Melawan Partai, Hassanusi Terancam ‘Dipenalti’ – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Melawan Partai, Hassanusi Terancam ‘Dipenalti’

Ayu Hindun Hassanusi

STATEMEN Ayu Hindun Hassanusi, Ketua DPD Partai Hanura Maluku versi Daryatmo yang menyebutkan bahwa Partai Hanura di Maluku dan beberapa daerah lain di Indonesia memiliki dua kubu bakal berujung ‘penalti’ atas dirinya dari Partai Hanura bahkan terancam di-PAW-kan dari kursi DPRD Provinsi Maluku.

Saat dikonfirmasi, Ketua Bidang Peme­nangan Pemilu DPD Hanura Maluku Abubakar Talaohu di bawah kepemimpinan Ketua DPD Partai Hanura Maluku Yasin Payapo versi Osman Sapta alias OSO mene­gaskan, tidak ada dua kubu di Partai Hanura.

‘‘Di Partai Hanura Maluku hanya satu di bawah kepe­mimpinan Yasin Payapo. Soal statemen dan kegiatan rapat atas nama partai yang dilakukan oknum ter­tentu itu meru­pakan upaya bargaining politik, tapi pada level tertentu dia bisa mendapat sanksi partai dan bahkan sampai pada proses PAW,’’ ujar Talaohu.

Dikatakan, tidak ada kubu-kubuan di Partai Hanura Maluku, sebab Hanura Maluku saat ini sudah berganti ‘tangan’ kepemimpinan. Sesuai dengan kepu­tusan Menkum-HAM yang menjadi pijakan KPU dalam melakukan tahapan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu, maka hal tersebut merupakan prinsip konstitusional dalam kerangka sistem politik Indonesia.

‘‘Jadi, jangan lagi melakukan manuver atau upaya lebih jauh untuk mengintrepretasi aturan. Karena sudah barang tentu hal itu akan bertolak belakang dengan hukum yang telah dipedomani,’’ ujarnya.

Dikatakan, jangan sampai publik meragukan mereka dalam memahami kons­titusi partai dan sistem perpolitikan di Tanah Air ini. SK Menkum-HAM adalah bentuk pengakuan negara terhadap partai politik. Sehingga legitimasi negara tersebut menjadi landasan hukum KPU melakukan verifikasi faktual calon peserta pemilu,” paparnya.
Jadi, sekali lagi tidak ada kubu-kubuan di Partai Hanura Maluku.

‘‘Kami hanya satu, di bawah kepemimpinan Pak Yasin Payapo. Soal statemen dan kegiatan rapat atas nama partai yang dilakukan oknum tertentu itu merupakan upaya ‘bargaining’ politik, tapi pada level tertentu, ini bisa mendapat sanksi partai dan bahkan sampai pada proses PAW,” ujar Talaohu, lagi.

Sementara itu, Ketua Bidang OKK DPD Hanura Maluku, Boby G Tianottak yang dihubungi terpisah me­ngaku, Hanura di Maluku hanya satu kepemimpinan yang sudah diverifikasi KPU Maluku. Tidak ada lagi kubu-kubuan di Maluku.

“Tidak ada lagi kubu-kubuan di Maluku, Hanura hanya dipimpin Pak Yasin Payapo. Logika sederhana, sekarang yang KPU verifikasi adalah Ketua DPD M. Yasin Payapo,” ungkap OKK Hanura Maluku.

Lebih jauh, Boby menegaskan, kader partai ha­rus tunduk dan patuh terhadap AD-ART dan se­mua keputusan-keputusan partai. Kalau ada kader yang tidak taat, jelas akan ada sanksi yang diberikan. Tentu mekanisme sanksinya sesuai dengan AD/ART Partai.

“Namanya kader partai harus tunduk dan patuh terhadap AD-ART dan semua keputusan partai. Kalau ada kader yang tidak taat, jelas akan diberikan sanksi sesuai dengan mekanisme AD/ART,”. (ASI)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

--- CONTOH IKLAN
To Top