Rakyat Maluku http://rakyatmaluku.fajar.co.id Terpercaya, Kritis Dan Toleran Wed, 07 Jun 2017 04:20:34 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.5 Kapolda: Ancaman Radikalisme Warga Maluku Diminta Kompak http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/kapolda-ancaman-radikalisme-warga-maluku-diminta-kompak/ http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/kapolda-ancaman-radikalisme-warga-maluku-diminta-kompak/#respond Wed, 07 Jun 2017 04:20:34 +0000 http://rakyatmaluku.fajar.co.id/?p=37279 Rakyatmaluku.com – KAPOLDA Maluku Irjen Polisi Deden Juhara meminta mas­­yarakat Ma­lu­ku agar selalu menjaga ke­kom­pakan di tengah munculnya ancaman radikalisme yang kini meng­hantui kehidu­pan berbangsa dan bernegara. Bila masyarakat sudah menjaga kekompakan oto­matis kita bisa mencegah masuknya bahaya radi­ka­lisme di daerah ini. Karena dengan kekompakan dan saling menjaga satu sama lain akan menghindarkan diri kita dari […]]]>

Rakyatmaluku.com – KAPOLDA Maluku Irjen Polisi Deden Juhara meminta mas­­yarakat Ma­lu­ku agar selalu menjaga ke­kom­pakan di tengah munculnya ancaman radikalisme yang kini meng­hantui kehidu­pan berbangsa dan bernegara. Bila masyarakat sudah menjaga kekompakan oto­matis kita bisa mencegah masuknya bahaya radi­ka­lisme di daerah ini.

Karena dengan kekompakan dan saling menjaga satu sama lain akan menghindarkan diri kita dari upaya-upaya radikalisme yang dapat menganggu kehidupan war­ga di Maluku. “Mari kita jaga kekompakan secara damai. Jadi jangan kita saling me­n­yalahkan satu sama lain. In­sya Allah di Ambon tidak ada radikalisme.

Densus 88 kan ada di Ambon dan semua bekerja untuk mengantisipasi persoalan ini,” kata Deden Juhara, kepada pers di kediaman rumah dinas Kapolda Maluku di Tantui, usai buka puasa bersama dengan Pemerintah Provinsi Maluku, Selasa, 6 Juni 2017. Menurut perwira dua bintang ini, Polda Maluku telah membentuk Tim Cyber dalam mengantisipasi dinamika masyarakat Maluku melalui media sosial.

“Tim Cyber ini sudah ada, tetap mengawasi media sosial dan masyarakat umum. Pencegahan ini dilakukan supaya masyarakat bisa tenang, tidak saling mengejek. Wartawan juga diminta untuk membantu memberikan kesejukan kepada warga. Contohnya sekarang ada komunikasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI-Polri. Ini sangat baik,” tutur Deden Juhara.

Kebersamaan dan kekompakan, kata dia, akan dapat membuat Maluku lebih berkembang lagi. Maluku akan maju andaikan kondisi keamanan tetap kondusif. “Saya yakin Maluku akan makin maju. Kegiatan buka puasa bersama ini bisa menjadi contoh sebuah kebersamaan yang baik. Ada tokoh agama termasuk lintas agama hadir. Jika Maluku aman saya yakin Maluku akan lebih maju,’’ ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Said Assagaf menjelaskan bahwa kegiatan buka puasa bersama akan terus dilakukan. Menurutnya, hal ini untuk mengeratkan tali silaturahmi antar umat beragama di Maluku.

“Beberapa tahun lalu, kita telah menjadwalkan buka puasa itu ada di Muspida, Gubernur, Pangdam, Kapolda. Nanti Natal juga sama, ini untuk silaturahim. Silaturahim itu memperpanjang umur dan menambah rezeki. Tanggal 16 Juni 2017 akan dilaksananakan di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Saya juga ingin bikin di Leihitu juga,” tandas Assagaff. (AAN)

]]>
http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/kapolda-ancaman-radikalisme-warga-maluku-diminta-kompak/feed/ 0
Hanura Masih Pantau Dinamika Pilkada Maluku http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/hanura-masih-pantau-dinamika-pilkada-maluku/ http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/hanura-masih-pantau-dinamika-pilkada-maluku/#respond Wed, 07 Jun 2017 04:15:48 +0000 http://rakyatmaluku.fajar.co.id/?p=37287 Rakyatmaluku.com – PARTAI Hati Nurani Rakyat (Hanura) dipastikan masuk dalam daftatar ‘buruan’ bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah Maluku. Partai yang memiliki elektoral politik yang cukup baik di Maluku ini, kabarnya masih memantau dinamika Pilkada. “Kami masih melihat dulu dinamika Pilkada yang sedang berkembang, dan tidak ingin gegabah mengambil keputusan politik, dan tentunya hal itu berhubungan […]]]>

Rakyatmaluku.com – PARTAI Hati Nurani Rakyat (Hanura) dipastikan masuk dalam daftatar ‘buruan’ bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah Maluku. Partai yang memiliki elektoral politik yang cukup baik di Maluku ini, kabarnya masih memantau dinamika Pilkada.

