Daerah

Inspektorat Bursel Bakal Audit Penggunaan DD dan ADD 2017

Rakyat Maluku – INSPEKTORAT Kabupaten Buru Selatan (Bursel) sesuai instruksi Bupati Kabupaten Bursel Tagop Sudarsono Soulissa, bakal mengaudit pengunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017.

“Instruksi ini disebabkan banyaknya temuan kesalahan administrasi dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan DD dan ADD, “ kata Inspektur Zainal Ahmad Bantam, kepada wartawan, Jumat, 27 April 2018, di ruang kerjanya.

Mantan camat Waplau ini mengaku, bila audit selama ini dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM dan Pemdes Kabupaten Bursel. Adapun inspektorat baru melakukan audit dan evaluasi sesuai fungsinya sejak 2016-2017.

“Memang selama ini katong baru melakukan evaluasi dari tahun 2016-2017 itu dilakukan per kecamatan,” kata Zainal.

Menurut Bantam, setelah pengembalian kewenangan yang sebelumnya oleh BPM dan Pemdes, maka pihaknya dalam melakukan evaluasi tidak lagi ke kecamatan-kecamatan tetapi dilakukan di kantornya.

“Berdasarkan SPJ yang disampaikan, di tahun ini kami lakukan evaluasi,” tutur Ahmad.

Di mana, dari hasil evaluasi itu pihaknya akan sampaikan ke BPM dan Pemdes untuk kemudian melakukan pencairan tahap berikutnya.

“Tahun-tahun kemarin fungsi (evaluasi) kami itu dilakukan oleh BPM Pemdes, seharusnya fungsi evaluasi itu ada di kami,” kata Bantam.

Saat disinggung berapa banyak Kepala Desa (Kades) yang telah dievaluasi penggunaan DD. Bantam menyebut, sekitar 20 laporan pertanggungjawaban yang sudah masuk dan sementara dalam proses evaluasi.

Inspektur mengaku, dari laporan puluhan Kades tersebut, ditemukan ada penyimpangan penggunaan anggaran. Kebanyakan temuan berupa pelanggaran administrasi.

“Ada temuan kesalahan administrasi banyak. Memang disini (Bursel) fungsi verifikasi di BPM dan Pemdes belum berjalan baik. Seharusnya fungsi verifikasi berjalan bagus sehingga fungsi kami hanya melihat penggunaan anggaran sesuai aturan-aturan,” ujar Zainal.

Terhadap temuan pelanggaran administrasi itu, Bantam berharap kepada seluruh Kades agar lebih tertib lagi untuk membuat pertanggungjawaban dan sesuai bukti-bukti harus lengkap.

“Misalnya belanja harus ada faktur, harus ada kwitansi,” kata Bantam. Agar tidak lagi terjadi kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Kades, diharapkan Kades lebih berhati-hati dan tertib di dalam memasukan pertanggungjawaban. “Kepala desa harus melibatkan semua unsur masyarakat dalam desa, mulai dari musyawarah hingga pelakaanaannya, itu harus dilibatkan. Agar masyarakat lebih paham. Terkadang kepala desa seakan berkuasa sehingga melakukan seenak dia,” ujar Ahmad. (YUL)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

To Top