Pemkot Ambon Usulkan Ranperda RPJMB – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Pemkot Ambon Usulkan Ranperda RPJMB

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Ambon mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022.

Selain RPJMB, Pemkot Ambon juga mengusulkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, dan Ranperda Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kota Ambon. Usulan tiga Ranperda yang dianggap penting ini, disampaikan langsung oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, pada Paripurna Masa Sidang III Tahun Sidang 2017, di Kantor DPRD Kota Ambon, Belakang Soya, kemarin.

Walikota Ambon menjelaskan, Ranperda RPJMB merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Lewat dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Pembangunan kota Ambon lima tahun kedepan dalam RPJMD ini, direncanakan untuk mewujudkan visi Ambon harmonis, sejahtera, dan religius.

Visi ini didasarkan pada semangat terus benahi Ambon untuk semua yang akan diimplementasikan melalui misi. Yaitu memperkuat dan mempererat hamonisasi sosial, meningkatkan kualitas SDM, memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatir berbasis berdaya alam yang tersedia dan meningkatkan nilai-nilai spritualitas masyarakat,” kata Walikota Ambon.

Lanjut dia, Ranperda tentang penyelenggaran rumah susun merupakan upaya pemerintah kota Ambon dalam memberikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau, serta harmonis dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di seluruh wilayah Kota Ambon.

“Uangunan rumah dengan kualitas dan standar keamanan bangunan, khususnya bangunan rumah susun. Banyak sekali bangunan yang didirikan tanpa memperhatikan kualitas dan standar keamanan. Kasus ambruknya bangunan, gedung yang rusak akibat bencana alam, maka memberikan pemahaman bahwa penyelenggara rumah susun perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan untuk mewujudkan kualitas perumahan yang fungsional, andal, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.”

Ketua DPD Golkar Kota Ambon ini menegaskan, untuk Ranperda pemilihan kepala desa, dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 telah diatur agar dilaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014, tentang peraturan pelaksanan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang meliputi 4 tahap, yaitu persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Bagi dia, dalam setiap tahap Ranperda tersebut mengandung potensi resiko yang akan muncul. Sehingga harus diatur sedemikian rupa agar resiko yang terjadi dapat dikelola dengan baik. Yang mana esensi demokrasi tidak akan menghilangkan makna subtantifnya. “Realitas yang tdak dapat diingkari dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, kedepan di kota Ambon adalah bahwa berakhirnya masa jabatan kepala desa pada umumnya tidak sama.

Dan pemerintah kota Ambon telah menyampaikan ranperda tentang pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa disertai dengan naskah akademiknya kepada DPRD Ambon. Untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.” Richard berharap, tiga Ranperda yang disampaikan dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) Kota Ambon, secepatnya. (R1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top