“Kami masih melihat dulu dinamika Pilkada yang sedang berkembang, dan tidak ingin gegabah mengambil keputusan politik, dan tentunya hal itu berhubungan dengan kans masing-masing bakal calon gubernur Maluku,” kata Wakil Ketua DPD Hanura Maluku, Bidang Organisasi, Farait Sowakil kepada Rakyat Maluku, tadi malam.

Farait mengaku, pengalaman dan jejak rekam bakal calon tentunya menjadi catatan empiris bagi partai dalam menelaah bakal calon kepala daerah sebelum direkomendasikan. Khawatirnya, jangan sampai rekomendasi partai justeru jauh dari ekspektasi politik kemenangan di Maluku.

“Pengalaman dan jejak rekam bakal calon tentunya menjadi catatan empiris bagi partai dalam menelaah bakal calon kepala daerah sebelum direkomendasikan. Khawatirnya, jangan sampai rekomendasi partai justeru jauh dari ekspektasi politik kemenangan di Maluku. Artinya jangan sampai nantinya kita tergelincir,”paparnya.

Memang, lanjut Farait proses penjaringan bakal calon kepala daerah di Hanura bukan men­jadi kehendak partai ditingkat DPD, melainkan harus menanti Petunjuk Teknis (Juknis) proses pen­ja­ringan bakal calon kepala daerah dari DPP.

“Kan sembari menunggu juknis kita wite and see dinamika Pilkada. Juknis merupakan keputusan DPP Hanura yang akan di tindak lanjuti secara teknis organisasi terkait dengan penjaringan bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah Maluku,” ungkapnya. Diperkirakan, Juknis DPP Hanura terkait pen­jaringan bakal calon Gubenur-wakil gubenur Maluku akan keluar di bulan ramadan atau sesudah.

“Soal kapan belum pasti, bisa saja sebelum ramadan dan juga sesudah ramadan. Artinya bah­wa kami tetap menunggu keputusan DPP untuk melakukan proses penjaringan sesuai dengan konstitusi partai,” jelasnya memprediksikan. Bagi Farait, Hanura sebagai partai terbuka tentunya tidak menutup ruang bagi siapapun bakal calon kepala daerah maupun bakal calon wakil kepala daerah untuk berproses memperoleh rekomendasi atau dukungan partai di Pilkada Maluku.

“Hanura tentunya membuka ruang kepada semua kompetitor untuk berproses di partai kami. Kami sangat terbuka. Soal dukung mendukung itu soal kedua, jelasnya silahkan berproses jika waktunya telah ditentukan,”kuncinya. (ASI)

]]>
http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/hanura-masih-pantau-dinamika-pilkada-maluku/feed/ 0
Mantan Plt Poltek Ambon Divonis 4 Tahun Penjara http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/mantan-plt-poltek-ambon-divonis-4-tahun-penjara/ http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/mantan-plt-poltek-ambon-divonis-4-tahun-penjara/#respond Wed, 07 Jun 2017 04:00:44 +0000 http://rakyatmaluku.fajar.co.id/?p=37277 Rakyatmaluku.com – UPAYA hukum banding yang di­tempuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku atas perkara korupsi penga­daan lahan di Poltek Negeri Ambon akhirnya menuai hasil yang memuaskan. Pasalnya, da­lam putusan ban­ding tersebut, Pe­­nga­dilan Tinggi (PT) Ambon menjatuhkan hu­kuman lebih be­rat kepada terdakwa Ferdinand Sekeroney alias Fery selaku mantan Plt Direktur Poltek Negeri Ambon. […]]]>

Rakyatmaluku.com – UPAYA hukum banding yang di­tempuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku atas perkara korupsi penga­daan lahan di Poltek Negeri Ambon akhirnya menuai hasil yang memuaskan. Pasalnya, da­lam putusan ban­ding tersebut, Pe­­nga­dilan Tinggi (PT) Ambon menjatuhkan hu­kuman lebih be­rat kepada terdakwa Ferdinand Sekeroney alias Fery selaku mantan Plt Direktur Poltek Negeri Ambon.

“Dari salinan putusan ban­ding yang kami terima, terdakwa Ferdinand Sekeroney dijatuhi hukuman empat tahun penjara, denda sebesar 200 juta subsider dua bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 152.625.819,00 subsider enam bulan kuru­ngangan,” ucap Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Herry Setiabudi, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa, 6 Juni 2017.

Ia menjelaskan, sebelumnya Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ferdinand Sekeroney selama dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 10 juta subsider satu bulan kurungan.

“Vonis Pengadilan Tipikor Ambon itu, lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa Ferdinand Sekeroney selama 3,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 150 juta sub­sider enam bulan kurungan,” jelas Herry.

“Jadi, PT Ambon membatalkan putusan Penga­dilan Tipikor Ambon dan mengadili sendiri perkara terdakwa Ferdinand Sekeroney, sebagaimana permohonan banding yang diajukan JPU karena tak terima dengan putusan Pengadilan Tipikor Ambon,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan koran ini sebelumnya, pada tahun 2010 Politeknik Negeri Ambon dialokasikan anggaran sebesar Rp.455.000.000 untuk pengadaan tanah seluas 2.600 meter persegi yang ber­sumber dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Ferdinand Sekeroney yang saat itu menjabat Plt Direktur Politeknik Negeri Ambon dan me­rupakan Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan surat keputusan No­mor : 32a/K25/KP/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah.

