Demi Hattu Minta Pemprov Perhatikan Infrastruktur Jalan Di Saparua – Rakyat Maluku
DAERAH

Demi Hattu Minta Pemprov Perhatikan Infrastruktur Jalan Di Saparua

Demi Hattu

WAKIL Ketua DPRD Maluku Tengah, Demi Hattu meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku memperhatikan infrastruktur jalan di Pulau Saparua yang saat ini sudah mengalami kerusakan dan butuh peningkatan kualitas.

Hal ini disampaikan legislator asal PDI-P ini Rakyat Maluku, Selasa 16 Januari di Ambon.

‘’Di Saparua itu khusus infrastruktur jalan ada yang menjadi kewenangan kabupaten, namun ada juga yang menjadi kewenangan provinsi. Untuk jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sudah dikerjakan dan hasilnya sangat bagus. Hanya saja kami perlu menstressing infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi untuk menjadi perhatian,’’ tandas mantan wartawan senior ini.

Ia menggambarkan, ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi di pulau yang menjadi pusat kecamatan tertua di Maluku ini saat ini sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Ia mencontohkan ruas jalan simpang Pia-Kulur selain pekerjaannya menyisahkan persoalan karena kulaitas jalannya tidak bagus dikarekanan lemahnya pengawasan sehingga baru saja dikerjakan sudah rusak, perlu ada pelebaran untuk jalan ini.

‘’Ada janji dari mantan Kepala Dinas PU Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho di jaman Gubernur Karel Albert Ralahalu, untuk pelebaran jalan ini untuk bisa dilalui dua arah. Namun setelah kami melakukan pendekatan dengan Kadis yang sekarang, baru digusur untuk penambahan badan jalannya saja. Mestinya harus segera ditindaklanjuti dengan pengaspalan dan kemudian ada pemisahan untuk dua jalur,’’ kata dia. Pasalnya, lanjut dia lagi, masyarakat di Pulau Saparua terus menagih janji Pemerintah Provinsi Maluku itu. Hal ini penting dikarekan setiap tahun, di Saparua ada agenda peringatan pahlawan nasional Pattimura sehingga perbaikan jalan dan pengembangannya harus segera dilakukan.

‘’Masyarakat khan banyak yang tidak tahu mana kewenangan provinsi dan mana kewenangan kabupaten. Akhirnya kami yang terus disoroti. Karena itu, saat ini saya ingin menggugah Pemprov Maluku dalam hal ini Dinas PU untuk segera menanganinya,’’ imbuh dia.

Hattu juga menegaskan, jika misalnya Pemprov Maluku tidak bisa menangai perbaikan dan pengembangan ruas jalan Pia Kulur ini maka sebaiknya kewenangannya dilepaskan saja ke Kabupaten Malteng. Hal yang sama juga untuk ruas jalan Haria-Itawaka yang merupakan kewenangan provinsi.

‘’Ruas jalan Haria-Itawaka yang merupakan kewenangan provinsi juga sama. Pekerjaannya bertahap dan belum selesai, tahap pertamanya sudah rusak. Sebaliknya, kalau ruas jalan dari Saparua-Ou dan Saparua-Paperu yang menjadi kewenangan kabupaten kualitasnya sangat bagus,’’ beber dia.

Hattu berjanji akan terus melakukan penekanan kepada Pemprov Maluku agar infrastruktur jalan ini bisa ditangani dengan baik. (NAM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

--- CONTOH IKLAN
To Top