Tagih Janji Walikota, Guru K-2 Minta Dukungan DPRD – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Tagih Janji Walikota, Guru K-2 Minta Dukungan DPRD

SEJUMLAH tenaga pengajar Honorer Kategori 2 (K-2) di Kota Ambon mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, kemarin. Kedatangan tenaga guru honorer K-2 ini, dalam rangka untuk meminta dukungan DPRD dalam rangka mempertanyakan nasibnya yang hingga kini masih belum ada kepastian dalam pengangkatannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup pemetintah kota Ambon.

Para guru honorer K-2 itu mengaku telah mengabdi sebagai tenaga pengajar di sejumlah sekolah dikota Ambon selama kurang lebih 12 belas tahun, namun masih dibiayai dengan upah Rp.250.000/bulan itu pun dibayar secara triwulan atau dibayar 3 bulan sekali yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sampai hari ini upah yang diterima tidak belum dinaikan.

Koordinator tenaga honorer K-2 kota Ambon, Hasyim Raidy, mengaku terdapat sebanyak 534 tenaga guru K-2 di Kota Ambon yang sampai saat ini upah atau gaji mereka tidak pernah berubah. “Kita datang untuk mempertanyakan nasib kita. Sebab sudah kurang lebih 12 Tahun kita mengabdi, namun belum ada titik terang terhadap pengabdian kita. Sehingga, kedatangan kita ke DPRD untuk meminta agar memperhatikan aspirasi kita dan nasib kita saat ini,” ujar Hasyim.

Kata dia, keluhan yang disampaikan oleh pihanya, sebelumnya pada tahun 2016 lalu juga suda disampaikan, bahkan sudah dibahas oleh DPRD bersama dengan pemerintah kota untuk bagaimana kemudian diupayakan ada penambahan upah kerja yang diakomodir melalui APBD Kota Ambon 2016. Namun karena hingga saat ini tidak ada kepastaiannya, sehingga mereka kembali menanyakan hal tersebut. “Karena Upah kita yang diterima selama 1 bulan hanya melalui dana BOS sebesar Rp 250.000. Ada juga dibayar per-bulan dan juga dibayar per-triwulan, Sehingga diharapkan Pemkot dan DPRD dapat memperhatikan hal tersebut” ujar dia.

Atas ketidakpastian yang diberikan oleh pemerinyah kota, para guru tenaga honorer k-2 itu kemudian meminta agar ada penambahan upah sebesar Rp 500.000/bulan yang diakomodir dalam APBD kota Ambon. “Memang untuk honor K-2 ini, untuk SK bukan dari Daerah, namun SK berdasarkan SK Kepala Sekolah (Kepsek). Olehnya itu diharapkan ada perhatian DPRD dan Pemkot kepada kami.”

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jhon Mainake, kepada wartawan di ruang Komisi II usai pertemuan tersebut mengatakan, terkait dengan laporan tenaga guru K-2 di Kota Ambon, maka Komisi mengambil kesimpulan bawah seharusnya nasib para guru honor K-2 ini diperhatikan, karena sudah puluhan tahun mereka mengabdi hanya dibiayai dengan Rp.250.000/bulan. Dan menurut keterangan yang didapat oleh komisi II bahwa ada harapan yang disampaikan oleh Pemkot, namun harapan tersebut hingga saat ini belum ada kepastian.

Menurut hematbkomisi, bahwa ini seolah-olah ada pembiaraan atau kasarnya bisa dikatakan seolah-olah para guru honor ini diperalat. Dikarenakan janji manis Pemerintah tidak terlaksana dan memberikan ketidakpastian kepada tenaga guru K-2 ini. “Pengabdian para guru K-2 ini tetap dijalkan dengan baik. Namun janji manis Pemkot untuk memperjuangakan statusnya menjadi PNS belum terjawab, Akibatnya tenaga guru K-2 ini menjadi korban.”

Sementara itu, Anggota Komisi II, Christianto Laturiuw, menambahkan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh saudara Hasyim selaku koordinator dari para tenaga guru honor K-2 itu, sebetulnya mereka menagih soal janji yang pernah disampaikan oleh pihak Pemkot dalam hal ini oleh saudara Walikota yang mana telah memastikan kepada mereka saat pertemuan di islamic Center untuk diangkat sebagai PNS. Namun sampai saat ini belum.

Sekarang ini seharusnya sudah harus diberikan kepastian tentang keberadaan mereka. Dari mereka yang datang sebanyak kurang lebih 27 orang yang hadir itu, rata-rata telah mengabdi selama 12 tahun lamanya menjadi guru honor. Sebenarnya tuntutan mereka itu sederhana sekali, bahwa pemerintah kota segera memberikan kepastian kepada mereka, bahwa apakah masih ada peluang mereka diangkat sebagai PNS atau tidak,” ujar Christianto.

Kata dia, kalau itu disampaikan kepada mereka, maka mereka juga bisa dapat menentukan arah perjalanan larier mereka kedepan, apakah harus bertahan sebagai tenaga honorer atau harus mencari pekerjaan lain yang memberikan jaminan kepada pribadi, keluarga maupun rumah tangga mereka. Tetapi sampai saat ini kepastian itu belum diperoleh, bahkan masih diberikan harapan bahwa pastindiangkatbsebagai PNS. “Ini kan sudah dikonfrontir ke MenPan, bagaimana honorer K-2 yang ada di kota Ambon. Pemkot harus secara terbuka sampaikan kepada mereka.

Kalau kita ikuti dari komposisi APBD kita, sekarang harus ada konsekuensi yangbharus kita pikul, karena sudah hampir menyentuh angka 60 persen APBD itu adalah belanja pegawai. Sekarang, dasar apa yang kita bisa memberikan janji dan harapan seperti itu, kalau secara aturan bahwa mereka akan diangkat, maka harus disampaikan kepada mereka secara terbuka, agar mereka bisa konsent untuk kerja,” simpul dia. (R1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

--- CONTOH IKLAN
To Top