Mereka yang masuk dalam panitia pengadaan itu, masing-masing Da­niel F Pesurnay (Ketua), Marines F Sugi (Wakil Ketua), Hendry Apituley (Sekretaris), Julianus Nanlohy dan He­lena Aponno selaku anggota ser­ta Waskito Dwi Poetro selaku Satgas.

Kendati telah mengantongi SK tersebut, namun panitia pengadaan tanah tidak pernah mengadakan penelitian dan inventarisir tanah di Desa Rumatiga dengan luas 2.600 meter persegi sesuai sertifikat No­mor 24/1973 dan hak milik nomor 65 atas nama Elsye Parerung yang akan dilepaskan haknya.

Selanjutnya atas petunjuk dari terdakwa, Waskito Dwi Poetra (almar­hum) melakukan negosiasi dan penawaran kepada Elsye Parerung dengan harga 125 ribu per meter per­segi, namun Elsye ingin harga tanah tersebut Rp 175 ribu per meter per­segi dan akhirnya disetujui oleh terdakwa.

Namun kesepakatan tersebut ha­nyalah kesepakatan lisan, dan tidak pernah diterbitkan penetapan harga atas tanah tersebut oleh panitia pengadaan.

Panitia pengadaan tanah juga tidak pernah mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah serta dokumen pendukungnya serta pani­tia pengadaan tanah juga tidak pernah menetapkan besaran ganti rugi atas tanah yang akan dilepas oleh Elsye Parerung.

Kemudian, pada awal Desember 2010 terdakwa memerintahkan Marines F Sugi untuk melakukan peng­urusan akta pengikatan jual beli di notaris dengan harga satuan per meter persegi sebesar Rp 175.000 ber­dasarkan akta pengikatan jual beli Nomor 01/2010 tanggal 10 Desember 2010.

Selanjutnya, untuk proses pembayaran tanah tersebut, terdakwa me­merintahkan Julianus Patty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pembayaran, te­tapi PPK tidak mau karena tidak ada dokumen pendukung untuk pencairan dana.

Akhirnya terdakwa memerintahkan Corneles S Singkery untuk membuat administrasi pembayaran pengadaan tanah tersebut berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan terdakwa langsung menandatangani SPM tersebut senilai Rp.455 juta.

Setelah uang tanah tersebut masuk ke rekening bank milik Elsye Parerung, kemudian pada tanggal 22 Desember 2010 terdakwa memerin­tahkan Daniel Fredik Persunay dan Marines F Sugi untuk menemui Elsye mengambil uang sebesar Rp 75 juta sebagai fee dari hasil pen­jualan tanah tersebut, kemudian dibagi-bagikan untuk kepentingan terdakwa dan panitia. (RIO)

]]>
http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/mantan-plt-poltek-ambon-divonis-4-tahun-penjara/feed/ 0
Rektor Minta ASN IAIN Ambon Tingkatkan Profesionalisme Kerja http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/rektor-minta-asn-iain-ambon-tingkatkan-profesionalisme-kerja/ http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/rektor-minta-asn-iain-ambon-tingkatkan-profesionalisme-kerja/#respond Wed, 07 Jun 2017 03:20:25 +0000 http://rakyatmaluku.fajar.co.id/?p=37301 Dari Pelantikan Pejabat Eselon IV IAIN Ambon & Buka Puasa Bersama Rakyatmaluku.com – REKTOR Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag, kembali memenuhi janjinya, untuk merolling kursi jabatan Eselon IV, setelah sebelumnya menggantikan posisi kepala-kepala bagian di lingkup IAIN Ambon. Kali ini, 16 kursi eselon IV digantikan posisinya dari yang lama, ke […]]]>

Dari Pelantikan Pejabat Eselon IV IAIN Ambon & Buka Puasa Bersama

Rakyatmaluku.com – REKTOR Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag, kembali memenuhi janjinya, untuk merolling kursi jabatan Eselon IV, setelah sebelumnya menggantikan posisi kepala-kepala bagian di lingkup IAIN Ambon. Kali ini, 16 kursi eselon IV digantikan posisinya dari yang lama, ke kursi yang baru. Mereka yang dirolling dalam jabatan kemarin mulai dari tingkat institut, unit pendukung teknis, hingga fakultas.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Rektor IAIN Ambon, Dr. H. Hasbollah Toisuta, ditutup dengan kegiatan Buka Puasa bersama, di Lt I Gedung Rektorat IAIN Ambon, Selasa, 6 Juni 2017.
Usai dilantik dan diambil sumpahnya, para pejabat selain menandatangani fakta integritas pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, juga membacanya secara bersama-sama, untuk tetap komitmen secara profesional dalam bekerja sebagai abdi negara.

Rektor IAIN Ambon, dalam sambutannya kembali mengingatkan seluruh pejabat dan pegawai di kampus hijau tersebut, agar tetap solid dan menjaga profesionalitas kerjanya sebagai abdi negara. Tentu, menjadi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Kementerian Agama RI, maka, para ASN ini harus bekerja sesuai lima budaya kerja yang sudah ditetapkan Kementerian Agama.

