DIPA 2018 Pemprov Maluku Rp20,20 Triliun – Rakyat Maluku
AMBONESIA

DIPA 2018 Pemprov Maluku Rp20,20 Triliun

DAFTAR Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2018 senilai Rp20,20 triliun. Jumlah ini sedikit mengalami peningkatan dibanding Tahun 2017, yang menempati nilai Rp19,28 triliun.

DIPA Pemprov Maluku Tahun 2017 ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Zeth Sahuburua, kepada 10 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang mewakili lima bidang pembangunan nasional dan peroleh alokasi anggaran yang besar, di Kantor Gubernur Maluku, Senin, 18 Desember 2017.

Penyerahan DIPA kepada masing-masing Satker ini dihadiri langsung oleh para pimpinan SKDP, Badan dan Unit di lingkup Pemprov Maluku.

Wakil Gubernur menjelaskan, percepatan proses administrasi dan penyampaian DIPA tahun anggaran 2018 sebelum tahun anggaran ini berjalan, dimaksudkan sebagai upaya pemerintah mengakselerasi pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah. Di mana, tujuannya untuk memberikan manfaat nyata kepada seluruh masyarakat.

Dalam kesempatan itu pula, diserahkan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (ADD) kepada pemerintah daerah. Adapula rincian DIPA yakni alokasi belanja kementrian/lembaga Rp7,69 triliun.

Dimana alokasi ini terbagi atas kewenangan kantor pusat (KP) Rp1,69 triliun, kantor daerah Rp5,68 triliun, dekonsentrask Rp146,99 milyar, tugas pembantuan Rp178,82 milyar dan urusan bersama Rp1,24 miliar. Dana belanja kementrian/lembaga tersebut terbagi dalam 438 DIPA. Kata Wagub, belanja ini dipriotaskan untuk melaksanakan tugas dn fungsi kepemerntahan dan melaksanakan program pembangunan di tahun 2018.

“Utamanya untuk atasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, peningkatan pertahanan keamanan dn penyelenggaraan demokrasi, “ tandas dia.

Untuk alokasi tranfer daerah dan dana desa Rp12,51 triliun. Alokasi ini terbagi atas dana bagi hasil pajak Rp213,59 miliar, dana bagi hasil SDA Rp78,95 milyar, DAU Rp7,96 triliun, DAK fisik Rp1,87 triliun DAK non fisik Rp1,32 triliun, dana insentif daerah Rp108,5 milyar, dana desa Rp964,7 miliar.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaharaan Provinsi Maluku, Sudarmanto, dalam kesempatan ini menjelaskan, beberapa tantangan yang harus diperbaiki guna tingkatkan kuakitas belanja pemerintah yakni perbaikan efemtifitas belanja negara, perencanaan penganggaran yang lebih matang dan komperensif, perbaikan tata kelola keungan, serta pencegahan pemberantasan penyalagunaan penggunaan anggaran dan dana desa. (YAS)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

--- CONTOH IKLAN
To Top