Harus Berubah, Jika Tak Mau Ada OTT – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Harus Berubah, Jika Tak Mau Ada OTT

– Dari Kunjungan Pimpinan KPK Basaria Panjaitan Di Redaksi RAKYAT MALUKU

SUDAH dua pejabat negara yang datang ke lokasi kantor kami kerab mengeluarkan statemen bernada menyentil.
Mereka adalah Mensos Khofifah Indar Parawansa dan yang terbaru adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol. Basaria Panjaitan. Dua-duanya adalah perempuan hebat.

“Wao menarik ya kalau pulang dari Kantor Rakyat Maluku sekalian kita bisa belanja nih,” ujar Basaria Panjaitan saat melintasi jalan masuk ke Kantor Rakyat Maluku sembari menatap di sisi kiri-kanan badan jalan yang dipenuhi para pedagang.

Tidak sebagaimana pejabat negara lainnya, kun­jungan Ibu Basaria Panjaitan ini terbilang “senyap”. Tanpa ada protokoler. Tanpa ada penga­walan polisi untuk mensterilkan di areal masuk lapak pasar.

Ketika turun dari mobil Kijang Inova dengan nomor plat hitam yang datang dari arah Ongko Liong dia langsung melangkah dari tempat hala­man parkir mobil milik Bank Mandiri Pantai Mardika yang bersebelahan dengan Kantor Rakyat Maluku hanya dikawal oleh seorang ajudan dan staf Humas KPK.

Sementara timnya yang lain muncul belakangan. Tak ada yang tahu kalau dia adalah seorang perempuan hebat pemimpin sebuah lembaga anti korupsi yang sangat “ditakuti” itu.

Begitu tiba di ruang redaksi, Basaria Panjaitan menceritakan soal kedatangannya ke Ambon selama tiga hari. Selain dalam rangka mengadakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Maluku bersama Pemrov Maluku, ia juga melakukan koordinasi dengan Kepala Kejati Maluku, Kapolda Maluku dan beberapa instansi lainnya.

Pada kesempatan tersebut, dia bercerita banyak soal ke­ka­yaan Maluku yang kaya raya namun tidak dinikmati oleh rakyatnya. Dari laporan yang dia terima kekayaan hasil ikan di Maluku sudah selayaknya membuat rakyat di Maluku kaya. “Tapi kenyataan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah itu bukan membuat rakyat Maluku sejahtera tapi miskin. Tidak ada pemasukan pajak dari sektor perikanan terutama ikan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Basaria Panjaitan juga menyentil jika kekayaan laut ini dikelola dengan baik dan benar maka tidak semestinya para pedagang yang ada di Pasar Mardika dan Batu Merah harus berjubel sampai di badan jalan.
Saat menjelaskan hal ini terlihat ekspresi wajah Basaria terkesan tegang. “Tolong ini diperjuangkan ke pemerintah agar mereka bisa membenahi pasar ini yang lebih representatif. Kasihan pedagang kita berjualan hingga ke badan jalan,” ujarnya.

Terkait pengelolaan dan transaksi hasil perikanan di Maluku, kata Basaria, Tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) yang kini sedang bertugas di Maluku tengah mengumpulkan sejumlah dokumen. Dalam waktu yang tidak terbatas selama di Maluku tim ini sedang bekerja mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Dia meminta pihak terkait di Maluku agar membantu KPK untuk menyiapkan dokumen sebab dari laporan yang mereka terima transaksi hasil tangkapan ikan di Maluku tidak jelas.

“Saya cek ke Bea Cukai tanyakan spesimen hasil tangkapan ikan di Maluku katanya tidak punya. Entah mana yang betul, tapi saya minta segera dibenahi sistem pelaporan,” ujarnya.

Selain soal perikanan dia juga meminta pemerintah daerah Maluku untuk mengatur pengelolaan tambang emas Gunung Botak yang berlokasi di Pulau Buru agar dapat dilakukan secara transparan jangan sampai tidak ada regulasi sehingga membuat keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.