Ditegaskan Rektor, pergantian jabatan atau rolling jabatan, bukan suatu tindakan yang perlu dikhawatirkan. Justru, dengan pergantian rolling jabatan ini, akan memunculkan sikap dan tindakan kerja yang baru. Karena, tentu bekerja pada satu tempat dalam jangka waktu lama, akan membosankan, sehingga rolling jabatan ini, sangat penting demi penyegaran dan peningkatan profesinalisme kerja ASN. Terlebih, untuk menjaga daya saing kerja para ASN sendiri.

“Peraturan dalam jabatan eselon sekarang harus dirolling. Jabatan tidak bisa berlaku selamanya dalam diri seorang ASN sampai pensiun. Maka, rolling menjadi proses penyegaran untuk belajar, meningkatkan mutu kerja, menjaga profesional dalam melayani masyarakat sebagai abdi negara.”

Kata Rektor, pergantian jabatan ini sudah melewati proses assesment, yang sangat panjang. Dan ternyata, dalam proses assesment, ditemukan bahwa mayoritas 80 persen pegawai di lingkup IAIN Ambon tidak memenuhi persyaratan jabatan. “Tapi, karena aturan tidak bisa dinonjobkan, maka dilakukan rolling dengan harapan, ASN terus belajar lebih giat, meningkatkan kemampuan dan skillnya. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan jabatan kemarin, akan menjadi prioritas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.” Rata-rata, skillnya tidak mendukung apa yang dikerjakan secara teknis. Hal ini meniscayakan IAIN Ambon harus bekerja maksimal kembali, untuk menjaga dan mensigergikan capaian perubahan yang terus dilakukan saat ini, dan ke depannya.

Hasbollah berharap, semua masalah teknis, mulai dari yang berkaitan dengan publikasi, masalah pangkatan data mahasiswa, masalah akademik, masalah pembangunan dan renovasi, serta keaktipan dosen dan mahasiswa dalam kuliah, harus diperhatikan kembali. Dievaluasi semua sisi baik dan buruknya, kemudian dikoordinasikan untuk pembenahan dan peningkatan secara berkala.

Tentu, semua yang dilakukan kata Rektor, harus mengacu kepada usaha IAIN Ambon baik untuk alih status menjadi Universitas Islam Negeri, maupun untuk meraih prestasi dalam bidang akreditasi yang lebih baik, dari yang sudah ada saat ini. “Sesuai pesan Pak Dirjen, kalau saat ini akreditasi kita B, maka kita harus memacu semua potensi, agar ke depan itu, Akreditasinya harus meraih nilai A,” tukas Rektor.

Mengakhiri sambutannya, Rektor kembali mengingatkan seluruh pejabat di lingkup IAIN Ambon, bahwa ia tetap akan berkomitmen untuk mengevaluasi seluruh jabatan setiap satu semester. Evaluasi menjadi hal yang sangat berharga, dalam rangka menjaga matrik program yang dilakukan masing-masing pimpinan.

Bila dalam kerja tidak ada perubahan, maka solusinya harus dievaluasi, dan kalau perlu, dirolling jabatannya, sehingga hal-hal yang membosankan pada kursi dan ruang lama, akan mengalami penyegaran.

“Masih banyak pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai lima budaya kerja. Maka, inovasi menjadi hal yang patut dicoba oleh semua orang di kampus ini. Membangun gagasan baru, pikiran baru, dan seterusnya. Jangan terjebak dengan rutinitas. Kasubag mestinya mengawal anak buah. Kabag kawal Kasubag, dan seterusnya hingga ke rektor. Sehingga, kalau ada yang terhambat, maka langsung ditangani secara runut dan profesional.

Kalau anda profesional, maka anda pasti akan dipakai. Maka, berusahalah menjadi profesional di setiap bidang yang ditugaskan. Koordinasi menjadi hal yang sangat penting. Masalah yang dapat ditangani secara baik, kalau ada komunikasi yang baik. Nikmati pekerjaan dimanapun anda berada,” pungkas Rektor. (WHL)

]]>
http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/rektor-minta-asn-iain-ambon-tingkatkan-profesionalisme-kerja/feed/ 0
Polisi Ringkus Pemuda Narkoba Di Galunggung http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/polisi-ringkus-pemuda-narkoba-di-galunggung/ http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/polisi-ringkus-pemuda-narkoba-di-galunggung/#respond Wed, 07 Jun 2017 03:00:48 +0000 http://rakyatmaluku.fajar.co.id/?p=37292 Rakyatmaluku.com – SATUAN Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Pulau Ambon dan Pp Lease, mengamankan RR, seorang pemuda Galunggung, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pria yang berprofesi sebagai wiraswasta ini diringkus di rumahnya, Selasa, 6 Juni pukul 04.00 WIT. Dari tangan pemuda narkoba tersebut, personel Satresnarkoba juga mengamankan barang bukti berupa ganja sebanyak 56 […]]]>

Rakyatmaluku.com – SATUAN Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Pulau Ambon dan Pp Lease, mengamankan RR, seorang pemuda Galunggung, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pria yang berprofesi sebagai wiraswasta ini diringkus di rumahnya, Selasa, 6 Juni pukul 04.00 WIT.

Dari tangan pemuda narkoba tersebut, personel Satresnarkoba juga mengamankan barang bukti berupa ganja sebanyak 56 paket. Paket-paket barag haram ini siap diedarkan. Kasus ini sementara dalam pengembangan kepolisian.

