Maladministrasi Bukan Perbuatan Melawan Hukum Pidana – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Maladministrasi Bukan Perbuatan Melawan Hukum Pidana

Dari Sidang Perkara Dugaan Korupsi Dana BOS MBD

SHERLOCK Halmes Lekipiouw mene­rang­kan penggunaan kelebihan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk monitoring dan evaluasi masuk dalam ranah perbuatan pejabat administrasi terkait pelayanan umum sesuai

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga jika terjadi maladministrasi tak dapat dinilai sebagai unsur melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi.

Lekipiouw dihadirkan Penasihat Hukum Ter­dakwa Hermanus Octovianus Lekipera yang dikoor­dinatori Rony Samloy untuk menjelaskan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Administrasi dalam kaitannya dengan pengoperasian Tim Manajemen Dana BOS Kabupaten MBD Tahun 2009-2010 di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (20/11).

’’Secara konseptual, penggunaan kelebihan dana BOS untuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi merupakan maladministrasi, tetapi itu bukan melawan hukum sesuai prinsip rechtmatigeheid (sesuai ketentuan perundang-undangan),’’ sahut Lekipiouw menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim RA Didi Ismiatun.

Menjawab pertanyaan kuasa hukum Lekipera, Rony Samloy, bahwa apakah secara konstitusional BPKP memiliki kewenangan melakukan audit penghitungan kerugian negara, Lekipiouw menjawab secara konseptual dan kontekstual di mana merujuk pada aturan perundang-undangan, baik SEMA No.4 Tahun 2016, Pasal 23E UUD 1945 dan UU No.15 Tahun 2006, BPKP tidak berwenang mengaudit kerugian negara. Terkait pertanyaan Samloy menyangkut audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Maluku tanpa menyertakan hasil audit internal BPK RI, hasil audit Bawasda Kabupaten MBD dan klarifikasi dari terdakwa selaku mantan Manajer dana BOS MBD, Lekipiouw menyatakan dari sisi substansial hasil audit BPKP Maluku cacat administratif. Masih terkait pertanyaan Samloy tentang Jaksa Penuntut Umum dan Ahli BPKP Maluku Kilat menggunakan Surat Pernyatan, BAP Jaksa dan klarifikasi 15 kepala SD dan 6 kepala SMP, Lekipiouw menandaskan selain cacat substansi, Surat Pernyataan yang dibuat jaksa dan tinggal ditandatangani sepihak para kepala sekolah, pengawas, UPTD dan anggota tim Manajemen Kabupaten MBD lainnya yang nilai nominal kelebihan mencapai Rp 317 juta lebih tidak dapat dijadikan alat bukti surat sesuai ketentuan Pasal 187 KUHAP. Lekipiouw juga menjelaskan sesuai kewenangan, Pegawai Tata Usaha Kecabjari Wonreli Yosafat Lenderth alias Teteosa tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala sekolah dan saksi-saksi lain dalam perkara a quo.

Menampik pertanyaan JPU Zulfikar tentang per­be­daan kebijakan dan kebijaksanaan, Lekipiouw men­yatakan ada perbedaan antara kebijakan dan kebijaksaan di mana kebijakan berbicara teknis hukum, sementara kebijaksanaan menyangkut filsafat hukum. ’’Kebijakan itu terkait jabatan, jadi tidak semua orang dapat melaksanakan atau melakukan kebijakan atau diskresi,’’ urai Dosen Matakuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon ini.

Sidang dilanjutkan pada Jumat (24/11) dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan dan mende­ngar keterangan terdakwa. (ROS)

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top