RAKYATMALUKU.COM — AMBON, — Dinamika di internal Partai Golkar Maluku terkait wacana pergantian Ramly Umasugi (RU) sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, kian berhembus.
Pasalnya, informasi sejumlah fungsionaris Partai Golkar di DPP yang mendorong Jeffry Apoly Rahawarin (JR) untuk menggantikan RU sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku dinilai merupakan informasi sesat yang sengaja dibangun oleh para oknum yang mengatasnamakan orang-orang di DPP.
Namun, jika informasi itu benar demi memuluskan kepentingan Golkar mencalonkan kader di Pilkada Gubernur (Pilgub) Maluku Tahun 2024 mendatang, bisa saja terjadi.
Sebab, Golkar memiliki ambisi untuk bisa menang di tiga kontestasi politik yang bakal berlangsung di Tahun 2024 mendatang, yakni menang Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Bahkan, untuk pemenangan di Pilkada Maluku, DPD Golkar Maluku telah berkomitmen bakalan mengusung kader partai sebagai Calon Gubernur, bukan Wakil Gubernur.
Setidaknya hal tersebut disampaikan Pengamat politik, Edison Lapalelo. Menurutnya, melihat dinamika yang terjadi akhir-akhir ini di internal partai Golkar Maluku, khususnya soal wacana JR didorong untuk menggantikan RU sebagai Ketua DPD, maka bisa saja terjadi.
Hanya, dari segi organisatoris, itu tidak gampang seperti membalik telapak tangan. Karena mekanisme di partai Golkar juga ada.
Kata dia, RU merupakan kader Golkar tulen, sementara JR, adalah orang baru yang juga belum memiliki kartu anggota (KTA) partai. Sehingga untuk menggeser RU dari jabatan tersebut tidak semudah yang dibayangkan.
“Kalau dari segi personaliti, tidak ada masalah. JR dan RU memiliki kedekatan yang cukup baik. Bisa saja demi kepentingan politik, RU sebagai ketua DPD mengalah atau mengikhlaskan posisi itu kepada JR. Tapi dari segi organisatoris, tidak semudah itu,” kata Lapalelo, Senin 4 April 2022.
Dia menyebut, persoalannya ialah bagaimana dengan pergerakan Golkar secara organisatoris. Bisakah DPD-DPD II yang adalah pemilik hak suara yang mutlak dalam Musyawarah Daerah (Musda) dapat menyetujuinya atau tidak.
“Bisa saja DPD II mengusulkan yang lain, bukan Jeffry. Sebab wacana tersebut belum dapat dipastikan, karena di Golkar sendiri masih saling membantah,” terangnya.
Dinamika di partai Golkar ini jika direspon dengan sesuatu yang ‘wow’, maka akan menjadi luar biasa. Tapi jika dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, tentu juga akan biasa saja.
Terkait dengan dinamika yang terjadi di Golkar Maluku hari ini, ada dua hal yang harus digaris bawahi, bahwa memang partai tidak otonom. Dan karena itu, sepanjang DPP partai mengambil keputusan yang suka atau tidak suka, maka satu tingkat atau dua tingkat dibawahnya pasti harus menerimanya.
Meski ada jalur-jalur yang akan ditempuh untuk menyampaikan pembelaan atau mencari keadilan lewat mahkamah partai itu ada, tapi faktanya hal seperti itu kerap mendapat keuntungan proses yang dijalankan.
“Nah, terkait dengan dinamika di Partai Golkar Maluku, tentu harus dikaji secara baik. Karena ini baru bersifat informatoris. Karena DPD juga belum bisa memastikan itu benar atau tidak,” tandasnya.
