Pengawasan DD Harus Dioptimalkan – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Pengawasan DD Harus Dioptimalkan

KONTROL dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD), yang disalurkan kepada pemerintah desa di seantero Maluku harus lebih dikawal secara ketat. Hal ini penting, guna mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran, seperti yang menimpa sejumlah para pejabat desa/negeri di Maluku. Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Maluku, Said Assagaff, saat membuka Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Maluku Tahun 2017, di Hotel Amans, Senin, 4 November.

Bagi Gubernur, kegiatan bertemakan, ‘Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Tahun Anggaran 2018,” harus maksimal diikuti oleh para peserta. Pasalnya, lewat kegiatan ini akan diketahui apa saja yang menjadi ruang pelanggaran ADD maupun DD di tingkat pengelolaan lapangan. Mestinya, dalam hal pengelolaan DD, pasca pencairan ke pemerintahan desa, harus ada pendampingan secara langsung oleh lembaga pengawasan, baik ekskutif maupun yudikatif, sehingga pelanggaran marak terjadi hampir di sebagian besar desa-desa di Maluku ini dapat diatasi. “Pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan ketentuan dan untuk kepentingan masyarakat. Upayakan peningkatan pengawasan. Artinya perlu didukung oleh ASN terkait, lewat pembinaan dan pengawasan serta koordinasi baik itu eksekutif maupun yudikatif baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Itu bertujuan dalam rangka pencegahan penyelewengan penggunaan dana desa,” pesan Gubernur.

Gubernur optimis, jika banyak pihak terlibat dalam pendampingan Dana Desa (DD), maka pengelolaannya akan semakin maksimal. “Saya yakin Kades terpilih di desanya karena kecintaan rakyat desa. Keterlibatan banyak pihak dalam pendampungan desa bukan berarti ketidakpercayaan terhadap kepala desa, tapi untuk benar-benar dikelola. Kalau ada masalah kecil apapun harus ditindaklanjuti. Segera lapor ke atas, koordinasi antar instansi dan harus berani instruksikan ke bawah.”

Jika koordinasi bisa berjalan dengan baik, maka dipastikan orang nomor satu di Provinsi Maluku itu yakin kekhawatiran akan penyelewengan penggunaan Dana Desa akan berkurang. “Harus berani ambil langkah. Jika ini berjalan demgan baik maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kades dan pendamping daan desa harus miliki persamaan visi misi yang searah. Dan pastikan pengeloaan dana benar-benar transparan dan akuntabel.”

Selain itu, dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pendamping Desa khsusunya Pendamping Lokal Desa sebagai pendamping lini depan, diharapkannya juga dapat terus diberikan. “Saya berikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Tual, Maluku Barat Daya, Buru dan Seram Bagian Barat yang telah berinisiatif mendukung tugas para pendamping desa baik berupa saraan perkantoran maupun dukungan biaya transportasi untuk melakukan pendampingan. Semoga hal tersebut dapat diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnmya.”

Rakor ini sendiri bertujuan untuk mengkoordinasikan lintas sektor dengan melibatkan dinas PMD Provinsi Maluku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota, Lembaga Judicative (Kejaksaan/Kepolisian) serta lembaga pengawasan (BPKP). (YAS)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top