Kasat Resnarkoba AKP Aleks Umar Kamali menjelaskan bahwa penangkapan RR tak lepas dari informasi yang diperoleh pihaknya. Usai mendapatkan kabar, anggota,lanjut dia, diterjunkan ke TKP untuk melakukan pemantauan sekaligus mengeledahan di tempat tinggal RR di Galunggung.

“Awalnya kami melakukan penyelidikan usai menerima laporan dari informasi. Tapi karena betul sehingga kami langsung lakukan pengeledahan,” ujar Aleks Umar Kamali kepada wartawan melalui pesan WhatsAppnya, kemarin.
Setelah digeladah, ternyata apa yang disampaikan informan bahwa RR, menyimpan narkoba, itu betul. Dari pengeledahan, anggota Narkoba Polres Ambon, mendapatkan barang bukti berupa ganja.

“Kami sudah mengamankan BB sebanyak 56 paket. Pelaku masih dalam proses pemeriksaan. Kalau terbukti akan kami tetapkan sebagai tersangka. Yang pasti kasus ini akan kami kembangkan,” katanya. (M1)

]]>
http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/polisi-ringkus-pemuda-narkoba-di-galunggung/feed/ 0
BPOM Amankan Miras Kadaluarsa PT Murni Utama http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/bpom-amankan-miras-kadaluarsa-pt-murni-utama/ http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/bpom-amankan-miras-kadaluarsa-pt-murni-utama/#respond Wed, 07 Jun 2017 03:00:22 +0000 http://rakyatmaluku.fajar.co.id/?p=37313 Rakyatmaluku.com – BALAI Pengawasan Obat-obatan dan Minuman (BPOM) Ambon, didampingi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, serta Komisi II DPRD Kota Ambon, berhasil menggalkan rencana pengelola PT Murni Utama, yang hendak menjual minuman keras (Miras) jenis bir bintang kadaluarsa. Puluhan bir merk bintang yang masih berada di dus kanton ini, rata-rata diedarkan pada Tahun 2016. […]]]>

Rakyatmaluku.com – BALAI Pengawasan Obat-obatan dan Minuman (BPOM) Ambon, didampingi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, serta Komisi II DPRD Kota Ambon, berhasil menggalkan rencana pengelola PT Murni Utama, yang hendak menjual minuman keras (Miras) jenis bir bintang kadaluarsa. Puluhan bir merk bintang yang masih berada di dus kanton ini, rata-rata diedarkan pada Tahun 2016. Sehingga itu, selayaknya dimusnahkan, tapi oleh pihak PT yang terletak di Jalan Setia Budi, Kota Ambon, justru ingin menjualkan ke pengedar.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Lucky Leonard Upulatu Nikjuluw kepada wartawan di Kantor DPRDKota Ambon mengatakan, puluhan bir bintang berlebel 2016 ini di temukan di Gudang penyimpanan barang milik PT Murni Utama. Saat di temukan puluhan karton bir bintang ini, sang pemilik tidak berkutip. “Balai Pom sudah ambil datanya dan puluhan karton ini akan diamankan sebagai barang bukti,” kata ia.

Menurut ia, atas temuan ini, ia berharap ada sikap tegas dari Pemkot Ambon. Pemilik puluhan karton bir bintang ini harus mendapat sanksi. “Kita dorong pemiliknya harus di berikan sangsi. Ijin Usahanya harus di cabut sehingga menjadi efek jera,” kata ia.

Dikatakan, pemkot harus telusuri di sejumlah swayalan atau toko-toko yang menjual minuman berarkohol ini. Jangan-jangan ada yang menjual bir tahun keluaran 2016. “Saya kira harus di lakukan pengecekan jangan sampai bir yang di jual sudah lewat masa berlaku. Demikian pula produk makanan ringan dan lain-lainnya.

Kalau kedapatan, barangnya harus di amankan dan pemiliknya harus di proses hukum sesuai aturan yang berlaku.” Ia berharap, dalam bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri ini, operasi pasar terus dilakukan sehingga meminimalisir kecuranga yang dilakukan oleh agen maupun para pengusaha swalayan untuk menjual barang-barang berkadaruasa. (R1)

]]>
http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/bpom-amankan-miras-kadaluarsa-pt-murni-utama/feed/ 0
Mantan Ketua Satgas PON Mengundurkan Diri Dari KONI Maluku http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/mantan-ketua-satgas-pon-mengundurkan-diri-dari-koni-maluku/ http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/mantan-ketua-satgas-pon-mengundurkan-diri-dari-koni-maluku/#respond Wed, 07 Jun 2017 02:11:32 +0000 http://rakyatmaluku.fajar.co.id/?p=37299 Rakyatmaluku.com – AIR susu dibalas dengan air tuba. Begitu pepatah klasik yang menggambarkan kiprah Albert Fenanlampir di KONI Maluku. Bermaksud baik untuk memajukan atmosfer dunia keolahragaan, justru niat tulus itu ditanggapi minor kelompok kepentingan di kepengurusan KONI Maluku 2013-2017. Keinginan Fenanlampir mencalonkan diri sebagai calon ketum KONI Maluku 2017-2022 dianggap sebagai rival yang perlu disingkirkan […]]]>

Rakyatmaluku.com – AIR susu dibalas dengan air tuba. Begitu pepatah klasik yang menggambarkan kiprah Albert Fenanlampir di KONI Maluku. Bermaksud baik untuk memajukan atmosfer dunia keolahragaan, justru niat tulus itu ditanggapi minor kelompok kepentingan di kepengurusan KONI Maluku 2013-2017.

