Berita Utama

Adik Mantan Bupati SBB Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Rakyat Maluku – JOHANIS Ok­tovianus Puttileihalat, adik kandung mantan Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Jacobus F Puttileihalat, dituntut satu tahun enam bulan (1,6) penjara dan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Selain terdakwa Johanis Puttileihalat selaku pelaksana pro­yek, dua ter­dakwa lainnya (dakwaan terpisah) yakni, La Saleh sela­ku Direktur CV Sarana Tekhnik dan Mohammad Zein Pattimura selaku PPK, juga di­tuntut yang sama oleh JPU.

Namun, ketiga terdakwa ti­dak dibebankan membayar uang pe­ng­­ganti lantaran telah mengem­balikan seluruh kerugian ke­uangan negara kepada Jaksa Penyidik se­be­lum kasusnya di­lim­pahkan ke pengadilan untuk disi­dangkan.

JPU dalam amar tuntutannya me­nyatakan, perbuatan ketiga ter­dakwa terbukti secara bersa­ma-sama melakukan tindak pi­dana ko­rupsi proyek pemba­ngu­nan Pus­­kesmas rawat inap di Uwen Pan­tai, Kecamatan Taniwel Ti­mur, Kabu­paten SBB tahun 2016 sebesar Rp 249.257.774,4 da­ri total anggaran se­be­sar Rp 1.141.000.000.

“Menyatakan, perbuatan ketiga ter­dakwa terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Jino Talakua, saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin, 23 April 2018.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, pada tahun 2016 Di­nas Kesehatan Kabupaten SBB me­laksanakan kegiatan pemba­ngunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai yang dibiayai dari DAK sebesar Rp 1.267.­075.825.

Salah satu kegiatannya adalah pembangunan pening­katan non rawat inap menjadi Pus­kesmas rawat inap pantai senilai Rp 1.170.300.000. Setelah melalui proses lelang, CV Sarana Teknik dengan Direktur La Saleh ditetapkan seba­gai pemenang dengan harga penawaran Rp 1.141.000.000.

Kemudian dibuat surat perjan­jian kerja kontrak yang ditan­datangani oleh Muhammad Zein Patti­mura selaku PPK dan La Saleh selaku rekanan, dengan jangka waktu 120 hari kalender. Namun, hingga sele­sainya masa kerja, terhitung tang­gal 18 Juli 2016 hingga 16 November 2016, La Saleh tidak mengerjakan proyek tersebut sesuai kontrak.

Padahal anggaran sudah dicair­kan 100 per­sen, dengan rincian Tahap I 30 per­sen, tahap II 50 persen, tahap III 75 persen, tahap IV 95 persen dan tahap V 5 persen. Setelah itu, La Saleh menye­rahkan uang sebesar Rp 551 juta kepada terdakwa Johanis Putti­leihalat sela­ku pelaksana proyek, namun La Saleh tidak mem­buat surat kuasa ataupun sub kontrak kerja de­ngan Johanis.

Terdakwa La Saleh sebagai pihak ketiga tidak pernah menyam­paikan laporan pertanggungjawa­ban pekerjaan secara tertulis kepada terdakawa Mohammad Zein Pattimura selaku PPK, namun hanya disam­paikan secara lisan.
Berdasarkan laporan hasil penghitungan volume pekerjaan fisik dan penghitungan selisih anggaran biaya dalam pekerjaan pembangunan, ditemukan peker­jaan tidak sesuai dengan kontrak. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 249.257.774,4 berdasarkan hasil perhitungan Pen­yidik.

Usai mendengarkan pembacaan tuntutun JPU, Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan, didam­pingi dua hakim anggota Herry Liliantono dan Jenny Tulak, kemudian menunda persidangan hingga Senin pekan depan, dengan agenda sidang Pleidoi (Pembelaan) oleh ketiga terdakwa melalui penasehat hukum masing-masing. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

To Top