RAKYATMALUKU.COM — AMBON, — Bupati Kabupaten Buru, Ramly Umasugi (RU) terancam diganti dari jabatannya sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku. Hal itu terindikasi sebagai imbas dari putusan Mahkamah Partai (MP) Golkar terhadap gugatan atas pemecatan sejumlah kader dari struktur kepengurusan DPD Golkar Maluku.
Informasi yang dihimpun Rakyat Maluku, putusan MP Golkar yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar hasil restrukturisasi mengindikasikan bahwa kekuatan RU di DPP Partai mulai hilang.
Pasalnya, SK restrukturisasi DPD Partai Golkar Maluku yang diusulkan DPD Golkar Maluku dan telah ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Golkar ditolak oleh MP Partai Golkar setelah digugat oleh sejumlah kader Golkar Maluku yang dipecat dari kepengurusan.
MP menolak SK hasil restrukturisasi itu karena dinilai telah terjadi pelanggaran prosedural dalam proses pemecatan.
“Jadi MP dalam amar putusan menyatakan telah terjadi pelanggaran prosedural dalam proses pemecatan. Sehingga MP membatalkan SK terbaru hasil restrukturisasi dan mengesahkan SK kepengurusan yang sebelumnya,” kata sumber yang tak ingin namanya dikorankan.
Menurutnya, berdasarkan hasil keputusan MP Golkar, maka SK sebelumnya dinyatakan berlaku. Dengan demikian, maka sejumlah kader yang dipecat dari kepengurusan itu dikembalikan ke jabatannya masing-masing sesuai dengan SK yang diterbitkan sebelum SK restrukturisasi.
Sumber itu mengaku, memang dinamika di tubuh partai Golkar Maluku saat ini sedang memanas, akibat dari sengketa tersebut. Bahkan RU terancam diganti dari jabatannya sebagai Ketua DPD Golkar Maluku.
Betapa tidak, sampai dengan saat ini secara de facto kepengurusan DPD Partai Golkar dibawah kepemimpinan RU belum dilantik.
Itu berarti kepemimpinan paripurna DPD Golkar di Maluku belum lengkap, karena pasca di SK kan belum dilantik. Padahal pelantikan sudah merupakan hal wajib di setiap organisasi.
“Ini menjadi tanda tanya sebagai kader. Ini juga menjadi signal bahwa DPP belum memberikan respon 100 persen kepada kepemimpinan RU,” tutur dia.
Dia menyebut, banyak faksi di tubuh partai Golkar Maluku yang sedang bermain dengan gaya-masing dalam dinamika yang ada di partai Golkar Maluku.
Meski begitu, namun itu dimaknai sebagai hal biasa yang kerap terjadi di partai berlambang pohon beringin itu.
Menurutnya, ada faksi-faksi yang tengah bermain dalam dinamika tersebut. Ada gerakan-gerakan dari masing-masing faksi yang sedang berupaya untuk merebut kursi kepemimpinan di Golkar Maluku menggantikan RU, karena, dalam waktu dekat masa jabatan RU sebagai Bupati akan segera berakhir.
”Itu yang sementara ini terjadi,” tandasnya.
Dikatakan, kepemimpian di Golkar identik jabatan politik di pemerintahan. “Jadi kalau ada keinginan kader untuk pergantian pucuk pimpinan, itu hal wajar juga. Apalagi mau menghadapi Pilkada Maluku 2024. Jadi memang ada upaya menggeserkan RU dari Ketua DPD,” ungkapnya.
Sebab, lanjut dia, kalau dilihat dari kekalahan RU di MP, itu terindikasi bahwa respon DPP terhadap kepemimpinan RU di Maluku pasti sudah mulai buyar. Karena keputusan MP melupakan putusan politik, dan tentu telah dikonsultasikan ke Ketua Umum Golkar.
“Masa ketum membatalkan SK Ketum?, Itu kan sulit. Tapi itu yang terjadi saat ini. Artinya kekuatan RU di DPP sudah tidak ada. Kalau untuk RU akan diganti, itu kemungkinannya sangat besar. Tapi siapa yang menggantikan RU, itu masih belum diketahui, ada barisan Richard Louhenapessy, ada barisan JR dan lainnya yang sementara bermain,” tandasnya.
“Saya juga mau tegaskan, terkait dengan putusan MP Golkar, sebaiknya RU segera melakukan rapat pleno dan menyampaikan isi keputusan. Jangan sampai terkesan membangkang keputusan MP, itu bisa membawa dampak buruk terhadap kepemimpinannya di Maluku,” tegas dia.