Keinginan Fenanlampir mencalonkan diri sebagai calon ketum KONI Maluku 2017-2022 dianggap sebagai rival yang perlu disingkirkan sebagian kelompok status quo. Padahal, Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Maluku pada Agustus nanti memiliki peran krusial untuk melahirkan ketua umum dan sekretaris umum yang terpanggil secara moril memajukan prestasi olahraga Maluku di level nasional hingga internasional.

Di akun whatsApp pribadinya, mantan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Maluku itu mencurahkan seluruh isi hatinya tentang sepak terjang pengurus KONI Maluku saat ini yang sudah melakukan overlaping serta tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai bidang tugas dengan baik. Irama padu di antara pengurus KONI Maluku dengan pengurus provinsi cabang olahraga kini sudah berjalan tidak harmonis karena kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kemajuan olahraga daerah ini. Beberapa waktu lalu, Fenanlampir telah menyatakan pengunduran diri secara resmi kepada KONI Maluku.

Hal itu dilakukan di atas kesadaran betapa peran KONI sebagai wadah berhimpun dan saling menopang di antara pengurus provinsi cabang olahraga, ternyata telah disusupi kepentingan kelompok yang menjadikan olahraga sebagai wadah mencari materi dan ruang mengembalikan pencitraan setelah kalah bersaing sebagai calon rektor di kampus. ’’Benar, saya telah mengajukan pengunduran diri secara resmi ke KONI Maluku yang tembusannya ke KONI Pusat,’’ sahut Fenanlampir menjawab Rakyat Maluku, Selasa (6/6).

Fenanlampir memaparkan dana KONI Maluku telah disalahgunakan untuk kepentingan perjalanan dinas pengurus inti guna melobi KONI Pusat dan kebutuhan lain yang tidak terkait pembinaan. ’’Banyak hal yang kalau mau dibilang telah keliru dilakukan pengurus KONI Maluku saat ini,’’ tutupnya. (ROS)

]]>
http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/07/mantan-ketua-satgas-pon-mengundurkan-diri-dari-koni-maluku/feed/ 0
Pembagian Kuota BBM Tidak Merata, Diduga Ada Praktek Diskriminasi Di SPBU Di Kota Ambon http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/06/pembagian-kuota-bbm-tidak-merata-diduga-ada-praktek-diskriminasi-di-spbu-di-kota-ambon/ http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/06/pembagian-kuota-bbm-tidak-merata-diduga-ada-praktek-diskriminasi-di-spbu-di-kota-ambon/#respond Tue, 06 Jun 2017 04:30:07 +0000 http://rakyatmaluku.fajar.co.id/?p=37232 Rakyatmaluku.com – DIDUGA ada praktek diskriminasi pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dari PT Pertamina di Kota Ambon. Indikasi itu terlihat dari distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh PT Pertamina terhadap sejumlah SPBU di Kota Ambon dilakukan tidak merata. Padahal beberapa SPBU juga bisa menampung jumlah pasokan secara merata jika saja PT Pertamina […]]]>

Rakyatmaluku.com – DIDUGA ada praktek diskriminasi pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dari PT Pertamina di Kota Ambon. Indikasi itu terlihat dari distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh PT Pertamina terhadap sejumlah SPBU di Kota Ambon dilakukan tidak merata. Padahal beberapa SPBU juga bisa menampung jumlah pasokan secara merata jika saja PT Pertamina berlaku adil dalam menetapkan kuota BBM.

Dari penelusuran koran ini terhadap sejumlah SPBU yang ada di Kota Ambon terungkap adanya ketimpangan dalam penerimaan kuota distribusi BBM. Sebagian hanya mendapatkan 10 Kilo Liter (KL), sedangkan sebagian SPBU lainnya mendapatkan 15 KL. Diduga SPBU yang menerima jatah kuota 15 KL itu punya kedekatan khusus dengan PT Pertamina.

Salah satu pengelola SPBU yang ditemui Rakyat Maluku, beberapa hari kemarin mengaku, sebelumnya, pasokan BBM ke SPBU itu dilakukan berdasarkan permintaan pihak pengelola SPBU sehingga berapapun yang diminta ke PT Pertamina akan terpenuhi. Namun belakangan ini, telah dilakukan penetapan kuota hingga berimbas pada kebutuhan distribusi BBM ke masyarakat menjadi berkurang.

“Kalau dulu itu tergantung kita yang minta. Tapi sekarang sudah diberlakukan sistem kuota sehingga kami dan beberapa SPBU lainnya hanya mendapatkan 10 KL dalam sehari. Bagi kami jumlah ini sangat tidak cukup untuk melayani masyarakat dalam sehari jika kami benar-benar forsir menyalurkannya,” akui salah satu pengelola SPBU kepada koran ini yang minta namanya tidak disebutkan kemarin.