“Biar ada keuntungan sedikit, tapi bisa mem­bawa manfaat bagi pendapatan daerah. Jangan sampai tidak ada regulasi sehingga menguntungkan secara sepihak,” ujarnya.

Dalam kesempatan dialog tersebut dia me­ngajak media di Maluku untuk bersama-sama KPK membantu melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah ini.

“Sesungguhnya kami sih tidak mau ada lagi OTT (Operasi Tangkap Tangan). Kalau hanya OTT tanpa ada upaya pencegahan berapa kali pun kami lakukan OTT tidak akan efektif. Di sini kami butuhkan peran media. Jangan sampai sebagaimana yang terjadi di Provinsi Jambi. Tim kami Korsupgah baru sebulan bertugas langsung terjadi OTT. Padahal jauh sebelumnya kami telah memperingatkan untuk memperbaiki sistem pelaporan,” ujar Basaria.

Dia mengakui, setelah dipelajari dari sekian kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pejabat negara, kepala daerah, dan oknum pejabat lainnya salah satu sebabnya karena sistem yang mengatur soal anggaran dan perencanaannya tidak terintegrasi secara menyeluruh baik di pusat maupun daerah.

“Ini karena tidak ada satu sistem pelaporan keuangan dan perencanaan yang terpadu. Masih ada ego sektoral antara instansi baik dalam pengelolaan aset daerah maupun anggaran yang dikucurkan dari pusat. Di sinilah peluang terjadinya kebocoran anggaran yang sengaja dimainkan sehingga berdampak kepada kerugian negara dan daerah,” ujarnya.

Nah, untuk menyiasati agar ada kesamaan sistem pelaporan keuangan yang utuh dan menghindari adanya kebocoran KPK saat ini tengah mengirimkan sejumlah timnya ke daerah di 34 provinsi tanpa kecuali di Maluku untuk membantu pemerintah daerah membenahi seluruh pelaporan secara integratif antarinstansi dan antarlembaga.

Di beberapa provinsi sudah ada pilot project e-budgeting dan e-planing dan berhasil. Satu di antaranya adalah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki sistem pelaporan yang baik. Bagi daerah yang sudah rapih sistem pelaporan dan perencanaan pihaknya akan mengirimkan tenaganya ke daerah lain untuk disosialisasikan.

“Bukan maksud kami menakut-nakuti, tapi dengan kedatangan Tim Korsupgah ini kami berharap harus ada yang berubah. Kalau mereka tidak mau berubah jangan salahkan KPK jika kemudian ada pejabat yang tertangkap OTT. Di KPK sendiri selain memiliki Tim Korsupgah juga ada namanya Tim Penindakan. Nah, kalau Tim Korsupgah sudah bekerja kemudian tidak ada yang berubah maka Tim Penindakan yang langsung bekerja dan akan berujung pada OTT,” ujarnya.

Ia berharap harus ada semangat untuk mem­benahi jika kita ingin memperbaiki sistem birokrasi di pemerintahan yang tidak korup. Sebagai lembaga antirasuah KPK sesungguhnya tidak menginginkan adanya kasus-kasus tangkap tangan yang menimpa sejumlah kepala daerah dan oknum pejabat di Tanah Air.

“KPK sendiri sudah melakukan antisipasi agar tidak ada lagi kasus OTT. Untuk menghindari praktek tindak pidana korupsi salah satu cara adalah membenahi sistem perencanaan dan penganggaran bagi semua lembaga pengelola keuangan agar tidak ada lagi peluang terjadinya korupsi oleh oknum pejabat,” ujar Basaria Panjaitan. Jendral Polisi Bintang Dua itu.

Pada kesempatan itu, Pimpinan KPK yang di­pimpin Basaria Panjaitan ini didampingi sejumlah Tim Korsupgah KPK. Sementara di jajaran redaksi di­pimpin Direktur/Pemimpin Redaksi Rakyat Maluku Ahmad Ibrahim, Wapemred Rudi Muhrim dan sejumlah kru Rakyat Maluku. (DIB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

--- CONTOH IKLAN
To Top