Ini Usul Suhfi Majid Soal Rumah Warga Limboro Yang Kena Gusur – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Ini Usul Suhfi Majid Soal Rumah Warga Limboro Yang Kena Gusur

Suhfi Majid

– Terkait Masalah Pembangunan Jalan Di Huamual

ITIKAD baik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang dinahkodai Yasin Payapo – Timotius Akerina selaku bupati dan wakil bupati dalam membangun daerahnya, dalam hal ini pembangunan ruas jalan di Kecamatan Huamual termasuk di Dusun Limboro, dinilai tidak menunjukan sikap keadilan sebagai seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Bagaimana tidak, dengan dalih pem­bangunan jalan, sebagian warga di Dusun Limboro terpaksa disuruh keluar dari dalam rumah lantaran rumah-rumah me­reka harus dibongkar secara paksa meng­gunakan alat berat beberapa hari lalu.

Mirisnya, warga yang rumahnya digusur itu hingga saat ini tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari pemerintah setempat ataukah tidak. Sebab, masalah penggusuran tersebut tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada watga korban penggunaan.

Atas persoalan ketimpangan sosial tersebut, putra terbaik asal kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa, M. Suhfi Majid, angkat bicara dengan memberikan usulan yang ditulis pada akun facebook pribadinya, Selasa, 16 Januari 2018, sekitar pukul 13.00 Wit.

Sedikitnya 11 usulan yang ditulis pada status facebooknya itu ditujukan kepada pihak Pemkab dan DPRD setempat agar segera menyelesaikan persoalan pembangunan ruas jalan di Kecamatan Huamual dan segera menyelesaikan ganti rugi rumah warga di Dusun Limboro yang terkena gusur sesuai mekanisme perundang undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, 11 usulan yang ditulis M. Suhfi Majid pada akun facebooknya yang ditandai kepada 27 orang lainnya itu mendapatkan dukungan 100 persen dari warganet, dengan jumlah komentar sebanyak 96 orang dan disukai 91 orang.

Sejumlah warganet yang turut berkomentar memberikan dukungan diantaranya akun facebook atas nama Ayubsyuaib Latu yang menulis : DPRD SBB wajib menyikapi. Kemudian akun facebook atas nama Ferry Kasale yang menulis : Super Bang… kongkrit dan sangat membantu.

Ada juga Akun facebook atas nama Arif Wagola yang menulis : Sekiranya apa yang sudah di utarakan oleh Pak Suhfi Majid, semoga dan secepatnya di tindak lanjuti Bapak2 DPRD SBB agar masyarakat huamual mendapatkan kepastian atas ganti rugi rumah.

Berikut 11 usulan yang ditulis M. Suhfi Majid pada akun facebooknya : yakni pertama Informasi ini sudah cukup untuk ditindaklanjuti oleh DPRD SBB (Komisi yang bermitra dengan Dinas PU). Tanpa harus menunggu surat dari masyarakat Limboro, Komisi terkait dapat langsung memanggil Dinas PU SBB.

Kedua untuk memberi efek lebih besar, rapat Komisi B dapat diperluas dengan melibatkan Ketua-Ketua Fraksi dan Anggota DPRD Dapil Huamual. Jika langkah ini ditempuh, maka Rapat diperluas dipimpin oleh salah satu pimpinan DPRD.

“Ketiga jika rapat diperluas, bukan saja Dinas PU yang diundang, tapi juga Badan Keuangan dan Bappeda serta kontraktor (pelaksana kegiatan). Dan keempat Point yang dibahas : detail pekerjaan pelebaran jalan di Huamual Belakang. Bukan saja Limboro, dan tindaklanjut kompensasi bagi rumah yang digusur. Kenapa detail di Huamual Belakang karena jika sumber anggarannya besar, bukan saja Limbori tapi dusun-dusun lain juga kena dampak. Se­hinga dibahas dan diputuskan sekaligus,” ungkap Suhfi.

Usulan kelima lanjut Suhfi yakni kompensasi atas rumah-rumah yang kena gurus harus diputuskan jelas dan terang DPRD SBB saat membahas kompensasi, dapat mempedomani beberapa regulasi : PP No 65 Tahun 2006. Dasar hukum untuk menuntut ganti rugi adalah pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keenam lanjut Suhfi yakni pasal-pasal dalam Perpres tersebut juga menjelaskan detail mekanisme ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan melalui Panitia Pengadaan Tanah (pasal 7 huruf c Perpres No. 65 Tahun 2006) serta mekanisme pelepasannya.

“Kemudian ketujuh lanjut Suhfi takjub kompen­sasi atau ganti rugi atas pelebaran merupakan keha­­rusan. Baik dari sisi pertimbangan regulasi maupun kemanusian. Pembangunan jangan sampai mengabaikan hak privat dan publik. Silahkan dibahas dalam rapat DPRD diperluas tersebut.

Kedelapan kata Suhfi keputusan dalam rapat nanti untuk memberi kepastian hukum bagi pemilik bangunan yang dirobohkan, juga antisipasi bangunan lainnya yang mungkin akan mengalami hal serupa di dusun lainnya saat pelebaran dilakukan.

“Alangkah eloknya jika rapat dilakukan lebih cepat. Sehingga ada tindaklanjut segera. Termasuk kepastian kompensasi tersebut diakomodir untuk postur anggaran yang mana. Karena memasukannya di APBD 2018 murni belum memungkinkan. APBD 2018 sudah ditetapkan. Maka didorong masuk ke APBD perubahan 2018 dengan mekanisme pelepasan sebagaimana di atur dalam regulasi,” saran Suhfi di poin ke sembilan usulannya.

Sedangkan usulan kesepuluh dari mantan anggota DPRD Maluku Dapil SBB ini yakni jika sudah jelas model kompensasi maka proses penyelesaian jalan juga akan lancar. Masyarakat Huamual belakang menikmati akses yang selama ini menjadi cita-cita dan kebutuhan bersama.

“Demikian urung rembuk. Dan menaruh harapan kepada Pak Eko Budiono Pilmuda, Pak Jamadi Darman, Pak Risno Judin, Pak Silehu Rahim Waleulu, Pak Mustafa Nasir dan lain-lain untuk menindaklanjuti,”!tandas Suhfi di usulannya yang ke sebelas. (RIO)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

--- CONTOH IKLAN
To Top