Menurutnya, kebijakan PT Pertamina mem­berlakukan sistem kuota tentu menjadi alasan atas kebijakan perusahan pelat merah itu. Hanya saja pembagiannya dilakukan tidak merata dimana sebagian SPBU mendapatkan 10 KL dalam sehari sebagian mendapatkan 15 KL sehari. “Ini tentu sangat tidak adil menurut kami. Sebab, kapasitas penampungan kami juga cukup untuk menampung 15 KL dalam sehari,” cetus dia.

Dikatakan, jika ada alasan hal itu ditetapkan berdasarkan kapasitas daya tampung maupun jumlah volume kendaraan maka itu sangat tidak rasional. “Data tampung kami cukup 15 KL sama dengan SPBU lainnya. Begitupun jumlah volume kendaraan dalam sehari. Jadi kalau ini menjadi alasan itu naif namanya,” tukas dia.

Informasi lain yang berhasil dihimpun koran ini menyebutkan, selain soal pembagian jatah SPBU yang tidak merata, juga adanya dugaan permainan angka meteran atau jumlah liter dalam setiap pengisian BBM kepada masyarakat pengguna pengendara baik roda dua maupun roda empat. Sebab, ukuran pengisian bahan bakar minyak jika dibandingkan satu SPBU dengan SPBU lain tidak merata.

Contohnya, jika ada warga yang membeli BBM jenis Premium dengan harga Rp 20.000 dengan kondisi tangki penampung kendaraan kosong akan terlihat jelas. “Saya ini tukang ojek, jadi dimana saja ada kesempatan disitulah kami melakukan pengisian BBM. Tapi anehnya beberapa kali saya perhatikan jumlah liter yang terisi dengan jumlah nominal yang sama pada SPBU berbeda itu tidak sama,’’ ujar salah satu pengemudi ojek.

Dia mengakui, ada beberapa SPBU yang akhirnya dijadikan sebagai SPBU tempat pengisian BBM jika bahan bakar di kendaraannya sudah menipis. “Biar antre atau hujan saya tetap isi bensin di SPBU yang menurut saya ukurannya masih normal,” tuturnya.

Pengemudi ojek tersebut meminta intansi terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun aparat kepolisian untuk segera melakukan sidak di lapangan guna menertibkan oknum pengelola SPBU nakal itu. ‘’Satu-satunya jalan harus ada sidak di lapangan dari dinas terkait sehingga hal itu bisa terungkap agar kami masyarakat tidak dirugikan,” harapnya.

Mahdi Syafar, Sales Executive, PT Pertamina Cabang Ambon, membantah adanya dugaan dis­kriminasi terhadap sejumlah SPBU dalam penyaluran kuota BBM. Menurut dia distribusi BBM yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”Itu tidak benar. Penyaluran kami tidak ada kaitan khusus antara SPBU satu dan lainnya. Kami sifatnya melayani masyarakat,”bantah Mahdi, Senin 6 Juni.

Menurutnya, dalam pendistribusian BBM ke SPBU tidak ada perbedaan perlakuan,Pertamina prinsipnya melihat potensi pasar pada wilayah-wilayah kerja SPBU yang ada.”Kalau potensi pasarnya bagus, maka disitulah ditetapkan jumlah kuotanya.

Jadi sekali lagi tidak ada kaitannya dengan perhatian khusus maupun hal lain yang dicurigakkan.”kunci Mahdi. (CIK)

]]>
http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/06/pembagian-kuota-bbm-tidak-merata-diduga-ada-praktek-diskriminasi-di-spbu-di-kota-ambon/feed/ 0
Dugaan Korupsi Dana BOS, Wakil Ketua DPRD MBD Ditetapkan Tersangka http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/06/dugaan-korupsi-dana-bos-wakil-ketua-dprd-mbd-ditetapkan-tersangka/ http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/06/dugaan-korupsi-dana-bos-wakil-ketua-dprd-mbd-ditetapkan-tersangka/#respond Tue, 06 Jun 2017 04:25:54 +0000 http://rakyatmaluku.fajar.co.id/?p=37244 Rakyatmaluku.com – TIM Penyidik Kejaksaan Ne­geri (Kejari) Maluku Teng­gara (Malra) Cabang Wonreli resmi menetapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Ba­rat Daya (MBD) dari fraksi Partai NasDem, Hermanus Oktavianus Lekipera, sebagai tersangka kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Kabupaten MBD tahun 2009-2010. Menurut Kepala Cabang Kejari Malra di Wonreli, Hendrik Sikteubun, penetapan […]]]>

Rakyatmaluku.com – TIM Penyidik Kejaksaan Ne­geri (Kejari) Maluku Teng­gara (Malra) Cabang Wonreli resmi menetapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Ba­rat Daya (MBD) dari fraksi Partai NasDem, Hermanus Oktavianus Lekipera, sebagai tersangka kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Kabupaten MBD tahun 2009-2010.

Menurut Kepala Cabang Kejari Malra di Wonreli, Hendrik Sikteubun, penetapan tersangka itu ber­dasarkan dua alat bukti yang cukup ditahap penyidikan, diantaranya temuan kerugian keuangan negara oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku sebesar Rp.408.362.250.00 dari total anggaran sebesar Rp 4 miliar lebih.

