RAKYATMALUKU.COM — AMBON, — Rencana DPRD Maluku menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memastikan kepastian terwujudnya Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Pembangunan Ambon New Port (ANP) di Maluku didukung mantan anggota DPRD Maluku, Melkias Frans.
Melkias mengatakan upaya itu penting dilakukan agar dapat menjawab informasi liar soal tidak atau terwujudnya LIN dan ANP.
Melkias mengatakan, dalam agenda itu, DPRD tidak harus berjalan sendiri, tetapi harus melibatkan seluruh pimpinan DPRD kabupaten/kota, bupati, walikota dan pimpinan OKP untuk bersama sama dalam barisan perjuangan.
“Gubernur Maluku juga Harus bisa memfasilitasi hajatan ini, karena beliau juga dalam penyampaian visi-misinya akan mensuport terwujudnya LIN,” kata Melkias, Rabu, 6 April 2022.
Politisi Demokrat itu ikut menyesalkan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait tidak adanya anggaran bagi dia proyek strategis nasional ini.
“Apa yang disampaikan Menteri KKP itu memang cukup mengecewakan. Tapi kita tidak harus menerima begitu saja. Dan kalau negara tidak memiliki anggaran maka kembalikan saja pengelolaan laut itu ke Maluku. Sebab, Maluku ini kaya akan potensi Sumber Daya Alamnya tapi pengelolaanya dibatasi regulasi, “tandas Melkias.
Melkias mendorong agar dalam pertemuan bersama Presiden Joko Widodo para wakil rakyat serta pimpinan eksekutif dan OKP meminta agar proyek strategis itu diikat dengan Perpres atau atas kewenangan Presiden lewat penerbitan Perpu.
“Kenapa kita miskin di daerah kaya, sebabnya adalah regulasi yang memiskinkan kita. Bahwa Maluku daerah berlimpah SDA, tetapi rakyatnya tetap miskin,” tutur Melkias.
Melkias memahami bangsa Indonesia saat ini tengah kesulitan anggaran akibat pandemi maupun rencana Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Namun menurutnya, proyek LIN itu sudah dijanjikan diera Presiden SBY, jauh sebelum ada pandemi dan IKN.
Ia juga meminta agar nanti dalam pertemuan itu, wakil rakyat di Senayan dan Senator asal Maluku ikut hadir memperjuangkan kepentingan LIN dan ANP ini.
“DPR RI kita sudah bagus tapi nangis nangis. Ngapain harus nangis, yang harus dilakukan itu menantang Menteri KKP untuk kita hitung-hitungan soal pengelolaan SDA di Maluku. Kita orang Maluku tidak ada budaya menangis,” sindir Melkias.
Melkias kembali mempertegas ditengah tengah berlimpahnya potensi SDA Maluku, tetapi rakyat Maluku tetap menderita.
“Bahwa Maluku ini kaya itu sangat benar. Tapi lagi lagi Maluku ini miskin karena konstitusi. Bukan pemda tidak mampu mengurus daerahnya,” tegas Melkias.
Di kesempatan itu ia juga mempertanyakan sistem bagi hasil atas pengelolaan hasil Maluku dari negara.
“Bahwa ada DBH iya. Tapi berapa presentasinya itu tidak jelas. Saya yakin DPR sendirpun tidak tahu angka-angka presentasinya,” kunci Melkias.
