Aleg Ragukan Data Kependudukan Kota Ambon – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Aleg Ragukan Data Kependudukan Kota Ambon

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Saidna Azhar bin Thahir, meragukan jumlah kependudukan yang dipakai oleh Pemkot Ambon saat ini. Bagaimana tidak, sesuai SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 4/2018, jumlah penduduk Kota Ambon sebanyak 375.760.

Data ini berbeda dengan laporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, yang mencapai 394 ribu orang lebih. Atas kondisi ini, Pemkot Ambon kiranya harus melakukan pendataan ulang terhadap penduduk di Kota Ambon, sebelum pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Maluku digelar nanti. Hal ini diungkapkan Saidna, kepada wartawan, Selasa, 16 Januari 2018.

Saidna mengakui, dari hasil konsultasi bersamaDirektotart Jenderal (Dirjen) Capil di Jakarta beberapat waktu lalu, disarankan agar perlu dilakukan verifikasi ulang oleh Disdukcapil Kota Ambon. “Kita minta Disdukcapil lakukan verifikasi faktual terhadap data penduduk Kota Ambon. Kadis bersedia melakukannya. Artinya, bisa saja naik atau turun. Tetapi faktanya, setelah KPU umumkan data penduduk Kota Ambon, tidak bergerak naik di angka 394 ribu.”

Menurut dia, hal itu perlu dipertanyakan kepada pihak Disdukcapil. Karena berdasarkan keterangan, ada kemungkinan data penduduk naik atau turun. Tetapi faktanya, pergeseran sangat jauh angka dimaksud. DPRD melalui komisi terkait, yakni komisi I akan terus mendorong agar jumlah penduduk di kota Ambon bertambah melebihi angka 400 ribu lebih. Agar kemudian ada peningkatan jumlah kursi di DPRD. Sehingga bisa berdampak positif dalam menyerap aspirasi masyarakat.

“Kita tetap mendorong agar jumlah penduduk di Kota Ambon bertambah melebihi 400 ribu agar ada penambaham kursi di parlemen kota Ambon. Karena semakin banyak kursi di DPRD kota Ambon, semakin banyak orang berkesempatan dalam menyerap aspirasi. Sehingga, DPRD dalam fungsi pengawasan lebih baik,” sebut dia.

Ia menduga, ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota Ambon untuk mempertahankan jumlah penduduk kota Ambon agar tidak terjadi penambahan jumlah kursi di DPRD. “Jangan sampai ada unsur-unsur yang kita tidak tahu, apakah itu ada unsur kesengajaan dari Pemkot atau Walikota untuk tidak merubah data penduduk di kota Ambon. Kita kan tidak tahu, hanya publik yang akan menilai.” Bagi dia, tingkat pengawasan terkait aspirasi rakyat sudah dilakukan, tetapi semua dikembalikan kepada Disdukcapil, dengan harapan nantinya akan menjadi catatan penting bagi Komisi I kedepan dalam melakukan evaluasi. “Semoga Komisi I berikutnya setelah penetapan alat kelengkapan dewan, dapat menindaklanjutinya secara baik, dengan melakukan evaluasi atau pemanggilan terkait dengan hasil verifikasi data penduduk,” tutup dia. (R1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

--- CONTOH IKLAN
To Top