Ambonesia

Dirjen Bimas Islam Gelar Rakor Penguatan Fungsi Agama

Direktur Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, saat memberikan sambutan pada kegiatan Rakor Penguatan Fungsi Agama dalam pembangunan nasional, berlangsung di Swisbell Hotel, Selasa, 24 April.

Rakyat Maluku – DIREKTORAT Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kementerian Agama RI, menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama dalam pembangunan nasional. Rakor sekaligus temu tokoh agama itu berlangsung di Swisbell Hotel, dihadiri sebanyak 200 peserta dari berbagai unsur dan dibuka secara resmi Direktur Jenderal Bimas Islam, Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, Selasa, 24 April.

Kepada wartawan, Prof. Dr. Muhammadiyah Amin mengatakan, Provinsi Maluku merupakan satu dari 5 provinsi yang dipilih untuk pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2018 ini.” Sesuai agenda dalam setahun hanya 5 provinsi. Nah, tahun 2018 ini Maluku, termasuk,”ujar Prof. Muhammadiyah.

Dijelaskan, Rakor Penguatan Fungsi Agama dimaksudkan untuk memberikan pemahaman secara konfrehensip kepada seluruh elemen terkait dengan berbagai program yang ada di dalam Bidang Bimas Islam. Baik itu bimbingan, layanan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam Indonesia.

Ditekankan, yang penting untuk terus di sosialisasikan adalah keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai perpanjangan tangan dari program Kementerian Agama. Sebab, selama ini masih banyak peresepsi bahwa kehadiran KUA hanya mengurus urusan nikahan. Padahal KUA sendiri memiliki sembilan fungsi diantaranya, Bimbingan Keluarga Sakinah, Halal, Zakat, Wakaf dan Manasik Haji.

”Ini penting agar masyarakat tahu bahwa KUA itu bukan saja untuk nikah. Jadi, kalau ada yang mau berkonsultan tentang syariat agama silahkan datang ke KUA. Itu bagian dari tugas KUA dan penggulu didalamnya,”tandas, Prof Muhammadiyah.

Berikutnya, perlu ada sinergitas antara pegawai Kemenag dan pengurus mesjid supaya dapat membendung masuknya aliran-aliran bermasalah. Nah, aliran-aliran seperti ini baru dapat dikatakan sebagai aliran sesat ketika ada patwa dati Majelis Ulama Indonesia (MUI). Demikian pula, tentang wakaf dan zakat. Banyak tanah wakaf yang hingga saat ini belum bersertifikat.

”Nah, perlu ada cara untuk bagaimana mensertifikasi tanah-tanah wakaf ini. Jangan fikir tanah wakaf tersebut sudah diwakafkan orang tua lalu hanya berdiam diri yang kemudian akan timbul masalah di kemudian hari oleh anak dari orang yang sudah mewakafkan tanah. Sudah banyak kasus seperti ini, “tuturnya.

Selain itu pentingnya diberikan pemahaman tentang zakat. Zakat memiliki peran strategis dan paling banyak disebutkan dalam Al-Qur”an. Sehingga potensi zakat harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Dia mengungkapkan, pengurus Mesjid dalam judul ceramahnya jarang menyentil zakat. “Nah ini persoalan. Maka itu, kita harus lebih banyak sosialisasikan tentang zakat,”ungkapnya.

“Kalau orang muslim tidak membayar zakat karena tidak tahu caranya maka orang yang paham tentang caranya akan berdosa karena dia tidak pernah berdakwah tentang zakat.”tambah Prof. Dr. Muhammadiyah Amin.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Maluku, Fesal Musaad dalam sambutan menyampaikan, hasil dari Rakor akan menjadi input kebijakan Kementerian Agama. Implikasinya bukan saja bagi Provinsi Maluku melainkan ke seluruh Provinsi di Indonesia.

Kakanwil dikesempatan itu mengajak seluruh peserta Rakor yang terdiri dari pemuka agama, Ormas Islam, Media dan sejumlah stakeholder lainnya agar dapat mengikuti kegiatan hingga selesai. Kakanwil berharap, ada sumbangsi dan kontribusi fikir yang diberikan untuk dijadikan bahan masukan. (CIK)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

To Top