Uncategorized

Sahuburua: ASN Maluku Terdidik

BERDASARKAN UU Pemilu maupun Per­­ta­ruan Menteri Dalam Negeri (Per­­­men­dagri), maka Aparatur Sipil Ne­gara(ASN) tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Selain keterlibatan seca­ra terang-terangan, ASN juga harus men­jaga netralitas mereka. Apalagi, jika me­rugikan pihak yang lain.

Pasalnya, pilkada harus berlangsung netral dan birokrasi tidak menjadi ‘basis’ dan mesin penggerak bagi calon kepala daerah.

Menanggapinya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengatakan bahwa penegasan terkait netralitas ASN dalam lingkup pemprov Maluku ini telah disampaikan berkali-kali dalam setiap kesempatan. Bahkan surat edaran dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi telah disampaikan kepada setiap instansi yang ada.

“Kan aturannya sudah jelas. Dan saya rasa ASN saya itu tahu aturannya, “ ujar Sahuburua, usai membuka pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMK Negeri 7 Ambon, Senin 2 April 2018.

ASN Pemprov Maluku itu, kata Sahuburua, adalah orang terdidik. Sehingga larangan keterlibatan dalam politik merupakan hak yang mutlak. Dengan demikian kalau sudah ada aturan, maka ASN ini harus tegakkan dengan baik.
“Tanpa dibilangpun, mereka sudah tahu aturan itu,” tandas Sahuburua.

Dikatakan, memang setiap aturan pasti ada saja kekurangan termasuk ada yang melanggarnya. Namun jangan menjadikan kekurangan itu sebagai sebuah ala­san. Akan tetapi kekurangan ini harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Yang mana semuanya itu demi me­ningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Maluku.

“Kan demokrasi kita di Maluku terbaik di Indo­nesia. Kita harus jaga dan pertahankan itu, “ kuncinya.

DIPERIKSA
Terkait dugaan ketidak netralan sejumlah oknum ASN di lingkup Pemprov Maluku, menangggapinya praktisi Hukum, Abdul Azis Talaohu mendesak agar KASN dan Mendagri melakukan langkah cepat memeriksa beberapa oknum ASN yang diduga menabrak UU dan peraturan pemerintah.

“Untuk itu, langkah cepat dari Bawaslu,KASN dan Mendagri harus dilakukan dengan memeriksa oknum-oknum ASN tersebut,” kata Talaohu.

Menurutnya, sebagai aparatur negara, mestinya ASN dapat menjaga sikap dan menunjukkan prof­e­sionalisme. Netralitas adalah bentuk dari pro­porsionalitas ASN di Pilkada Maluku.

Selain itu, Azis Talaohu mengaku, terkait dengan dugaan ketidak netralan ASN di Pilgub Maluku ter­sebut, ada sejumlah organisasi yang peduli terha­dap demokrasi akan melayangkan aduan ke Bawaslu Maluku guna ditindak lanjuti.

“Kalau soal Bawaslu saya dengar sudah ada yang siap melaporkan. Tinggal publik mengawal saja pro­sesnya dan ini menjadi rujukan bagi Bawaslu dalam menegakkan aturan,” kuncinya. (ASI/YAS)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

To Top