Wawali Ambon Akui Perombakan Birokrasi Sesuai Prosedur – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Wawali Ambon Akui Perombakan Birokrasi Sesuai Prosedur

Syarif Hadler

WAKIL Walikota Ambon, Syarif Hadler, menegaskan, proses perombakan terhadap pimpinan SKPD dan unit di lingkup Pemerintah Kota Ambon di akhir tahun 2017, sudah sesuai prosedur dan amanat undang-undang yang berlaku, terkhusus tentang kepegawaian.

Sehingga itu, tidak perlu lagi ada klarifikasi untuk kembali dilakukan perubahan sebagaimana diresahkan publik. Hal ini ditegaskan Syarif, usai mengikuti Rapat Paripurna Tutup Masa Sidang III Tahun 2017 dan Buka Masa Sidang Tahun 2018 serta penyampaian kata akhir fraksi terhadap Ranperda Kota Ambon, di Kantor DPRD Kota Ambon, Belakang Soya, Selasa, 16 Januari 2018.

Syarif menjelaskan, perombakan birokrasi merupakan pelaksanaan terhadap undang-undang yang baru, yakni UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, ada perubahan seperti diawali dengan pelaksanaan asesmen terhadap para calon pimpinan, terkait pengangkatan jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya melalui Baperjakat, namun sekarang ini sudah tidak lagi.

Kata dia, sekarang dengan UU ASN itu mengamanatkan bahwa 6 bulan setelah kepala daerah itu dilantik baru bisa dilakukan perombakan birokrasi, namun terkecuali ada izin resmi secara tertulis dari Mendagri. “Bahwa semua itu telah kita lakukan, konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), MenPan, Mendagri juga sudah. Bahkan Mendagri juga suda memberikan rekomendasi tertulis untuk Pemkot.” Jadi, lanjutnya, yang dilakukan oleh pemkot terkait dengan perombakan birokrasi itu sudah dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan UU yang berlaku. Bahwa jika disana-sini masih ada yang tidak puas itu biasa. “Sejak perombakan dilakukan itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar dan sangat kondusif tanpa ada gejolak apapun,” jelas dia.

Walaupun demikian, pihaknya akan tetap memperhatikan masukan serta rekomendasi dari DPRD selaku mitra kerja dari Pemkot. Dan pertimbangan-pertimbangan tersebut akan dikembalikan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. “dan saya kira, kita tidak bisa lari dari ketentuan yang ada. Dan evaluasi tetap akan dilakukan oleh Pemkot, bahkan dalam pelantikan pun Walikota telah menyampaikan bahwa paling lambat satu bulan kedepan akan dilakukan evaluasi dan dalan jangka menengah itu akan dilakukan evaluasi setiap tahun terkait dengan kinerja pejabat struktural di Pemkot,” ujar dia.

Soal, sejumlah pejabat yang di nonjob kan itu, sekiranya proses itu belum berakhir, karena ada tahapan dimana akan dilaksanakannya Asesmen dan lelang jabatan. “Dalam waktu dekat ini akan kita lakukan lelang jabatan yang mana diikuti oleh siapa saja, baik itu dilingkup kota Ambon, maupun dari luar lingkup pemerintah kota Ambon.”

Kata dia, pihaknya telah membentuk panitia seleksi yang dibantu oleh para asesor yang didatangkan dari Jakarta yang tidak punya hubungan kerja dengan Pemkot, yang akan melakukan asesmen sesuai dengan bidang masing-masing. “Penilaian mereka itu sudah kita dapatkan, dan apa yang kita lakukan dalam roling jabatan itu berdasarkan hasil Asesmen. Dan untuk lelang jabatan ini akan dilakukan diakhir Januari ini,” tutup dia. (R1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

--- CONTOH IKLAN
To Top