DPRD Akan Panggil Walikota Ambon – Rakyat Maluku
AMBONESIA

DPRD Akan Panggil Walikota Ambon

Terkait Dilantiknya Mantan Napi Sebagai Pejabat Pemkot Ambon

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, dalam waktu dekan akan memanggil Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, guna dimintakan keterangannya, terkait diangkatnya Jacky Talahatu, sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemkot Ambon. Padahal, Jacky merupakan mantan narapidana kasus korupsi di tubuh Pemkot Ambon, yang telah divonis bersalah.

Pemanggilan terhadap Walikota Ambon ini, sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan KASN, ketika konsultasi seluruh pimpinan fraksi di DPRD Kota Ambon, pekan lalu. Selain mengevaluasi pelantikan Jacky Talahatu sebagai pejabat Pemkot Ambon, DPRD juga akan mempertanyakan puluhan pejabat, yang sampai kini masih dinonjabatkan pasca dilakukan assesment, di Tahun 2017 lalu. “Kita telah sepakat dengan Kemendagri bahwa DPRD akan segera memanggil Sekkot dan BKD untuk menindak lanjuti hasil konsultasi kami dengan Kemendagri. Kita usahakan secepatnya kita panggil, setelah tutup buka masa sidang.” Demikian disampaikan Ketua Fraksi Kebangkitan Indonesia DPRD Kota Ambon, Juliana Pattipeilohy, kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, akhir pekan kemarin.

Persoalan lainnya yang menjadi perhatian DPRD Kota Ambon, selain dilantiknya Jacky, evaluasi kurang lebih 40 pejabat eselon II, III dan IV atau tingkat administrasi, yang sampai kini belum juga ditempatkan pada jabatan gantinya. Hal ini sesuai amanat regulasi, baik UU 53 Tahun 2010 sampai UU Nomor 5 tahun 2014 dan juga implementasinya ke PP Nomor 11, serta juga fungsi pengawasan DPRD yang juga diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2017, bahwa, harusnya pegawai negeri yang dilepas, langsung ditempatkan pada jabatan atau posisi masing-masing. “Tidak bisa dibiarkan satu hari atau lebih.” Dasar persoalan tersebut, sehingga seluruh fraksi di DPRD melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk meminta penjelasan terkait masalah ini.

Di mana, hasil pertemuan bersama Kemendagri tersebut, telah memandatkan kepada DPRD Kota Ambon, agar segera mengundang Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, untuk dimintakan keterangannya terkait pelantikan Jacky, sekaligus hasil evaluasi dan penempatan puluhan pejabat tersebut. Undangan tersebut merupakan upaya dalam menindaklanjuti pertemuan pimpinan DPRD serta pimpinan fraksi dengan Kemendagri dan Komisi ASN di Jakarta, pekan lalu.

Kata Juliana, kebijakan yang dilakukan oleh walikota telah melanggar aturan ASN. Bahwa berdasarkan aturan ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tidak bisa menduduki suatu jabatan struktural di pemerintahan daerah. “Jadi soal, eks Napi Jacky itu sebenarnya tidak bisa diberikan jabatan syruktural. Karena yang tersangkut hukum itu harus diberhentikan tidak boleh menduduki jabatan apapun sehingga apa yang dilakukan walikota sudah menyalahi aturan.”

Dijelaskan, dalam pertemuan tersebut, KASN menegaskan bahwa belum ada rekomendasi untuk mutasi jabatan kepada ASN di lingkup Pemkot Ambon. Juliana mengatakan, pejabat Kemendagri dan KASN yang hadir dalam pertemuan saat itu yakni, Direktur Fasilitasi Kelengmbagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri Makmur Marbun, Asisten Komisioner Bidang Mediasi dan Perlindungan KASN Andi Abubakar, perwakilan BKN Waeli dan Sukamto beserta Kasubdit Wilayah V Direkrorat FKKPD Bachril Bakri.

Senada menurut Ketua Fraksi NasDem kota Ambon, Mourits Tamaela, bahwa ada beberapa hal yang menjanggal menurut fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Ambon, yang memang berdasarkan pada aturan yang ada. Namun, Fraksi NasDem berprinsip bahwa apa yang dilakukan oleh Walikota Ambon sudah sesuai porsi.

“Ketika dikonsultasikan memang ada hal-hal yang keliru sesuai dengan regulasi. “Kemarin kita seluruh fraksi di DPRD sudah melakykan konsultasi di Departemen Kementerian Dalam Negeri dan juga di kemnterian PANRB itu ada penjelasan yang menyangkut dengan aturan yang patut dipertanyakan kepada Pemkot untukbdi klarifikasi, yakni misalnya seorang mantan Napi tidak bisa menduduki jabatan struktural. Aturan tersebut yang akan kita tindak lanjuti.”

Ada beberapa poin yang telah disepakati secara bersama dikementerian saat itu, yakni menyangkut dengan penilaian KASN sendiri yang telah menyalahi aturan. Sehingga yang menyakut dengan menyalahi aturan itu yang patut untuk dipertanyakan kepada Walikota Ambon untuk meminta klarifikasi. Lewat pertemuan itu juga disampaikan bahwa Kementerian akan menyurati Gubernur untuk mengklarifikasi untuk menindaklanjuti persoalan yang ada atau informasi-informasi disampaikan oleh fraksi-fraksi.

“Jadi secara kelembagaan, DPRD meminta klarifikasi dari Walikota dalam sebuah pertemuan bersama walikota terkait dengan langkah yang diambil oleh walikota. Sikap fraksi Gerindra, kita menunggu sampai pertemuan dengan walikota nanti. Seperti apa kesimpulannya, kita akan tetap mendukung apa yang diputuskan dalam pertemuan nanti,” tegas dia.

Sebab menurut dia, perlu ada klarifikasi dari Walikota Ambon, atas alasan dirinya melakukan pelantikan, termasuk melantik Jacky yang merupakan mantan Napi dalam kasus korupsi. Karena tentu dalam mengambil kebijakan, walikota tentu punya alansan yang mendasar. “pada prinsipnya, selaku partai koalisi pemerintah kota, kami memberikan dukungan moril kepada walikota dalam rangka pengambilan kebijakan sepanjang itu sesuai aturan. Kalau pun ada hal-hal yang keliru, kami akan bersama-sama untuk mengevaluasinya sesuai regulasi yang benar untuk kemudian diperbaiki,” tutup dia. (R1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

--- CONTOH IKLAN
To Top