RAKYATMALUKU.COM — AMBON, — Kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan. Tidak saja sektor transportasi, kenaikan harga BBM itu ikut berpengaruh terhadap lemahnya geliat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mahalnya biaya hidup, biaya kebutuhan pokok termasuk mempersulit masyarakat kecil terutama nelayan untuk mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau. Di beberapa wilayah, masyarakat sangat mengeluhkan mahalnya biaya BBM. Mereka harus membeli BBM dengan harga pertamax, sementara Pertalite seperti hilang dipasaran.
Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala mengaku, DPRD telah mengatensi kondisi kenaikan BBM itu dengan mengadakan rapat pimpinan DPRD, komisi terkait termasuk pihak PT Pertamina.
Dalam rapat itu, ada beberapa persoalan yang dibahas, tidak saja kenaikan harga BBM tetapi juga membahas pengurangan kuota BBM untuk Maluku yang dilakukan pemerintah melalui BPH Migas. “Ini menjadi bahan bagi DPRD Maluku untuk memperjuangkannya ke BPH Migas,” akui Sangkala, Kamis, 7 April 2022.
Menurut Sangkala, kenaikan harga BBM tersebut berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat terutama masyarakat kecil.
“Tentu sebagai wakil rakyat kami minta pemerintah untuk mengkaji lagi kebijakan itu. Sebab, kenaikan ini punya dampak yang cukup besar dan sangat mempersulit masyarakat. Ini benar-benar dirasakan, apalagi masyarakat Muslim yang saat ini menjalankan Ibadah Puasa,” tutur Sangkala.
Ketua DPW PKS Maluku itu menyebutkan, salah satu kebutuhan pokok yang harganya melejit adalah minyak goreng.
Mahalnya harga minyak goreng ini sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat.
“DPRD mendorong dilakukan operasi pasar bila perlu pasar murah karena itu sangat membantu dan meringankan beban masyarakat,”pinta Sangkala.
Sangkala mengatakan, saat ini pemerintah pusat telah menggelontorkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi kepada masyarakat kurang mampu sebesar Rp100.000 tiap bulan.
Ia berharap program ini bisa dikawal secara baik, sehingga distribusinya tidak saja dipermukaan tetapi menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat hingga ke pedesaan.
”Masyarakatpun diharapkan proaktif agar bisa mendapatkan bantuan BLT ini. Hal yang menjadi krusial dalam distribusi BLT adalah persoalan data. Data selalu simpang siur, sehingga yang berhak, tidak menerima, sebaliknya yang tidak berhak, menerima. Untuk itu, masyarakat harus proaktif bersama dengan RT setempat dan Dinas Sosial sehingga dapat memastikan data-data mereka masuk ke dalam data penerima subsidi ini,” tutup Sangkala.
