbuka yang mencapai 6,93 persen, dari sebelumnya sebesar 7,57 persen.
Dikatakannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan yakni dari angka 69,49 persen menjadi 69,71 persen. Sementara dimensi standar hidup layak mengalami peningkatan dari 8,73 juta rupiah per tahun, menjadi 8,77 juta rupiah per tahun.
Menurutnya, meskipun situasi dan kondisi dalam dua tahun terakhir tidak bersahabat akibat terdampak pandemi Covid-19, sehingga terjadi refokusing anggaran besar-besaran untuk penanganan Covid-19, namun berbagai paket kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku masih mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
“Keberhasilan ini harus kita apresiasi karena menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan saat ini. Meskipun di awal-awal memimpin, Maluku diterpa bencana alam berupa gempa bumi, dilanjutkan pandemi Covid-19, namun berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mampu merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah, selain terjadi pula peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan angka pengangguran terbuka,” paparnya.
Mantan wartawan The Jakarta Post ini menambahkan, HIPMI Maluku sebagai organisasi profesi yang menghimpun para pelaku usaha muda di daerah, siap untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Gubernur Maluku dan pemerintah daerah di bidang ekonomi.
“HIPMI selalu menjadi mitra pemerintah, dan keberhasilan yang dicapai Pemerintah Provinsi Maluku saat ini harus kita apresiasi, bukan saja oleh HIPMI tapi seluruh stakeholder di Maluku,” tandasnya.
Pada akhir tahun 2021, lanjut Azis, Ombudsman RI juga mengapresiasi Provinsi Maluku karena berhasil meraih zona hijau dengan kepatuhan tertinggi di bidang pelayanan publik.
“Padahal di masa pemerintahan sebelumnya, pelayanan publik Maluku meraih rapor merah dan masuk dalam lima besar provinsi yang terburuk dalam pelayanan publik,” ungkapnya (*)
