Wagub Diusulkan Jadi Plt Gubernur Maluku – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Wagub Diusulkan Jadi Plt Gubernur Maluku

Zeth Sahuburua

WAKIL Gubernur Provinsi Maluku, Zeth Sahuburua, secara resmi diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku sebagai pelaksana tugas (Plt) menggantikan Gubernur Maluku, Said Assagaff, selama masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung.

Pasalnya, Gubernur Maluku, Said Assagaff, kembali mencalonkan diri sebagai kandidat pasangan Cagub Maluku. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Hamin bin Thahir, kepada wartawan Senin, 15 Januari 2018.

Menurut Hamin, nama Wagub Maluku, Zeth Sahuburua, telah diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI di Jakarta, sebagai Plt Gubernur. Usulan ini diatur dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016, tentang pedoman bagi kepala daerah yang mengajukan cuti di luar tanggungan negara, dan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. “Sudah diusulkan sejak dua minggu yang lalu,” jelas Sekda.

Pengusulan sudah dilakukan, sehingga hanya menunggu persetujuan dari Mendagri. ”Insyaallah, dalam satu atau dua hari kedepan mungkin sudah bisa ditandatangani,” ujar Thahir.

Sesuai dengan agenda Pilkada 2018, penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU akan berlangsung pada 12-13 Februari 2018. Kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon kepala daerah harus mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye.

Said Assagaff telah mendaftar di KPU pada 9 Januari kemarin bersama pasangannya yang saat ini menjabat Bupati Maluku Tenggara (Malra) Anderias Rentanubun. Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 pasal 1 ayat (5) menjelaskan, cuti di luar tanggungan negara adalah keadaan tidak masuk kerja bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu, karena melaksanakan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Pada pasal 2 ditegaskan, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Kemudian pasal 3 menjelaskan, (1) cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a bagi gubernur dan wakil gubernur diberikan oleh menteri atas nama presiden, dan bagi bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota diberikan oleh gubernur atas nama menteri. (2) Gubernur memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.

Pasal 4 menyebutkan, Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Selanjutnya Pasal 5 mengatakan, Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditunjuk oleh menteri. Permendagri Nomor 74 ini juga ditegaskan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 64 ayat (1) yang menyebutkan, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota yang menjadi pasangan calon, dalam melaksanakan kampanye wajib mengajukan izin cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye. Kemudian, ayat (4) mengatakan, cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh : a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur ; atau b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.

Berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2016, tugas PLT gubernur, bupati, dan PLT walikota adalah pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketiga, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil. Keempat, menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Kelima, melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda perangkat daerah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Berdasarkan pasal 9 ayat (1), PLT gubernur, bupati dan PLT walikota bertanggung jawab kepada menteri.  (YAS)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

--- CONTOH IKLAN
To Top