RAKYATMALUKU.COM — AMBON, — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bakal melakukan operasi stok kebutuhan pokok yang disimpan di sejumlah gudang-gudang. Tujuannya, untuk memastikan kecukupan ketersediaan barang kebutuhan pokok, sehingga dapat menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok tersebut.
Demikian janji Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas N. Orno, saat menemui ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Ambon, yang berunjuk rasa di depan pagar Kantor Gubernur Maluku, Senin, 11 April 2022.
“Kalau tidak ada halangan, besok (hari ini) kita rapat membahas ini bersama pihak terkait, baik provinsi maupun kota, sehingga dapat melakukan pengawasan bersama. Mungkin kita juga akan panggil seluruh distributor yang ada di Kota Ambon. Kalau perlu, Pak Kapolres juga bisa ikut membantu kita operasi stok di gudang-gudang,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wagub juga mengaku belum bisa menjawab secara matematis terkait tuntutan Aliansi BEM se-Kota Ambon yang meminta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui subsidi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Soal subsidi, saya tidak bisa langsung jawab secara matematis, perlu saya laporkan dulu ke pak Gubernur dan melakukan rapat bersama untuk mengetahui sejauh mana kekuatan keuangan daerah. Tapi kita juga akan bahas ini dengan DPRD. Jadi sebentar saya ada di DPRD bersama pak Sekda, kita akan menyampaikan tuntutan adik-adik,” tutur Orno.
Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan stok kebutuhan pokok di Maluku, pihaknya juga akan melakukan rapat bersama dengan bupati/ walikota se-Provinsi Maluku. Sebab baginya, tidak mungkin Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sendiri yang bekerja.
“Ini bicara Maluku ada 11 kabupaten/ kota, maka itu kita akan rapat dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk membahas ini. Sedangkan khusus untuk Pemprov Maluku, nanti sebentar saya dengan pak Sekda, saya akan bilang pak Sekda untuk mengundang instansi terkait,” pungkasnya.
Aliansi BEM se-Kota Ambon dalam tuntutan aksinya juga menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, karena melanggar Pasal 7 UUD 1945 tentang Masa Periodesasi Presiden dan Wakil Presiden yang dibatasi maksimal hanya 10 tahun.
Selain itu, Aliansi BEM se-Kota Ambon juga mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk memanggil dan mengevaluasi kinerja Pertamina Cabang Ambon terkait dengan kelangkaan BBM jenis Pertalite akibat dari naiknya harga BBM jenis Pertamax.
Aliansi BEM se-Kota Ambon yang berunjuk rasa itu terdiri dari Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Universitas Muhammadiyah Maluku, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) ALAZKA Ambon, Insitut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) dan Perwakilan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.
Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Lotharia Latif, yang memantau langsung aksi unjuk rasa oleh Aliansi BEM se-Kota Ambon dan kelompok mahasiswa lainnya di Kampus Unpatti, Kantor Gubernur dan DPRD Maluku, memberikan apresiasi. Sebab, aksi unjuk rasa tersebut berjalan tertib tanpa ada gesekan seperti aksi-aksi sebelumnya.
“Kami memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang melaksanakan unjuk rasa hari ini (kemarin). Karena Mereka telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstruktif kepada pemerintah,” kata Kapolda, kepada wartawan.
Tak hanya kepada mahasiswa, ia juga memberikan apresiasi kepada aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP.
“Petugas gabungan Polri dibantu TNI dan Satpol PP yang mengamankan giat secara aman, dengan pengaturan arus lalu lintas yang baik, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu,” ungkapnya. (RIO/ AAN)
