RAKYATMALUKU.COM — JAKARTA, — Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) RI mengundang 10 orang perwakilan massa aksi yang tergabung dalam Persaudaraan Maluku Jabodetabek (PMJ), untuk berdialog membahas kelanjutan dua Program Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Maluku, yakni Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP). Dialog iyu dijadwalkan Jumat, 1 April 2022, pukul 14.00 WIB.
Penanggung Jawab Aksi, Tomy Arianto Leleulya, SH.,MH yang juga sebagai Koordinator Lapangan (Korlap), mengatakan, perminatan audiens tersebut disampaikan langsung oleh perwkailan dari Deputi V KSP, Jimmy, saat menemui massa aksi PMJ yang sementara berorasi di Patung Kuda, Monas, Jakarta, dengan sasaran demo di Istana Negara, Kamis, 31 Maret 2022, siang.
“Setelah berorasi sekitaran satu sampai dua jam, bapak Jimmy selaku perwkailan dari Deputi V KSP datang menemui kita dan memberikan kesempatan kepada 10 orang perwakilan massa aksi untuk diterima secara audiensi di ruang rapat Deputi V pada Jumat besok pukul dua siang,” tutur Tomy, kepada koran ini via selulernya.
Selain berorasi di Patung Kuda, Monas, Jakarta, dengan sasaran demo di Istana Negara, lanjut Tomy, massa aksi PMJ juga menggelar aksi dengan tuntutan yang sama di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) dan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
“Di Kantor Kemenko Marves, kita ditemui oleh Kepala Koordinator Komunikasi, Bapak Andreas. Beliau berjanji akan menindaklanjuti tuntutan kita. Sedangkan di Kantor KKP, kita ditemui oleh empat orang perwakilan staf ahli utama. Mereka juga berjanji akan mengundang perwakilan dari PMJ untuk sama-sama membahas dengan DPR RI pada 8 April 2022 di Gedung Senayan,” ungkapnya.
“Dalam kesempatan pertemuan di Kantor KKP itu juga, perwakilan staf ahli utama mengaku bahwa kelanjutan LIN dan ANP masih dalam kajian oleh pemerintah pusat, untuk selanjutnya dibuatkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan payung hukum dua program strategi nasional itu,” tambah Tomy.
Dia menjelaskan, pernyataan sikap atau tuntutan aksi demo yang disampaikan PMJ ke KSP, Kantor Kemenko Marves dan Kantor KKP, itu di antaranya pertama, meminta pemerintah segera merealisasikan pembangunan PSN LIN dan ANP di Maluku.
Kedua, Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan KEPRES sebegai payung hukum bagi pembangunan LIN dan ANP di Maluku. Ketiga, Mlmeminta Presiden Joko Widodo segera bentuk team percepatan pembangunan PSN LIN dan ANP di Maluku.
“Dan keempat, meminta Presiden Joko Widodo memecat Bapak Sakti Wahyu Trenggono dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan RI,” jelas Tomy.
Tomy menguraikan, Provinsi Maluku yang terletak di Timur Indonesia memiliki luas wilayah 712.480 Km2, terdiri dari sekitar 92,496 lautan dan 7,696 daratan dengan jumiah pulau yang mencapai 1.412 pulau dan panjang garis pantai 10.662 Km.
“Sangat jelas bahwa Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan potensi sumber daya perikanan yang sangat berlimpah. Dimana, produksi ikan di Maluku mencapai 20 persen produksi nasional,” ungkapnya.
Tiga laut di wilayah Maluku, yaitu Laut Banda, Arafura, dan Seram, kata Tomy, memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Maka semestinya Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional agar potensi perikanan di Maluku dapat dikelola dengan baik untuk kemakmuran rakyat. Apalagi, LIN sebagai program nasional telah dicanangkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2010 lalu.
“Karenanya, KKP bersama Pemrov Maluku menyiapkan Maluku dan menjadikan kawasan Indonesia Timur sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia. LIN adalah kawasan penghasil produksi ikan secara berkelanjutan diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat sebagai wujud dinamisnya kebijakan ketahanan pangan dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan nasional,” terangnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, lanjut Tomi, pernah menyampaikan sikap optimis bahwa nantinya perekonomian di Maluku dapat tumbuh seiring dengan pemanfaatan seluruh potensi ekonomi sektor perikanan dan biota kelautan melalui rencana pembangunan pelabuhan perikanan yang modern. Namun nyatanya segala bentuk janji hanya sekedar slogan belaka.
“Masyarakat Maluku menanti janji pemerintah pusat terkait pembangunan infrastruktur utama yakni ANP serta kawasan Industri perikanan dan LIN. Jika dua proyek strategis nasional dapat direalisasikan, maka setidaknya dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Maluku, membuka ruang kerja dan akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.
“Namun hingga saat ini, tidak ada kejelasan dan payung hukum yang jelas dari pemerintah umtuk merealisasikan kedua project strategis nasional tersebut. Dari dulu hingga sekarang Maluku hanya disuguhi dengan janji-janji palsu,” tambah Tomy. (RIO)
