Uncategorized

Ayu: Hanura Versi Yasin Payapo Ilegal

DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kubu Yasin Payapo yang bernaung dibawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) seolah kembali mendapat tamparan dari Hanura kubu Ayu Hindun Hasanusi sebagai ketua DPD Hanura Maluku dibawah kepemimpinan Daryatmo selaku Ketua umum DPP Hanura.

Pasalnya, setelah dikeluar­kan­nya putusan sela oleh Pe­ngadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 19 Maret 2018 yang menetapkan menga­bulkan gugatan Hanura kubu Daryatmo ten­tang penundaan pelak­sanaan sengketa yang dimohonkan oleh kubu Daryatmo, kini Ayu Hindun Hasanusi kembali muncul di per­mukaan.

Sebelumnya, Ayu Hindun telah diganti oleh Yasin Payapo sebagai ketua DPD Hanura Maluku pada Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu sebagai bagian dari tindaklanjut putusan Menkum-HAM nomor: M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang restruk­turisasi, reposisi, dan kepengurusan DPP Partai Hanura.

Namun, SK Menkum-HAM itu kembali digugat ke PTUN oleh Hanura kubu Daryatmo, dan telah diputuskan dalam putusan sela oleh PTUN yang mewajibkan Kemenkum-HAM RI untuk menunda Pelaksanaan putusan Menkum-HAM tersebut me­mak­sakan Ayu untuk kembali angkat bicara. Ayu sendiri menilai, DPD Hanura Maluku yang dipimpin Yasin Payapo itu ilegal.

Dia menilai, sesuai dengan putusan PTUN, maka Hanura versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Mu­naslub) lah yang sah, sebab lewat putusan PTUN sendiri, telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepengurusan Hanura di bawah OSO dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

“Keputusan PTUN telah keluar, dan itu artinya Hanura versi Munaslub lah yang sah di mata hukum dan negara, sementara mereka itu sudah tidak sah atau ilegal,” ujar Ayu kepada Rakyat Maluku di sekretariat DPD Hanura Maluku, Rabu 28 Maret 2018, kemarin.

Dikatakannya, usulan yang disampaikan oleh Hanura kubu Yasin untuk menggantikan dirinya sebagai ketua fraksi tidak bisa dilaksanakan. Sebab, sesuai dengan penetapan PTUN Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 19 Maret 2018, tentang penundaan SK Menkumham tersebut, maka paripurna pergantian dirinya sebagai ketua Fraksi Hanura harus dibatalkan.

“Jika mereka sudah ilegal, lantas bagaimana bisa mereka mau menggantikan saya sebagai ketua Fraksi?. Tidak ada yang bisa menggantikan saya, apa­lagi keputusan PTUN sudah keluar dan telah mengabulkan gugatan kami,” tegasnya.

Bukan hanya itu, proses PAW yang gencar diwa­canakan oleh Hanura kubu Yasin juga sudah tidak dapat dilakukan. Karena, putusan PTUN telah menjawab se­cara tidak langsung. Sehingga dirinya sudah tidak ada ruang bagi mereka (Kubu Yasin) untuk melakukan pengusulan terkait PAW dirinya di DPRD Maluku.

“Bukan hanya soal pergantian saya dari Ketua fraksi di DPRD, tetapi juga tentang wacana saya di PAW juga tidak ada ruang bagi mereka untuk memprosesnya. Karena, putusan PTUN sudah menjawab semuanya secara tidak langsung,” tandas Ayu. (R1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

To Top