Berita Utama

4 Terdakwa Korupsi Bandara Moa MBD Divonis Berbeda

Rakyat Maluku – PENGADILAN Tipikor Ambon menjatuhkan hukuman pidana penjara berbeda kepada empat terdakwa korupsi proyek pembangunan Runway Bandar Udara (Bandara) Moa Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tahun 2012.

Di­rek­tur PT Bina Prima Taruna Sunarko, Konsultan Pengawas Pem­bangunan Bandara Moa Ni­kolas Paulus, dan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadis­hub) Kabu­paten MBD John Tangkuman, divonis empat tahun penjara dan membayar denda masing – masing sebesar Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Sedangkan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Ka­bupaten MBD Poly Miru hanya divonis satu tahun enam bulan (1,6) penjara dan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan. Untuk uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara hanya dibebankan kepada terdakwa Nikolas Paulus sebesar Rp 241 juta subsider dua bulan kurungan.

“Menyatakan, perbuatan terdakwa Sunarko, terdakwa Nikolas Paulus dan terdakwa John Tangkuman terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan terdakwa Poly Miru terbukti melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap majelis hakim yang diketahui Jimmy Wally, Jumat, 27 April 2018.

Terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rolly Manampiring, menerima. Sedangkan keempat terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan banding. Sehingga, ketua majelis hakim memberi waktu selama tujuh hari kepada keempat terdakwa segera memasukkan memory banding.
Hukuman yang dijatuhi majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan JPU, yang sebelumnya menuntut keempat terdakwa selama empat tahun enam bulan (4.6) penjara dan membayar denda masing – masing sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Selain dituntut pidana penjara dan denda, terdakwa Sunarko juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp lima milliar lebih dengan subsider dua tahun tiga bulan (2.3) kurungan. Dan terdakwa Nikolas Paulus juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 400 juta lebih subsider dua tahun tiga bulan (2.3) kurungan.

JPU dalam pembacaan surat dakwaannya menjelaskan, pada tahun anggaran 2012 lalu Pemkab MBD mengalokasikan anggaran senilai Rp 19,5 miliar untuk proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Moa yang ditangani melalui Dinas Perhubungan dan Kominfo kabupaten. Dengan rincian, bersumber dari APBD tahun 2012 senilai Rp 19 miliar, dan bersumber dari APBN sebesar Rp 500 juta.

Namun dalam pelaksanaan proyeknya terjadi sejumlah pelanggaran yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,9 miliar. Mantan Kadishub dan Kominfo John Tangkuman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengarahkan panitia lelang untuk menunjuk PT. Bina Prima Taruna dengan direkturnya Sunarko sebagai pemenang lelang.

Padahal PT Bina Prima Taruna tidak memiliki pe­ngalaman, sehingga terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan proyeknya, namun Tangkuman tetap memproses pembayaran uang muka termin per­tama dan kedua. Sedangkan Nikolas Paulus selaku kon­sultan pengawas pembangunan Bandara Moa tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang konsultan pe­ngawas sesuai ketentuan yang berlaku. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

To Top