Ayu Hasanusi Dicopot Tak Mempengaruhi Pencalonan BAILEO – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Ayu Hasanusi Dicopot Tak Mempengaruhi Pencalonan BAILEO

Ayu Hasanusi

DISEBUT-sebut sebagai salah satu mobilisator pengurus DPD dan DPC untuk melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Ayu Hindun Hassanusi resmi dibekukan dari Ketua DPD Hanura Maluku. Agar tidak menjadi kekosongan dan tetap menjaga kerja-kerja partai, OSO resmi menunjuk Wahab Talaohu sebagai Plt Ketua DPD Hanura Maluku.

Sengkarut di Hanura tidak berimplikasi terha­dap molornya tahapan pilkada Maluku dan adanya perubahan administasi pencalonan Murad Ismail-Barnabas Orno di KPU Maluku.

Saat dikonfirmasi Rakyat Maluku, Ketua De­visi Hukum KPU Maluku, Almudatsir Sangadji me­ngatakan, proses pembekuan Ayu Hindun sebagai ketua DPD Hanura Maluku tidak berdampak ter­hadap administrasi calon kepala daerah yang diusung partai Hanura di Pilkada Maluku, pasalnya, merujuk pada PKPU No. pencalonan PKPU No 3 tahun 2017 tentang tahapan pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Maluku.

Jika merujuk pada PKPU tersebut, batas akhir pencalonan tanggal 10 Januari yang dimulai pada tanggal 8 Januari, sementara persoalan internal Hanura baru saja terjadi, artinya dengan begitu persoalan ini tidak berdampak terhadap administrasi pencalonan.

“Saya kira, tidak berdampak terhadap proses administrasi pencalonan dan tahapan pelaksanaan pilkada. Karena batas waktu pendaftaran bakal calon itu, sebelum persoalan ini terjadi di Hanura, mulai dari 8-10 Januari. Hal tersebut sesuai dengan PKPU No nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan gubernur-wakil gubernur,” kata Almudatsir.

Almudatsir mengaku, persoalan Hanura lebih tepatnya adalah persoalan internal saja. Kalaupun kejadian Hanura ini pada saat pendaftaran, maka DPP memiliki kewenangan untuk mengambil alih untuk mendampingi proses pendaftaran bakal calon, dan hal itu diatur dalam PKPU. Namun, nyatanya proses ini setelah tahapan pendaftaran selesai. Selain itu, KPU juga mengacu pada SK Menkum-HAM RI terkait dengan parpol peserta pemilu/pilkada dan legitimasi DPP untuk pengusungan pencalonan kepala daerah.

“Kalau saya menilai ini hanya persoalan internal saja, kalau ada persoalan seperti ini sebelum tahapan pendaftaran atau dalam tahap pendaftaran, maka dalam aturan dijelaskan bahwa, DPP bisa mengambil alih untuk melakukan pendaftaran bakal calon di KPU. KPU juga tentunya merujuk kepada SK Menkum-HAM RI dan legitimasi DPP terkait dengan pencalonan kepala daerah,”jelasnya.

Untuk diketahui publik, pecah kongsi Hanura di DPP memang sempat mengkhawatirkan sebagai pihak,termasuk kaders partai dalam keikutserataan di Pilkada Maluku. Namun dengan penunjukan Wahab Talaohu sebagai Plt Ketua DPD Hanura Maluku menggantikan Ayu H Hassanusi,menjadi keputusan oragnisatoris dan konstitusional. (ASI)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

--- CONTOH IKLAN
To Top