RAKYATMALUKU.COM — DOBO, — Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail (MI) meminta DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) untuk ikut mendorong terwujudnya dua program strategis nasional yaitu Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port.
Hal itu disampaikan (MI) dalam sambutannya yang dibacakan Kadis Perikanan Provinsi Maluku, DR. Abdul Haris saat pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) III DPD HSNI Maluku yang dihelat di Dobo, Selasa 5 April 2022.
”Kami meminta dukungan Ketua Umum DPP HSNI serta pengurus DPP agar ikut memberikan perhatian terhadap program strategis nasional LIN dan ANP serta kebijakan strategis lainnya sebagai implementasi pemanfaatan potensi keluatan dan perikanan di Provinsi Maluku,” pintanya.
Ditambahkan, dengan melihat secara langsung situasi dan kondisi riil serta memperoleh data dan informasi tentang keberadaan nelayan dan berbagai permasalahannya yang dihadapi serta proses pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku, tentunya dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan organisasi HNSI dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat nelayan di Indonesia lebih khusus lagi di Provinsi Maluku.
Menurutnya, Maluku adalah provinsi kepulauan yang terbesar di Indonesia. Luas wilayah mencapai 714480 km2 dimana 92,4 persen adalah merupakan wilayah laut sedangkan daratan hanya 7,6 persen.
Provinsi Maluku lanjut Murad, terdiri dari 1340 pulau dengan Panjang garis pantai 10.630 km bagi provinsi Maluku wilayah pesisir dan laut dan pulau-pulau kecil memiliki arti yang sangat strategis karena memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar kekayaan sumber daya alam.
“Di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil ini antara lain ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun,” tandasnya.
Ditambahkan pula, daya hayati dan non hayati serta plasma nutfah yang terkandung di dalamnya kekayaan sumber daya alam, kelautan dan perikanan yang dimiliki provinsi tersebut belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Hal ini dikarenakan lemahnya akses nelayan terhadap sumber sumber pembiayaan teknologi dan pasar serta masih terdapat sistem budaya yang cenderung menghambat nelayan untuk maju,” ungkap Murad.
Sementara itu, dalam Musda yang bertemakan Nelayan Sejahtera Maluku Maju ini, Ketua Hubungan Luar Negeri DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), DR. Ir. Bisman Nababan, M.Sc mengharapkan agar kedepan pengurus DPD Provinsi Maluku dapat bersinergi mendukung dan mengkritisi semua program Pemerintah Provinsi Maluku.
“Jadi tidak hanya mendukung, HNSI juga perlu mengkritisi karena kurang tepat atau kurang cepat, jangan takut Kepala Dinas, demi kemakmuran dan kesejahteraan nelayan dan rakyatnya guna mensukseskan pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional menuju kemakmuran dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat nelayan,” ucapnya.
Dikatakan, kehidupan biasanya selalu diikuti oleh semakin meningkatnya tantangan yang akan dihadapi oleh setiap organisasi. Olehnya, diperlukan suatu forum bagi berlangsungnya suatu proses evaluasi atas pelaksanaan program kerja serta dirumuskannya langkah penyempurnaan yang diperlukan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan zaman sebuah organisasi, terhadap program-program yang sudah dan belum dilakukan kelemahan dan masalah apa saja yang dihadapi serta perumusan.
Nababan berpesan agar Musda III HSNI Provinsi Maluku ini dapat berjalan dengan baik dan berlandaskan asas demokrasi karena siapapun yang terpilih menjadi ketua DPD nanti, diharapkan dapat membuat perubahan terhadap kegiatan serta dapat menjadi motor penggerak bagi organisasi lainnya.
“Untuk itu kita sama-sama berperan aktif sehingga menjadi salah satu kekuatan bagi pembangunan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan,” pesannya.
Dijelaskan pula, berbicara dalam kesejahteraan dan kemakmuran nelayan dan rakyat tidak hanya berfokus kepada penangkapan ikan, tetapi ini bisa berkiprah mengembangkan atau mendorong masyarakat maupun pemerintah setempat membangun dan mengembangkan tourism.
“Nelayan dapat menjadi titik awal untuk membangun sinergitas nelayan dengan pemerintah dan juga mengkritisi pemerintah. Dan dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan dapat bermitra dengan pemerintah dalam memerangi permasalahan kemiskinan dan narkoba,” pintahnya.
Turut hadir dalam kegiatan Musda ke III tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey, Sekda Aru Drs.Moh.Djumpa, Danlanal Aru Letkol Laut(P) Qoirur Roziqin.SH.M.Tr.Hanla,M.M, Kasiintel Kejari Aru Romy Prasetya, pengurus DPC HNSI se- Kabupaten/Kota Provinsi Maluku dan Pimpinan OPD Kabupaten Kepulauan Aru.