“Setelah membaca laporan perkembangan penyi­dikan pada 23 Mei 2017 dan hasil ekspose perkara pada 24 Mei 2017 di Kejaksaan Tinggi Maluku, maka mantan Manager Dana BOS di Kabupaten MBD Hermanus Oktavianus Lekipera resmi ditetapkan sebagai tersangka, dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Prin-036/S.1.13.9/FD.1/05/2017,” ucap Hendrik, dalam konferensi pers, di ruang pers Kejati Maluku, Senin, 5 Juni 2017.

Langkah selanjutnya, kata Hendrik, pihaknya akan menyurati Gubernur Maluku Said Assagaff melalui Kejaksaan Tinggi Maluku untuk dilakukan pemeriksaan perdana terhadap tersangka Hermanus O. Lekipera guna kelengkapan berkas perkaranya ditahap penyidikan.

“Surat untuk Gubernur Maluku sementara dibuat oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, sehingga dalam waktu dekat kita dapat segera memeriksa tersangka Lekipera,” jelas Hendrik.

Sebagaimana diberitakan koran ini sebelumnya, tahun 2009 jumlah siswa SD yang memperoleh dana BOS sebanyak 151 siswa, dan SMP sebanyak 43 siswa, dengan anggaran sebesar Rp 1.969.000.000. Kemudian tahun 2010 jumlah penerima dana BOS untuk SD sebanyak 151 siswa dan SMP 52 siswa, dengan anggaran sebesar Rp 2.174.000.000.

Dari total dana BOS di dua tahun tersebut, ada sisa dana yang harusnya dikembalikan ke rekening penampungan Provinsi Maluku, yakni sebesar Rp 408.362.250.00, namun tidak dilakukan oleh Hermanus O. Lekipera selaku manager dana BOS. (RIO)

]]>
http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/06/dugaan-korupsi-dana-bos-wakil-ketua-dprd-mbd-ditetapkan-tersangka/feed/ 0
Abdullah Vanath Yakin Direkomendasi PKS http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/06/abdullah-vanath-yakin-direkomendasi-pks/ http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/06/abdullah-vanath-yakin-direkomendasi-pks/#respond Tue, 06 Jun 2017 04:20:42 +0000 http://rakyatmaluku.fajar.co.id/?p=37238 Rakyatmaluku.com – BAKAL calon wakil Gubrnur Maluku, Abdullah Vanath, mengaku yakin akan mem­peroleh rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karenanya dirinya mem­punyai historis tersendiri dengan partai tersebut selama 10 tahun memimpin Kabupaten Seram Bagian Timur. “Saya didukung oleh PKS, selama dua periode sebagai Bupati pertama di SBT. Dan saat itu, ada sejumlah program yang saya kerjakan […]]]>

Rakyatmaluku.com – BAKAL calon wakil Gubrnur Maluku, Abdullah Vanath, mengaku yakin akan mem­peroleh rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karenanya dirinya mem­punyai historis tersendiri dengan partai tersebut selama 10 tahun memimpin Kabupaten Seram Bagian Timur.

“Saya didukung oleh PKS, selama dua periode sebagai Bupati pertama di SBT. Dan saat itu, ada sejumlah program yang saya kerjakan di SBT itu juga adalah buah pemikiran dari teman-teman PKS,” ujar Abdullah Vanatah, kepada wartawan, usai mengambil formulir bakal calon wakil gubernur Maluku di DPW PKS Maluku, Senin 5 Juni 2017.

Vanath kemudian merinci sejumlah program yang dilakukannya saat di SBT yang juga merupakan ‘pemikiran’ dari PKS yakni program dokter kontrak dan guru kontrak, serta infrastruktur pembangunan bandara Kufar.

“Ini adalah hasil perpaduan pemikiran saya sebagai bupati dan wakil bupati bersama PKS. Termasuk infrastruktur pada awal pembangunan bandara Kufar,”jelas Vanath. Itulah kenapa, kata Vanath, adalah suatu penghormatan dirinya datang sendiri mengambil formulir pendaftaran di PKS.

“Kenapa saya datang sendiri mengambil formulir pendaftaran, karena itu saya mempunyai historis sendiri dengan PKS,” tandas Vanath.

Menanggapi kehadiran Abdullah Vanath, Ketua DPW PKS Maluku, Azis Sangkala, mengatakan Abdullah Vanath bukan orang baru di PKS. Karena selama dua periode kepemimpinannya sebagai Bupati SBT, PKS memberikan dukungan.

Catatan sejarah, kata Azis, SBT telah memberi hasil sebagai daerah otonom baru telah maju bahkan lebih dari kabupaten lain.

“Dan beliau datang sendiri mengambil formulir pendaftaran, kami (PKS) sangat memberikan penghor­matan.
Kami minta dukungan masyarakat agar seluruh proses di PKS berjalan lancar,” tegas Azis, yang menambahkan proses yang akan berlangsung di PKS akan berawal dari administrasi, pendalaman visi misi, mekanisme internal dengan mendengar suara dari kader per kabupaten/ kota dan masyarakat. Kemudian, diadakan survey untuk menraing opini publik,selanjutnya diserahkan ke DPP PKS. (R1)

]]>
http://rakyatmaluku.fajar.co.id/2017/06/06/abdullah-vanath-yakin-direkomendasi-pks/feed/ 0