Ketua-Sekwil PPP Maluku Terancam Kena Sanksi – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Ketua-Sekwil PPP Maluku Terancam Kena Sanksi

KEBERPIHAKAN Ketua Dewan Pim­pinan Wilayah (DPW) Partai Per­satuan Pembangunan (PPP) Ma­luku, Syarif Hadler dan Sekretaris Wilayah PPP Maluku, Arif Hentihu terancam kena sanksi partai. Hal ini disebabkan lantaran Ketua Wilayah dan sekretaris Wilayah PPP Maluku tidak bersama mendampingi bakal pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku, Irjen Pol. Murad Ismail dan Barnabas Orno yang telah direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

Sementara itu, Sekwil PPP Maluku, Arif Hentihu dianggap mela­wan perintah partai, karena telah ter­libat langsung mendampingi bakal pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku yang ti­dak dire­komendasikan oleh DPP PPP dalam proses pendaftaran yang ber­­langsung di Kantor Komisi Pe­milihan Umum (KPU) Maluku, Selasa 9 Januari 2017 .

Wakil Sekertaris Jenderal (Wa­­sekjen) DPP PPP, Syahril Wasahua yang dikonfirmasi Rakyat Ma­luku, Rabu 10 Januari 208 kema­rin mengatakan, pihaknya telah melakukan pemberitahuan kepada DPW untuk menghadiri proses pendaftaran sebagai syarat pe­lengkap administrasi di KPU. Namun, sampai saat penfaftaran di KPU bersama bakal pasangan calon yang direkomendasikan DPP tidak tampak wajah Ketua DPW PPP, Syarif Hadler. Alasan ketidakhadirannya pun belum diketahui, begitu pula dengan Sekwil dan beberapa kader partai lainnya.

“Ini merupakan perintah partai, dan pada saat proses pendaftaran ketua dan sekretaris DPW PPP Maluku tidak menghadirinya, otomatis secara langsung telah melakukan pembantahan. Olehnya itu, setelah ini akan ada rapat Konsulidasi terkait masalah ini,” ujar Syahril.

Lantaran ketidakhadiran Ketua dan Sekwil PPP Maluku, dokumen tentang dukungan partai di tingkat wilayah diambil alih oleh DPP ditanda tangai oleh pihak DPP untuk melengkapi berkas pendaftaran pasangan Murad Ismail-Barnanbas Orno di KPU. DPP PPP mengambil alih dengan mengutus Syahril Wasahua untuk mendampingi proses pendaftaran tersebut.

Dia mengaku, akibat dari ketidakhadiran ketua DPW PPP dan sekwilnya, DPP akan memberikan sanksi terkait pembantahan perintah partai. Namun, seperti apa sanksi yang akan diberikan partai kepada Ketua Wilayah, Sekretaris Wilayah dan beberapa kader lainnya itu baru akan diputuskan setelah melakukan rapat konsolidasi dengan semua pimpinan partai di tingkat wilayah.

“Ini namanya melawan perintah Partai, otomatis ada sanksi yang akan diterima. Dan sanksinya akan diberikan setelah mendengar alasan apa sampai tidak melaksanakan perintah partai dalam rapat Konsulidasi nantinya, “ tegas Syahril.

Koordinator Wilayah (Korwil) PPP Maluku itu menambahkan, menyangkut dengan kabar per­nyataan ketua Bapilu DPP PPP Afras Pattisahusiwa yang memilih mengundurkan diri sebagai kader partai lantaran keputusan DPP merekomendasikan pasangan Murad-Barnabas, Dirinya mengaku, sampai saat ini belum menerima surat pengunduran diri dari DPW.

“Dalam demokrasi, beda pilihan itu biasa, pokonya kita tunggu saja sampai selesai rapat Konsulidasi ini dilakukan, dan DPP akan segera mengeluarkan keputusan terkait semua kader yang membantah perintah partai. Apakah itu berupa pemecatan atau berupa sanksi lainya, semua tergantung keputusan DPP. Sebab ini masalah serius, dan saya kira kader yang tidak patuh terhadap keputusan partai, tentu akan mendapatkan sanksi berat lantaran dianggap tidak menghargai keputusan partai,” tegasnya. (R1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

--- CONTOH IKLAN
To Top