Edaran Menpan Ditentang Anggota DPRD Maluku – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Edaran Menpan Ditentang Anggota DPRD Maluku

Melky Frans

KETUA Komisi A DPRD Maluku, Melky Frans kem­bali menge­luarkan pernyataan kontroversial terkait larangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ikut dalam deklarasi atau kampanye pemilihan kepala daerah.

Anggota DPRD Maluku dari Par­tai De­mokrat ini mengatakan ia menen­tang edaran menteri tersebut karena prin­­sip­­­nya bertentangan dengan sistem demok­rasi langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber).

‘’Kan itu hanya edaran menteri. Bukan aturan hukum. Saya tidak sepakat dengan point yang mengatakan bahwa PNS dilarang mengikuti deklarasi pasangan calon kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut ASN. Loh, bagimana ASN itu mau memilih kalau dia tidak ikut deklarasi atau kampanye untuk mengetahui visi misi dari pasangan calon,’’ tanya Frans ketika diwawancarai wartawan di gedung DPRD Maluku, Senin 29 Januari 2018.

Menurutnya, larangan Menpan RB itu sudah terlalu membatasi hak asasi manusia dari seorang ASN ‘’Ingat bahwa atau ASN itu PNS itu bukan seperti TNI/Polri yang tidak punya hak pilih. Apakah mereka hanya bisa untuk memilih kucing di dalam karung,’’ tukas dia.

Frans juga katakan, yang benar adalah, mestinya ASN itu diberikan kesempatan untuk menilai pasangan mana yang layak untuk dipilih, asalkan dalam mengikuti proses deklarasi atau kampanye tidak boleh menggunakan atribut ASN, termasuk atribut partai politik dan atribut pasangan calon.

‘’Tulis, bahwa saya menentang edaran Menpan itu. Menpan sendiri khan berlatarbelakang orang partai politik, jadi jangan buat aturan yang membatasi hak seseorang lah, yang penting mereka tidak mengajak orang lain untuk ikut pasangan calon tertentu. ASN juga harus jangan diajak terlibat sebagai tim sukses dan sebagainya,’’ kata Frans.
Ia juga menyebutkan, dalam point larangan Men­pan itu dikatakan juga bahwa ASN dilarang menykai status terkait pilkada atau membagikannya menggunakan akun sang ASN. ‘’Lah, kalau menyukai sudah dilarang lagi berarti sudah terlalu. Kalau membagikan status terkait pilkada itu benar, tidak boleh. Tapi menyukai saja dilarang sudah sangat ke­ter­laluan,’’ sebut dia.

Ia berharap agar ASN di Maluku tidak merasa di­pasung hak asasi manusianya dengan edaran Men­pan itu. ‘’Yang jelas ASN punya hak pilih, jadi silahkan meng­gunakannya asalkan tidak terlibat langsung atau ikut berpolitik,’’ demikian Melky Frans.

Untuk diketahui, Menpan RB telah mengeluarkan larangan melalui surat edaran dengan nomor;

B/71/M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018, pemilian legislatif tahun 2019 dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Larangan ini mulai berlaku 1 Januari 2018.Dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Menpan RB, Asman Abnur itu menyebutkan, ancaman sanksi pun disiapkan bagi PNS yang nekat melanggar kebijakan ini, mulai sanksi administratif hingga peme­catan.

Surat edaran itu dikitimkan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK), kepada menteri, kepala lembaga, kepala kepolisian, panglima TNI, dan kepala daerah. Surat tersebut berkaitan dengan netralitas bagi PNS saat pilkada dan pemilu mendatang. Pada Poin C angka 1 disebutkan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS mewajibkan bagi PNS untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau pun golongan. Namun didalamnya ada pont-point yang dinilai terlalu ekstrim. (NAM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

--- CONTOH IKLAN
To Top